Krisis Sosial di Bali: Jerat Kemiskinan
Admin - atnews
Oleh Prof Dr Ir I GN Nitya Santhiarsa,MT
Pembangunan pada suatu wilayah dengan masyarakat di dalamnya dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat (Jagadhita), jika pembangunan itu berjalan dengan baik dan benar, maka terwujudlah kesejahteraan menyeluruh di wilayah itu.
Jika belum atau tidak, maka akan ada sebagian warga masih miskin atau yang miris, malah menjadi miskin. Jadi kemiskinan menjadi factor yang utama dalam menilai keberhasilan program pembangunan, semakin banyak warga miskin, menjadi indicator adanya kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Sebelumnya dibahas dulu tentang jenis kemiskinan, secara prinsip kemiskinan ada dua macam, yaitu kemiskinan dan kemiskinan kultural, dimana perbedaannya pada akar penyebab kemiskinan.
Kemiskinan structural disebabkan oleh seorang tidak mampu mengelola sumber daya dan mengaksesnya sehingga tidak terjadi proses penambahan nilai atau keuntungan pada usahanya, sedangkan kemisikinan kultural penyebabnya adalah seorang tidak mau secara sungguh sungguh mengelola dan mengakses sumber daya yang ada dalam usahanya.
Jadi, ada dua akar penyebab, pertama, berkaitan dengan tingkat kompetensi dan kesempatan yang ada, yang kedua, lebih berkaitan pada karakter dan gaya hidup. Sekarang dapat dikaitkan antara program pembangunan dan kedua akar penyebab kemiskinan, jika kemiskinan masih ada banyak, maka perlu dicermati program pembangunan yang diterapkan, apakah mengutamakan peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, magang dan seriftikasi atau kerjasama yang erat antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dan industri, kemudian apakah dalam upaya di atas sudah dimasukkan perbaikan karakter seperti eksperimen dan rekayasa sosial tentang kedisplinan, kerja keras, hidup hemat, kewirausahaan, dan sebagainya.JIka program pembangunan sudah baik dan benar, maka adalah persoalan waktu untuk mewujudkan kesejahteraan.
Bagaimana dengan Bali? Menurut data dari BPS Bali yang dirilis 15 Januari 2025, Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2024 tercatat
sebesar 3,80 persen, turun 0,20 persen poin terhadap Maret 2024 dan turun 0,45
persen poin terhadap Maret 2023 atauu jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2024 tercatat sebanyak
176,21 ribu orang, turun 8,22 ribu orang terhadap Maret 2024 dan turun 17,57
ribu orang terhadap Maret 2023.
Berdasarkan data ini, Bali masih ada kemiskinan, meskipun sepintas secara kuantitas tergolong rendah, yaitu di bawah 5 % dari total populasi, tapi ada kerisauan, selain secara kualitas hidup perlu diragukan, dipercaya jumlah populasi yang mendekati level kemiskinan masih sangat banyak dan berpotensi besar untuk kembali menjadi miskin. Ada satu fakta yang mencemaskan, banyak warga Bali melakukan bunuh diri, diduga kuat penyebabnya adalah kemiskinan dan keputusasaan.
Kemiskinan adalah masalah terbesar dalam kehidupan manusia atau sebuah bangsa, dan kita yakini pernyataan ini” uang bukan segala-galanya, namun segala-galanya butuh uang”, dan memang benar faktanya, hidup dalam lingkaran kemiskinan untuk jangka waktu lama adalah KRISIS SOSIAL!. Ini menjadi tantangan bagi perencana pembangunan terutama bagi para pelaksana pembangunan, agar terus mengevaluasi program pembangunan, dan tentu pintu terbuka lebar bagi para pemerhati pembangunan lainnya untuk ikut sumbang saran mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.
