Imigrasi Singaraja dan Pemkab Buleleng Gelar Sosialisasi Terpadu, Perkuat Ketahanan Desa Hadapi TPPO dan TPPM
Admin - atnews
Buleleng (Atnews) - Dalam upaya memperkuat sinergi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (TPPM), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, Rabu (16/4/2025).
Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan 129
orang Kepala Desa/Perbekel se-Kabupaten Buleleng.
Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa modus TPPO kini semakin kompleks dan seringkali tidak disadari oleh korban.
“Kejahatan transnasional ini sudah menyusup hingga ke tengah masyarakat. Para korban sering tidak sadar bahwa mereka telah terjebak dalam
jaringan perdagangan orang,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Imigrasi Singaraja ingin memperkuat pemahaman para kepala desa sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat di desa-desa terhadap bahaya TPPO dan TPPM.
Materi pertama disampaikan oleh Nyoman Arsiani, perwakilan dari Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Buleleng. Dirinya menekankan pentingnya pelindungan menyeluruh
terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017.
“Pelindungan terhadap PMI tidak dimulai saat mereka berada di luar negeri, melainkan sejak proses pra-keberangkatan, selama bekerja, hingga mereka kembali ke tanah air,” jelasnya.
Sementara itu, Danny Yudha Pratama, Kasi Tikim Imigrasi Singaraja, memaparkan tiga langkah konkret Imigrasi dalam mencegah TPPO dan TPPM yakni melalui proses wawancara saat permohonan paspor, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
sebelum keberangkatan, serta edukasi publik melalui berbagai media sosialisasi.
Yang membuat kegiatan ini semakin mengena, dua korban TPPO asal Buleleng turut hadir dan berbagi kisah nyata bagaimana mereka terjebak sindikat perdagangan orang di Myanmar.
Cerita mereka menggugah dan membuka mata peserta akan pentingnya kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi TPPO di tingkat desa.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang berlangsung interaktif. Para Kepala Desa
sangat antusias bertanya dan berbagi pengalaman, menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman perdagangan orang dan penempatan PMI non-prosedural.
Dengan kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak, terutama di tingkat desa, yang memahami bahaya TPPO dan TPPM serta mampu
menjadi ujung tombak pencegahan di wilayah masing-masing.
Disamping itu dengan hadirnya pengalaman nyata dari para korban dapat langsung mengena secara aktif kepada masyarakat. (WAN)
Baca Artikel Menarik Lainnya : IIK Medika Semakin Dekat dengan Masyarakat
