Minta Prioritaskan Pertanian Perekonomian Bali, Pemimpin Pro Wong Cilik; Buruh, Tani dan Nelayan
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga anggota MPR RI Utusan Daerah Masa Bakti 1999 - 2004 dan Pengamat Ekonomi Bali mengatakan, pada masa pandemi Covid - 19, tahun 2020, ekonomi pariwisata sempat mati suri, tumbuh negatif 9,3 persen, sektor pertanian menjadi penyelamat.
Sektor pertanian tetap bertumbuh tahun 2020, mengurangi kemerosotan ekonomi akibat industri pariwisata yang mati suri, menampung sementara para pekerja pariwisata yang pulang ke Desa karena kehilangan pekerjaan.
Tantangan sektor pertanian Bali nyaris klasik. Mulai daei pendanaan APBD untuk sektor pertanian relatif kecil, dibandingkan dengan dana bansos yang sarat "politicking", jauh dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Posisi tawar petani untuk produk yang dihasilkan, begitu lemah. Contoh, harga ekspor per butir kelapa Rp.20 ribu, harga di tingkat petani Rp.5 ribu per butir.
"Petani kelapa hanya memperoleh sebesar 25 persen. Pedagang perantara dan eksportir memperoleh keuntungan 75 persen. Proses tukar menukar ekonomi yang tidak adil. Contoh lainnya Manggis. Pada saat terjadi ekspor, harga Manggis di tingkat petani sempat mencapai Rp.45 ribu per kg. Tetapi, demikian tidak ada ekspor, harga turun bisa mencapai di bawah Rp.10 ribu per kg, petani tidak memetiknya, karena ongkos memetik lebih mahal dari harga jual," kata Gde Sudibya di Denpasar, Jumat (16/5).
Pemerintah membiarkan mekanisme pasar yang "kejam" ini berlangsung, tanpa ada langkah intervensi. Bisa saja dalam pengawasan terhadap harga dalam tata niaga kelapa, memperluas pasar ekspor untuk manggis.
Begitu juga, politik anggaran di APBD Bali, Kabupaten, Kota, semestinya dikoreksi ulang, dengan memberikan prioritas lebih banyak untuk sektor pertanian dalam proyek yakni penyediaan bibit, penambahan PPL dan meningkatkan efektivitas pendampingannya, penyediaan pupuk bersusidi dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu, pemberdayaan Subak dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang pro petani.
Citra pemimpin publik yang juga mesti diubah, tidak sebatas tokoh adat, tetapi juga pro petani. Meminjam jargon politik Soekarno, pemimpin pro wong cilik: Buruh, Tani dan Nelayan.
Sektor pertanian lebih diprioritaskan, jangan kesannya dijadikan "anak tiri", sedangkan proyek mercu suar dijadikan "anak emas", belum tentu bermanfaat buat masyarakat lokal dan punya risiko tinggi merusak lingkungan.
Pendekatan pembangunan lebih pro petani, bukan pendekatan proyek yang punya potensi mengundang moral hazard.
Bahkan, Jro Gde Sudibya merespon pemberitaan Atnews yang berjudul "Geopolitik Memanas, India Pakistan - Amerika China, OJK Bali Optimis Hadapi Ketidakpastian Global".
Secara makro ekonomi, nilai ekspor Indonesia sekitar 25 persen dari PDB, beda dengan Singapura yang nilai ekspornya hampir mendekati 200 persen dari PDB, Vietnam, di atas 100 persen.
Mengamati ekonomi Bali di lapangan, kedatangan wisatawan, tahun lalu 6,3 juta, hasil pertanian yang baik, karena ethos kerja petani Bali teruji, sebut saja menjadi "mesin" utama dalam menggerakkan ekonomi Bali.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan ekonomi sedang tidak baik - baik saja, di tengah ketegangan geopolitik, geoekokomi global.
Apalagi baru saja terjadi ketegangan antara India dengan Pakistan maupun memanasnya perdagangan Amerika dengan Pakistan.
"Kita patut bersyukur, meski sulit, kita berhasil melewati triwulan pertama tahun 2025, tahun yang penuh dengan dinamika perekonomian secara global dengan baik," kata Puji Rahayu.