Bali terkenal dengan kebudayaannya yang berbasis pada Agama Hindu, sekali lagi terkenal dengan budaya dan agamanya, dengan demikian ada dua modal dasar yang luar biasa yang wajib digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Bali. Berpedoman pada hal ini, maka sangat dibenarkan jika program pembangunan yang diterapkan untuk menyejahterakan Bali memilih program pendidikan dan pelatihan bernuansa Agama Hindu dan Budaya Bali untuk kesiapan bekerja, berusaha dan berbisnis.
Kitab suci Hndu yang menjadi acuan dan inspirasi program adalah Bhagawadgita ( reperentasi dari Veda Sruti) dan Sarasamuccaya (representasi dari Veda Smerti). Bhagawadgita intinya membahs tentang Catur Marga(empat jalan suci menuju bahagia) dan Sarasamuccaya intinya membahas Catur Warga (empat tujuan hidup mulia), jadi pasangan kitab suci ini menunjukkan jalan dan tujuan kehidupan.
Khusus pada Bhagawadgita terdapat ajaran Lokasamgraham, ajaran tentang apakah ini?
Karmaṇaiva hi sansiddhim āsthitā janakādayaḥ |
loka-saṁgraham evāpi sampaśhyan kartum arhasi ||
Artinya: Dengan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, Raja Janaka dan yang lainnya mencapai kesempurnaan. Anda juga harus melaksanakan pekerjaan Anda untuk menjadi contoh bagi kesejahteraan dunia. [ Bhagawadgita III.20]
Kata lokasamgrahan berarti terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan dunia dimana setiap orang melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejahatan, atau secara singkat kemakmuran dalam kebajikan(moral).
Pada sloka di atas jelas dinyatakan bahwa tanggung jawab utama membina masyarakat menuju lokasamgraham ada pada para pemimpin bangsa dan negara, siapa yang memegang hak berupa kekuasaan dan keawenangan maka kewajiban menyejahterakan masyaarkat menjadi tanggungjawabnya. Dalam konteks tulsan ini maka Pemerintah Daerah di Bali , baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang tepat(efisien) sehingga sepanjang masa jabatannya berhasil mengentaskan kemiskinan secara maksimal (efektif).
Jelaslah Agama Hindu, telah menegaskan dan menugaskan para pemimpin untuk secara sungguh sungguh memegang amanat kekuasaan untuk usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat( lokasamgraham).
Berdasarkan ajaran ini, maka program pembangunan yang sesuai dengan ajaran kedua kitab suci di atas sebagai berikut:
Pada Bhagawadgita XVIII 5 dinyatakan bahwa” Kegiatan yajna, dana dan tapa jangan diabaikan melainkan wajib dilakukan ,karena yajna, dana dan tapa adalah pensuci bagi orang bijaksana”. Sungguh dalam makna sloka ini, dan bisa menjadi inspirasi penting dalam bagaimana menyusun sebuah program pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.
Ada tiga kegiatan ibadah yang disebutkan, pertama, yajna, pengorbanan suci untuk penebusan dosa dan hutang kehidupan, kedua, dana, pemberian atau bantuan secara tulus ikhlas dan sesuai ketentuan agama, dan ketiga, tapa, yaitu pengendalian dan pengekangan diri agar kesadaran diri tetap terjaga. Jika orang ingin hidup bahagia, maka tiga kewajiban ini harus dilakukan, maka orang itu harus melakukan pengorbanan, pemberian dan pengendalian diri. Bagaimana kewajiban yang personal ini bisa menjadi daya gerak pembangunan?
