Heboh Kenaikan Tarif 32 Persen, Akan Memperparah Krisis Ekonomi Indonesia

Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi menilai kenaikan tarif 32 persen untuk produk Indonesia ke AS, yang antara lain terdiri dari: mesin, peralatan listrik, pakaian jadi, alas kaki, minyak sawit, akan berdampak terhadap industri yang menghasilkan produk ekspor tersebut. 

Berdampak pula terhadap perolehan devisa, tekanan PHK.

Kondisi perekonomian dalam negeri yang penuh tekanan, indikasi kuat terjadinya krisis ekonomi: tekanan fiscal yang berat, merosotnya daya beli masyarakat, puluhan ribu PHK, "social distrust" terhadap kinerja kabinet Merah Putih.

Presiden Trump meresmikan gelombang baru tarif pembalasan pada negara-negara surplus perdagangan, memaksakan tingkat yang bervariasi berdasarkan dampak ekonomi. 

Sebanyak 20 negara teratas dengan tarif tertinggi Trump yakni 1. Kamboja - 49%, 2. Laos - 48%, 3. Madagaskar - 47%, 4. Vietnam - 46%, 5. Myanmar - 44%, 6. Sri Lanka  - 44%, 7. Bangladesh - 37%, 8. Serbia  - 37%, 9. Botswana  - 37%, 10. Thailand - 36%, 11. Cina  - 34%, 12. Taiwan - 32%, 13. Indonesia - 32%, 14. Swiss - 31%, 15. Afrika Selatan - 30%, 16. Pakistan - 29%, 17. Tunisia - 28%, 18. Kazakhstan - 27%, 19. India - 26% dan 20. Korea Selatan - 25%.

Dengan terjadinya "geger"tarif 32 persen dari AS ini, ada risiko barang-barang dari China dan sejumlah negara Asean akan membanjiri pasar Indonesia, dengan harga relatif bersaing, yang membuat pasar dalam negeri tertekan, industri dalam negeri mengalami ancaman, bisa menekan pertumbuhan ekonomi, memperbesar PHK yang sudah membludak.

Dengan kabinet gemuk, sarat balas jasa politik, menafikan meritokrasi, dengan "hiden agenda" di dalamnya, membuat pengambilan keputusan dengan "sense of crisis" menjadi sulit diharapkan.

Retorika Presiden tentang proyek ambisius populis sosialistik, sangat dibatasi oleh keterbatasan anggaran (state budget limitation) bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kepemimpinan, menaikkan suhu politik, mengurangi kepercayaan para pelaku ekonomi dan para investor dalam melakukan investasi. 

Keterbatasan  kinerja kabinet, punya potensi lebih besar, membuat krisis ekonomi menjadi semakin parah.

Sementara itu, Pelaku Usaha Ketut Suardhana  Linggih yang juga Mantan Wakil Ketua KADIN Pusat Bidang Perdagangan saat Menteri Perdagangan Maria Elka Pangestu merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akhirnya mengumumkan tarif import kepada Indonesia besaran 32 persen. 

Ia juga kerap ikut sebagai delegasi membahas perundingan  aturan - aturan di World Trade Organization (WTO). Perihal kebijakan Presiden Trump itu berbagai  negara menganggap bahwa ini adalah pemicu adanya perang tarif/perang dagang.

"Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu cermati bahwa ini bukanlah perang tarif atau perang dagang semata tetapi merupakan rangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat," kata Suardhana di Jakarta, Kamis (3/4).

Hal itu akan berdampak pada tatanan baru ekonomi  dunia atau praktek baru dalam sistem perdagangan dunia yang terlepas dari ikatan WTO atau aturan perdagangan global yang dianut sejak 1996. 

Gerakan "liberation day "ini sudah dimulai sejak pengumuman USA keluar dari WHO, menghapus USAID, USA keluar dari perjanjian Paris tentang perubahan iklim, ancang-ancang melepaskan diri dari ketergantungan terhadap The Fed, menebitkan stabel coin berbasis crypto (Trump USA1 dan DOGE Coin), melakukan  efisiensi anggaran dengan membentuk DOGE, dan kebijakan - kebijakan strategis lainnya.

Pemerintah Amerika menyadarai bahwa kebijakan kontroversial diatas akan berdampak negatif terjadi benturan sesaat/goyangan pada perekonomian Amerika  maupun perekonomian belahan dunia lainnya.

Namun "pengorbanan " itu dianggap hanya berlangsung jangka pendek demi tujuan jangka panjang Amerika dalam rangka menyelamatkan perekonomiannya yang mulai tertekan dan menjaga keberlangsungan sebagai negara sejahtera dan mempertahankan diri sebagai Pemimpin Dunia, demikian dalih Menteri Keuangan US Scott Bessent dalam beberapa kesempatan. 

Kebijakan itu diterapkan, barangkali karena selama 1-2 dekade terakhir (Kemajuan Ekonomi China 2015-2025 yang sangat pesat ) dan berhasil menyusul kekuatan ekonomi Amerika ? Hal itu terjadi karena dianggap China mampu berkompetisi pada situasi dunia yang menganut sistem aturan WTO? 

Step selanjutnya Pemerintah China mendeklarasikan 5 tahun program percepatan pembangunan 2024-2029 yang berpotensi sangat besar menyalip dominansi ekonomi Amerika. 

Demikian barangkali salah satu pemicu keluarnya "liberation day USA", disamping agenda - agenda  besar lainnya termasuk mungkin  reposisi peranan The Fed terkait tata ulang peredaran uang dan aturan mata uang Dunia / Global Currency Reset (GCR). 

Dengan telah dideklarasikannya genderang Liberation Day tersebut yang mana Indonesia terkena tarif import sebesar 32%, tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri . 

"Apakah kita suka atau tidak suka dengan keadaan ini ? sebagai warga dunia, barangkali ada baiknya semua pihak  mengantisipasi secara dini dengan menata ulang kegiatan   masing- masing , tidak hanya mengandalkan Pemerintah saja yang mengantisipasi keadaan ini," pungkasnya. (GAB/001)