Hal itu disampaikan ketika menghadiri acara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang menyelenggarakan Rakerda dan Seminar yang mengusung tema "Tantangan dan Peluang BPR-BPRS dalam Menghadapi Geopolitik dan Ekonomi Nasional" di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Jumat (16/5).
Pada kesempatan itu, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, DR. Drh. Luh Ayu Ariani M.P.
Acara itu dihadiri Kepala Kantor OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Bali Ananda R Mooy, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Indra Gunawan Sutarto, Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah, Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Nyoman Sumenaya dan Direktur PT. Jamkrida Bali Mandara, Ketut Indra Satya Dharma Putra.
Menurutnya, peningkatan ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan global akibat rencana pemberlakuan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat (AS), telah mendorong lonjakan signifikan dalam volatilitas pasar keuangan global.
Meskipun Presiden Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tetap mengalami eskalasi.
"Meskipun akhirnya negosiasi antara Amerika dan Tiongkok mengerucut ke arah yang lebih baik, namun the damage has been done," ungkapnya.
Tingginya ketidakpastian akibat dinamika perdagangan global telah mendorong lembaga internasional seperti IMF dan WTO merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.
IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan historis (2000-2019) di level 3,7 persen.
Sementara itu, WTO merevisi proyeksi volume perdagangan barang global pada 2025 menjadi terkontraksi 0,2 persen yoy, dari prakiraan sebelumnya tumbuh 2,7 persen (2024: 2,9 persen).
Di Amerika Serikat, meskipun data ketenagakerjaan relatif solid, namun sejumlah indikator aktivitas ekonomi terbaru mengindikasikan perlambatan, seperti inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025.
Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 diproyeksikan terkontraksi menjadi 1,4 persen (sebelumnya 2 persen), dan pasar mulai memperkirakan penurunan suku bunga acuan secara lebih agresif, dengan harapan pemangkasan pertama dilakukan di bulan Juni 2025.
Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 tercatat solid, ditopang oleh kinerja sektor manufaktur. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh strategi front-loading ekspor guna mengantisipasi pemberlakuan tarif tambahan dari AS. Dari sisi permintaan, meskipun masih lemah, terdapat indikasi perbaikan seiring dengan peningkatan inflasi inti dan penjualan ritel.
Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan 4,87 persen yoy pada triwulan I-2025, namun sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,02% yoy (TW I 2024: 5,11% yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga baik. Inflasi inti pada April 2025 tetap terkendali di level 2,50 persen, mencerminkan permintaan domestik cukup terjaga.
Beberapa indikator permintaan domestik lainnya seperti penjualan ritel, semen dan kendaraan bermotor mengindikasikan pemulihan yang masih berlangsung, meski dengan laju yang moderat.
Dari sisi produksi, kinerja masih cukup baik terlihat dari neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sebesar US$4,33 miliar pada Maret 2025 dan rilis kinerja Emiten yang lebih baik dibandingkan 2023.
Sementara itu, aura optimisme juga dirasakan di Bali, di tengah berbagai tantangan baik dari sisi global dan domestik, perekonomian Bali triwulan I-2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu mencapai 5,52% yoy, menempatkan Bali pada posisi ke-8 secara nasional.
Inflasi Bali pada April 2025 juga terkendali di level 2,30 persen. Kerja sama dari semua pihak menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Konsisten dengan periode-periode sebelumnya, struktur PDRB Bali didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu (1) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan share 21,23%; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan share 13,62%; dan (3) Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan share 10,15%.
Untuk itu, diharapkan Bali lebih serius menggarap sektor pertanian, dimana saat ini sektor pariwisata mendominasi.
Padahal pada pandemi Covid-19, sektor pertanian Bali sudah menunjukkan peningkatkan. Diharapkan Ekonomi Kerti Bali agar lebih serius menggarap sektor pertanian sehingga ekonomi Bali lebih tangguh.