Sebelumnya mari simak apa yang dinyatakan dalam Sarasamuccaya sloka 283:
“ Sebab yang disebut orang miskin itu meski terpelajar tidak sempurna tampak kebajikannya, karena kekayaanlah yang menyebabkan kebajikan itu menjadi sempurna , sebagaimana matahari menerangi segala yang ada, matahari itulah yang menyebabkan segalanya terlihat jelas”
Ternyata ada dua kenyataan yang tidak dapat dipisahkan, jika ingin dikategorikan sempurna dalam kebajikan, yaitu kemampuan penguasaan ilmu dan kuasa dalam kepemilikan harta benda. Kebajikan jika hanya didukung oleh satu factor saja, tidaklah sempurna, pintar namun miskin, kaya namun bodoh, belumlah optimal dalam tindakan kebajikan, dan hasil yang diperoleh belumlah cukup bernilai. Apa yang dinyatakan sloka ini menegaskan bahwa kemiskinan dan kebodohan adalah masalah, dan ini tentunya menjadi masalah yang harus diselesaikan melalui program pembangunan.
Sekarang baru bisa kita kaitkan apa yang telah dinyatakan dalam sloka Bhagawadgita dan Sarasamuccaya di atas, hubungan tiga kewajiban yajna, dana dan tapa dengan usaha mengatasi kemiskinan ( dan kebodohan). Bagaimana mengemas tiga kewajiban ini dalam sebuah program pembangunan yang tentunya bersifat terstruktur, sistematis dan masiv, tidak lagi hanya berupa sikap dan prilaku personal (ibadah)? Kuncinya adalah transformasi dari gerakan individu menjadi gerakan organisasi.
1. Gerakan Tapa ( Pengendalian Diri)
Tapa adalah upaya pengendalian diri atau pengekangan diri sehingga kesadaran diri tetap terjaga, meski jiwa dan raga dalam keadaan sedih dan letih. Hidup ini penuh dengan cobaan, tantangan, godaan dan rintangan, dan tidak semua keinginan, harapan dan cita cita dapat dipenuhi, pada sisi lain, manusia adalah insan yang mempunyai daya yang terbatas dan tergantung satu sama lain dengan sesamanya. JIka tidak melakukan pengendalian diri dan pengekangan diri niscaya manusia mudah terjebak dalam tipudaya dunia dan tersesat kehilangan arah tujuan kehidupan. Ibadah tapa melatih manusia untuk secara bertahap menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi beragam masalah kehidupan. Jika sudah cukup kuat, maka dalam kehidupan bermasyarakat, dia bisa tampil ke depan sebagai perintis (frontier) yaitu sebagai inisiator dan pemimpin dalam gerakan sosial tertentu atau bisa tampil sebagai relawan (volunteer) yaitu sebagai penggiat sosial untuk menyelesaikan masalah sosial bagian dari wujud kepedulian kepada sesama. Keperintisan dan kerelawanan sangat dibutuhkan terutama dalam program pembangunan ketangguhan sosial seperti program pengentasan kemiskinan. Sangat beruntung, kita sebagai umat Hindu memiliki tokoh yang hebat dalam kerelawanan sosial, yaitu Mahatma Gandhi!
Mahatma Gandhi adalah tokoh besar Kemerdekaan India, ternyata selain itu beliau juga mempunyai latar belakang kehiduan yang luar biasa sebagai relawan. Ada beberapa peristiwa penting dalam hidup Gandhi terkait dengan kerelawanan yaitu(1)Tahun 1899-1900 : Perang Boer yaitu Perang Kerajaan Inggris melawan Boer yaitu imigran Belanda di Afrika Selatan.Gandhi membentuk Korps Ambulan India yang terdiri dari 300 relawan untuk membantu merawat prajurit korban perang tersebut. (2)Tahun 1906 : Terjadi Perang atau Pemberontakkan Zulu di Afrika Selatan, Gandhi membentuk relawan kesehatan yang beranggotakan 24 orang India untuk membantu pasukan Kerajaan Inggris. Kedua peristiwa ini menjadi dasar mengapa Gandhi diberi gelar kemuliaan sebagai Bapak Relawan Dharma Dunia!