Di tengah perlambatan ekonomi global dan domestik, kinerja perbankan di Bali (berdasarkan lokasi bank) hingga Maret 2025 masih tumbuh positif, tercermin dari penyaluran kredit perbankan di Bali tercatat sebesar Rp113,82 triliun atau tumbuh 7,25% yoy (Maret 2024: 6,52% yoy). Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross 3,10% (Maret 2024: 3,12%).
Adapun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Bali sebesar Rp192,72 triliun atau tumbuh 10,47% yoy (Maret 2024: 19,18% yoy).
Sementara itu, kinerja keuangan BPR/S di Provinsi Bali juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Penyaluran kredit oleh BPR/S di Bali pada Maret 2025 tercatat Rp13,15 triliun atau tumbuh sebesar 1,56% yoy (posisi terendah saat pandemi: April 2021 sebesar -0,44% yoy).
Pertumbuhan sebesar 1,56% yoy tersebut melanjutkan momentum pertumbuhan pada bulan Februari 2025 yang tercatat sebesar 0,64%.
Adapun penghimpunan DPK BPR/S sebesar Rp17,19 triliun atau tumbuh sebesar 4,25% yoy (posisi terendah saat pandemi: November 2020 sebesar -6,50%)
Meski sedikit termoderasi, pertumbuhan sebesar 4,25% yoy tersebut melanjutkan momentum pertumbuhan pada bulan Februari 2025 yang tercatat sebesar 4,65%.
Hal ini menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR/S masih terjaga dengan baik, meskipun di saat bersamaan terdapat tantangan untuk meningkatkan intermediasi BPR/S.
Ketahanan permodalan BPR/S Provinsi Bali masih cukup terjaga dengan rata-rata rasio permodalan (CAR) sebesar 35,27%, menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.
"Dibalik semua tantangan tersebut, kita harus tetap optimis! Bali pernah terpuruk saat Covid-19, pertumbuhan ekonomi bahkan minus 9,34% yoy di Tahun 2020, namun kita bisa melalui, bounce back strong and stronger! di balik tantangan selalu ada peluang yang dapat kita manfaatkan," bebernya.
Sebagai lembaga keuangan daerah, BPR/S memiliki keunikan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, seperti kedekatannya dengan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. BPR perlu memperhatikan diversifikasi penyaluran kredit dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian.
Lebih kreatif dan adaptif menjadi kata kunci untuk tetap bertahan dan bahkan berkembang.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 berkomitmen untuk memperkuat peran BPR/S dalam perekonomian daerah, memberikan dukungan kepada UMKM, dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang melalui beberapa aspek krusial, seperti:
1. Penguatan Struktur Permodalan
Permodalan merupakan hal yang esensial untuk mendukung BPR dan BPRS beroperasi dengan baik dan layak. Melalui permodalan yang kuat, memungkinkan BPR dan BPRS untuk dapat meningkatkan sistem dan manajemennya, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya, serta menata biaya operasional. Selain itu, permodalan yang kuat juga membuat BPR dan BPRS memenuhi persyaratan prudensial yang berlaku dan dapat mendukung akselerasi digitalisasi.
Selain penguatan permodalan melalui KPMM dan pemenuhan MIM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2024 (POJK BPR/S), yang mengatur pendirian BPR baru oleh calon investor berfokus pada restriction area and tarif barrier policy dalam rangka penguatan industri.
Pada POJK BPR/S tersebut juga diatur bahwa BPR/S dapat melantai di bursa efek (Initial Public Offering/ IPO) dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki jumlah modal inti paling sedikit Rp80 miliar. Dalam melakukan IPO, tentunya terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPRS sebagai calon emiten, sehingga BPR dan BPRS yang akan melakukan IPO diharapkan telah memiliki kesiapan dan infrastruktur yang memadai, serta dapat mencapai skala ekonomis untuk melakukan IPO.
2. Digitalisasi Layanan
Pengembangan teknologi dan digitalisasi merupakan fokus utama dalam roadmap ini. Transformasi digital dalam layanan perbankan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan mendekatkan BPR/S kepada nasabah, terutama di daerah yang lebih terpencil.
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan TI yang optimal pada BPR dan BPRS, OJK terus berupaya mendukung hal tersebut melalui penyempurnaan ketentuan mengenai penyelenggaraan TI BPR dan BPRS. Ke depan, penyempurnaan ketentuan tersebut akan diarahkan agar BPR dan BPRS dapat memiliki environment yang mendukung penyelenggaraan TI yang optimal, antara lain dari aspek people, process & technology, serta penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan TI.
Selain membawa banyak manfaat dan peluang, penggunaan TI dalam bisnis BPR dan BPRS juga tentunya diikuti dengan berbagai ancaman, seperti risiko siber. Kami menghimbau BPR dan BPRS untuk dapat menerapkan keamanan sistem yang memadai sesuai dengan spesifikasi sistem TI yang dimiliki serta memiliki langkah penyelesaian dan backup dalam hal terjadi serangan siber. Digitalisasi juga dimaknai tidak menghilangkan keunikan BPR sebagai community bank yang dekat dengan masyarakat.
3. Inovasi Produk dan Layanan
Untuk dapat bersaing dengan fintech dan bank digital, BPR/S diharapkan dapat mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian dengan tren pasar, seperti pinjaman mikro untuk UMKM dan produk simpanan yang lebih fleksibel, dapat menjadi peluang yang sangat besar.
4. Peningkatan Kapasitas SDM
SDM yang handal menjadi kunci utama dalam mengimplementasikan perubahan. OJK terus mendorong peningkatan kapasitas SDM di BPR/S melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang bersifat berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar BPR/S dapat lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami mendorong BPR untuk memastikan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure), terutama dari sisi kelengkapan struktur Direksi dan Dewan Komisaris.
Kepengurusan BPR memiliki peranan penting dalam hal BPR menjalankan kegiatan usahanya agar berjalan secara efisien dan efektif. Jumlah Pengurus BPR yang memadai menggambarkan BPR tersebut dapat melaksanakan penerapan tata kelola yang baik sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dapat terlaksana dengan optimal.
5. Kemitraan Strategis dengan Pemerintah dan Sektor Swasta
OJK juga mendorong BPR/S untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah serta sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat peran BPR/S dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif lainnya.
BPR/S harus terus beradaptasi dengan memanfaatkan peluang di sektor pariwisata, kuliner, dan berbagai sektor lainnya yang masih memiliki potensi. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan program-program strategis yang mendukung sektor ekonomi lokal menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. (GAB/001)
Sektor pertanian tetap bertumbuh tahun 2020, mengurangi kemerosotan ekonomi akibat industri pariwisata yang mati suri, menampung sementara para pekerja pariwisata yang pulang ke Desa karena kehilangan pekerjaan.
Tantangan sektor pertanian Bali nyaris klasik. Mulai daei pendanaan APBD untuk sektor pertanian relatif kecil, dibandingkan dengan dana bansos yang sarat "politicking", jauh dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Posisi tawar petani untuk produk yang dihasilkan, begitu lemah. Contoh, harga ekspor per butir kelapa Rp.20 ribu, harga di tingkat petani Rp.5 ribu per butir.
"Petani kelapa hanya memperoleh sebesar 25 persen. Pedagang perantara dan eksportir memperoleh keuntungan 75 persen. Proses tukar menukar ekonomi yang tidak adil. Contoh lainnya Manggis. Pada saat terjadi ekspor, harga Manggis di tingkat petani sempat mencapai Rp.45 ribu per kg. Tetapi, demikian tidak ada ekspor, harga turun bisa mencapai di bawah Rp.10 ribu per kg, petani tidak memetiknya, karena ongkos memetik lebih mahal dari harga jual," kata Gde Sudibya di Denpasar, Jumat (16/5).
Pemerintah membiarkan mekanisme pasar yang "kejam" ini berlangsung, tanpa ada langkah intervensi. Bisa saja dalam pengawasan terhadap harga dalam tata niaga kelapa, memperluas pasar ekspor untuk manggis.
Begitu juga, politik anggaran di APBD Bali, Kabupaten, Kota, semestinya dikoreksi ulang, dengan memberikan prioritas lebih banyak untuk sektor pertanian dalam proyek yakni penyediaan bibit, penambahan PPL dan meningkatkan efektivitas pendampingannya, penyediaan pupuk bersusidi dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu, pemberdayaan Subak dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang pro petani.