Ketokohan Mahatma Gandhi sebagai tokoh Relawan Kemanusiaan Hindu Modern patut dikenang dan diteladani oleh generasi muda Hindu, salah satu cara untuk hal ini adalah lembaga atau badan yang bernaung di bawah PHDI seperti KMHDI dan Peradah membuat program diklat kerelawanan secara regular untuk mencetak SDM muda Hindu yang siap sedia dalam tugas tugas sosial dan kemanusiaan. Kekuatan dan ketangguhan mental setiap insan muda Hindu akan teruji sekaligus dipekuat dalam organisasi kerelawanan Dharma.
Organisasi kerelawanan Dharma diharapkan menjadi pilar kokoh dalam aksi sosial kemanusian termasuk dalam menghadapi kemiskinan dan kebodohan. Inilah wujud transformasi dari sebuah ibadah personal menjadi sebuah gerakan yang terorganisasi yang tentunya cukup efektif diterapkan dalam sebuah program pembangunan yang bertujuan mengatasi kemiskinan. Dalam upaya dan perjuangan ini, jangan lupa apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi :
“ Kebahagiaan adalah apabila apa yang anda pikirkan, apa yang anda katakan, dan apa yang anda lakukan berjalan selaras”
2. Gerakan Dana ( Pemberian atau Berbagi)
Dana artinya pemberian kepada yang membutuhkan didasari oleh ketulusan hati dan kepatuhan pada kewajiban agama/ibadah. Jadi secara umum ada dua jenis dana, ada dana yang berdasar ketulusan hati atau kerelaan, masuk dalam kategori danapunia, dan ada dana yang dilakukan mengikuti kewajiban atau keharusan yang dikenal dengan dharmadana. Jika dikaitkan dengan kegiatan sosial, maka peran dharmadana menjadi lebih penting, karena bersifat wajib, mengikat dan berkelanjutan, sehingga pengumpulan dan akumulasi dana lebih terukur dan terjamin. Ibadah dana sendiri termasuk kegiatan yang rumit, karena memerlukan informasi tentang target donasi dan pengawasan serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan serta hasil kegiatan dana. Untuk itulah, jika ingin proses dan hasil yang efektif, maka kegiatan dana sebaiknya melalui badan resmi yang dibentuk PHDI seperti Badan Arta Soca (BAS) sebuah Lembaga yang bertugas mengumpulkan dana umat dengan prinsip menyucikan arta kekayaan sang donatur. Pada kesempatan ini, pembahasan lebih fokus pada dharmadana, dana yang wajib dilakukan umat, serta tentu kaitannya dengan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan.
Hakekat dharmadana adalah kewajiban berdana untuk solidaritas dharmika yang berkelanjutan, dimana target atau sasaran dana sudah pasti atau ditentukan( sesuai ajaran Hindu), yaitu dana bisa dialokasikan untuk (1) para pelaksana/relawan dharma/internal Lembaga BAS, misal untuk keperluan gaji, honor, biaya administrasi dan operasional (2) untuk mengatasi masalah kebodohan dan kemiskinan sebagai bagian upaya menjaga kebertahanan umat, serta (3) untuk para dharmaduta dan usahanya dalam penyebaran ajaran Hindu seperti siar Hindu dan kegiatan sudiwadani para pemeluk Hindu yang baru . Jadi hanya tiga kegiatan ini yang bisa diberikan dana oleh BAS, terutama untuk mendukung kegiatan melawan kemiskinan. Masalah kemiskinan umat Hindu menjadi tugas utama dari Gerakan Dana, dengan mentransformasi ibadah pemberian dan berbagi menjadi sebuah gerakan sosial gotong royong menggalang donasi untuk memperkuat ekonomi dan bisnis kelompok miskin umat Hindu, baik melalui mekanisme asuransi( penjaminan), tabungan berjangka ( simpanan hari raya, simpanan upacara, simpanan yatra dan sebagainya), pegadaian, atau pinjaman tanpa bunga untuk keadaan tak terduga (darurat).