Citra pemimpin publik yang juga mesti diubah, tidak sebatas tokoh adat, tetapi juga pro petani. Meminjam jargon politik Soekarno, pemimpin pro wong cilik: Buruh, Tani dan Nelayan.
Sektor pertanian lebih diprioritaskan, jangan kesannya dijadikan "anak tiri", sedangkan proyek mercu suar dijadikan "anak emas", belum tentu bermanfaat buat masyarakat lokal dan punya risiko tinggi merusak lingkungan.
Pendekatan pembangunan lebih pro petani, bukan pendekatan proyek yang punya potensi mengundang moral hazard.
Bahkan, Jro Gde Sudibya merespon pemberitaan Atnews yang berjudul "Geopolitik Memanas, India Pakistan - Amerika China, OJK Bali Optimis Hadapi Ketidakpastian Global".
Secara makro ekonomi, nilai ekspor Indonesia sekitar 25 persen dari PDB, beda dengan Singapura yang nilai ekspornya hampir mendekati 200 persen dari PDB, Vietnam, di atas 100 persen.
Mengamati ekonomi Bali di lapangan, kedatangan wisatawan, tahun lalu 6,3 juta, hasil pertanian yang baik, karena ethos kerja petani Bali teruji, sebut saja menjadi "mesin" utama dalam menggerakkan ekonomi Bali.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan ekonomi sedang tidak baik - baik saja, di tengah ketegangan geopolitik, geoekokomi global.
Apalagi baru saja terjadi ketegangan antara India dengan Pakistan maupun memanasnya perdagangan Amerika dengan Pakistan.
"Kita patut bersyukur, meski sulit, kita berhasil melewati triwulan pertama tahun 2025, tahun yang penuh dengan dinamika perekonomian secara global dengan baik," kata Puji Rahayu.
Hal itu disampaikan ketika menghadiri acara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang menyelenggarakan Rakerda dan Seminar yang mengusung tema "Tantangan dan Peluang BPR-BPRS dalam Menghadapi Geopolitik dan Ekonomi Nasional" di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Jumat (16/5).
Pada kesempatan itu, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, DR. Drh. Luh Ayu Ariani M.P.
Acara itu dihadiri Kepala Kantor OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Bali Ananda R Mooy, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Indra Gunawan Sutarto, Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah, Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Nyoman Sumenaya dan Direktur PT. Jamkrida Bali Mandara, Ketut Indra Satya Dharma Putra.
Menurutnya, peningkatan ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan global akibat rencana pemberlakuan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat (AS), telah mendorong lonjakan signifikan dalam volatilitas pasar keuangan global.
Meskipun Presiden Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tetap mengalami eskalasi.
"Meskipun akhirnya negosiasi antara Amerika dan Tiongkok mengerucut ke arah yang lebih baik, namun the damage has been done," ungkapnya.
Tingginya ketidakpastian akibat dinamika perdagangan global telah mendorong lembaga internasional seperti IMF dan WTO merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.
IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan historis (2000-2019) di level 3,7 persen.
Sementara itu, WTO merevisi proyeksi volume perdagangan barang global pada 2025 menjadi terkontraksi 0,2 persen yoy, dari prakiraan sebelumnya tumbuh 2,7 persen (2024: 2,9 persen).
Di Amerika Serikat, meskipun data ketenagakerjaan relatif solid, namun sejumlah indikator aktivitas ekonomi terbaru mengindikasikan perlambatan, seperti inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025.
Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 diproyeksikan terkontraksi menjadi 1,4 persen (sebelumnya 2 persen), dan pasar mulai memperkirakan penurunan suku bunga acuan secara lebih agresif, dengan harapan pemangkasan pertama dilakukan di bulan Juni 2025.
Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 tercatat solid, ditopang oleh kinerja sektor manufaktur. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh strategi front-loading ekspor guna mengantisipasi pemberlakuan tarif tambahan dari AS. Dari sisi permintaan, meskipun masih lemah, terdapat indikasi perbaikan seiring dengan peningkatan inflasi inti dan penjualan ritel.
Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan 4,87 persen yoy pada triwulan I-2025, namun sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,02% yoy (TW I 2024: 5,11% yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga baik. Inflasi inti pada April 2025 tetap terkendali di level 2,50 persen, mencerminkan permintaan domestik cukup terjaga.
Beberapa indikator permintaan domestik lainnya seperti penjualan ritel, semen dan kendaraan bermotor mengindikasikan pemulihan yang masih berlangsung, meski dengan laju yang moderat.
Dari sisi produksi, kinerja masih cukup baik terlihat dari neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sebesar US$4,33 miliar pada Maret 2025 dan rilis kinerja Emiten yang lebih baik dibandingkan 2023.
Sementara itu, aura optimisme juga dirasakan di Bali, di tengah berbagai tantangan baik dari sisi global dan domestik, perekonomian Bali triwulan I-2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu mencapai 5,52% yoy, menempatkan Bali pada posisi ke-8 secara nasional.
Inflasi Bali pada April 2025 juga terkendali di level 2,30 persen. Kerja sama dari semua pihak menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Konsisten dengan periode-periode sebelumnya, struktur PDRB Bali didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu (1) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan share 21,23%; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan share 13,62%; dan (3) Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan share 10,15%.
Untuk itu, diharapkan Bali lebih serius menggarap sektor pertanian, dimana saat ini sektor pariwisata mendominasi.
Padahal pada pandemi Covid-19, sektor pertanian Bali sudah menunjukkan peningkatkan. Diharapkan Ekonomi Kerti Bali agar lebih serius menggarap sektor pertanian sehingga ekonomi Bali lebih tangguh.
Di tengah perlambatan ekonomi global dan domestik, kinerja perbankan di Bali (berdasarkan lokasi bank) hingga Maret 2025 masih tumbuh positif, tercermin dari penyaluran kredit perbankan di Bali tercatat sebesar Rp113,82 triliun atau tumbuh 7,25% yoy (Maret 2024: 6,52% yoy). Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross 3,10% (Maret 2024: 3,12%).
Adapun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Bali sebesar Rp192,72 triliun atau tumbuh 10,47% yoy (Maret 2024: 19,18% yoy).
Sementara itu, kinerja keuangan BPR/S di Provinsi Bali juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Penyaluran kredit oleh BPR/S di Bali pada Maret 2025 tercatat Rp13,15 triliun atau tumbuh sebesar 1,56% yoy (posisi terendah saat pandemi: April 2021 sebesar -0,44% yoy).
Pertumbuhan sebesar 1,56% yoy tersebut melanjutkan momentum pertumbuhan pada bulan Februari 2025 yang tercatat sebesar 0,64%.
Adapun penghimpunan DPK BPR/S sebesar Rp17,19 triliun atau tumbuh sebesar 4,25% yoy (posisi terendah saat pandemi: November 2020 sebesar -6,50%)
Meski sedikit termoderasi, pertumbuhan sebesar 4,25% yoy tersebut melanjutkan momentum pertumbuhan pada bulan Februari 2025 yang tercatat sebesar 4,65%.
Hal ini menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR/S masih terjaga dengan baik, meskipun di saat bersamaan terdapat tantangan untuk meningkatkan intermediasi BPR/S.
Ketahanan permodalan BPR/S Provinsi Bali masih cukup terjaga dengan rata-rata rasio permodalan (CAR) sebesar 35,27%, menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.
"Dibalik semua tantangan tersebut, kita harus tetap optimis! Bali pernah terpuruk saat Covid-19, pertumbuhan ekonomi bahkan minus 9,34% yoy di Tahun 2020, namun kita bisa melalui, bounce back strong and stronger! di balik tantangan selalu ada peluang yang dapat kita manfaatkan," bebernya.
Sebagai lembaga keuangan daerah, BPR/S memiliki keunikan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, seperti kedekatannya dengan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. BPR perlu memperhatikan diversifikasi penyaluran kredit dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian.
Lebih kreatif dan adaptif menjadi kata kunci untuk tetap bertahan dan bahkan berkembang.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 berkomitmen untuk memperkuat peran BPR/S dalam perekonomian daerah, memberikan dukungan kepada UMKM, dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang melalui beberapa aspek krusial, seperti:
1. Penguatan Struktur Permodalan
Permodalan merupakan hal yang esensial untuk mendukung BPR dan BPRS beroperasi dengan baik dan layak. Melalui permodalan yang kuat, memungkinkan BPR dan BPRS untuk dapat meningkatkan sistem dan manajemennya, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya, serta menata biaya operasional. Selain itu, permodalan yang kuat juga membuat BPR dan BPRS memenuhi persyaratan prudensial yang berlaku dan dapat mendukung akselerasi digitalisasi.
Selain penguatan permodalan melalui KPMM dan pemenuhan MIM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2024 (POJK BPR/S), yang mengatur pendirian BPR baru oleh calon investor berfokus pada restriction area and tarif barrier policy dalam rangka penguatan industri.
Pada POJK BPR/S tersebut juga diatur bahwa BPR/S dapat melantai di bursa efek (Initial Public Offering/ IPO) dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki jumlah modal inti paling sedikit Rp80 miliar. Dalam melakukan IPO, tentunya terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPRS sebagai calon emiten, sehingga BPR dan BPRS yang akan melakukan IPO diharapkan telah memiliki kesiapan dan infrastruktur yang memadai, serta dapat mencapai skala ekonomis untuk melakukan IPO.
2. Digitalisasi Layanan
Pengembangan teknologi dan digitalisasi merupakan fokus utama dalam roadmap ini. Transformasi digital dalam layanan perbankan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan mendekatkan BPR/S kepada nasabah, terutama di daerah yang lebih terpencil.
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan TI yang optimal pada BPR dan BPRS, OJK terus berupaya mendukung hal tersebut melalui penyempurnaan ketentuan mengenai penyelenggaraan TI BPR dan BPRS. Ke depan, penyempurnaan ketentuan tersebut akan diarahkan agar BPR dan BPRS dapat memiliki environment yang mendukung penyelenggaraan TI yang optimal, antara lain dari aspek people, process & technology, serta penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan TI.
Selain membawa banyak manfaat dan peluang, penggunaan TI dalam bisnis BPR dan BPRS juga tentunya diikuti dengan berbagai ancaman, seperti risiko siber. Kami menghimbau BPR dan BPRS untuk dapat menerapkan keamanan sistem yang memadai sesuai dengan spesifikasi sistem TI yang dimiliki serta memiliki langkah penyelesaian dan backup dalam hal terjadi serangan siber. Digitalisasi juga dimaknai tidak menghilangkan keunikan BPR sebagai community bank yang dekat dengan masyarakat.
3. Inovasi Produk dan Layanan
Untuk dapat bersaing dengan fintech dan bank digital, BPR/S diharapkan dapat mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian dengan tren pasar, seperti pinjaman mikro untuk UMKM dan produk simpanan yang lebih fleksibel, dapat menjadi peluang yang sangat besar.
4. Peningkatan Kapasitas SDM
SDM yang handal menjadi kunci utama dalam mengimplementasikan perubahan. OJK terus mendorong peningkatan kapasitas SDM di BPR/S melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang bersifat berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar BPR/S dapat lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami mendorong BPR untuk memastikan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure), terutama dari sisi kelengkapan struktur Direksi dan Dewan Komisaris.
Kepengurusan BPR memiliki peranan penting dalam hal BPR menjalankan kegiatan usahanya agar berjalan secara efisien dan efektif. Jumlah Pengurus BPR yang memadai menggambarkan BPR tersebut dapat melaksanakan penerapan tata kelola yang baik sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dapat terlaksana dengan optimal.
5. Kemitraan Strategis dengan Pemerintah dan Sektor Swasta
OJK juga mendorong BPR/S untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah serta sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat peran BPR/S dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif lainnya.
BPR/S harus terus beradaptasi dengan memanfaatkan peluang di sektor pariwisata, kuliner, dan berbagai sektor lainnya yang masih memiliki potensi. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan program-program strategis yang mendukung sektor ekonomi lokal menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Imlek 2019 Wujudkan Keharmonisan