3. Gerakan Yajna( Pengorbanan )
Yajna adalah tindakan pengorbanan yang didasarkan keyakinan (sradha) dan tulus ihklas sebagai penebusan dosa dan hutang hidup dengan harapan Tuhan menerima korban tersebut. Manusia hidup dengan hutang (Rna) kepada Tuhan, dan selama hidupnya manusia wajib berusaha untuk menebus atau melunasi hutang hidup tersebut, seperti dengan mengorbankan hewan sembelihan seperti pada Hari Penampahan Galungan dan berbagai upacara seperti pada Piodalan Merjan/Pura. Pengorbanan ini harus berasal dari apa yang dimiliki atau dikuasai, tidak boleh sepenuhnya mengandalkan bantuan orang lain, perusahaan atau Pemerintah, misal ada upacara potong gigi massal gratis yang didanai oleh perusahaan tertentu, jadi meski dibantu pihak lain, yang beryajna harus tetap mengeluarkan harta miliknya untuk pokok yajna tersebut.
Semangat berkorban untuk kepentingan yang lebih luas harus diperkuat di semua lapisan umat Hindu ( Bali), agar egoisme dan keserakahan tidak berkembang, diharapkan semuanya memiliki kepedulian dan empati kepada sesama. Empati adalah kemampuan kendali diri agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, intinya senang melihat orang lain senang, dan susah melihat orang lain susah. Agama Hindu juga mengajarkan tentang empati ini, ada dalam ajaran Catur Paramita ( empat hal bijak yang membuat kita bahagia dalam kehidupan sosial) , yaitu Maitri ( simpati, ramah dalam pergaulan), Upeksa ( keseimbangan sikap, waspada dalam pergaulan), Mudita (empati, menyenangkan dalam pergaulan) dan Karuna (kasih sayang, cepat tanggap menolong dalam pergaulan). Ajaran Mudita Paramita menjadi bagian penting ketika ibadah yajna ditransformasikan ke dalam gerakan sosial untuk mengatasi kemiskinan, karena ajaran Mudita membentuk dan memperkuat empati di setiap insan Hindu, dimana setiap orang peka terhadap sekelilingnya, terutama jika ada yang menderita kemiskinan, dengan kekuatan empati, maka kelompok lain yang lebih mampu segera membantu kelompok miskin ini.
Pada kesempatan ini, kita fokus dulu pada keadaan keluarga miskin di Bali, apa yang bisa dilakukan dengan semangat berkorban ini? Kalau diperhatikan, setiap keluarga dan kelompok masyarakat di Bali selalu melakukan yajna, baik dari level sederhana hingga level yang besar dan megah, dimana dalam kegiatan yajna dibutuhkan sarana yaitu upakara (banten/wali), dalam produksi upakara inilah ada peluang besar untuk usaha atau bisnis bagi keluarga miskin atau kelompok miskin. Sebutlah usaha ini Industri Sarati, suatu unit usaha yang memproduksi upakara atau banten keperluan yajna. Dalam binsis ini, sudah jelas produknya, prosesnya dan juga pasarnya, jadi bisa dibentuk dalam sistem usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan banyak pihak di Bali. Persoalannya sekarang, bagaimana melibatkan kelompok miskin ini, yang tentunya minim modal dan akses, dalam suatu sistem bisnis yang disebut dengan Industri Sarati?
Pada kesempatan mulia ini, saatnya untuk menerapkan kearifan lokal yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tentang bagaimana merubah kesulitan hidup menjadi peluang hidup sejahtra, atau bagaimana merubah pola hidup konsumtif menjadi pola hidup yang produktif. Ada kalimat bijak menyatakan, kalau anda memberikan ikan kepada yang lapar, dia akan kenyang hari itu, namun jika anda beri kail dan umpan, maka orang lapar itu bisa kenyang lebih dari sehari! Makna kalimat bijak sangat menginspirasi dan memotivasi, jenis bantuan sangat menentukan, mana yang lebih efektif, apakah yang diberikan berupa produk jadi atau berupa peralatan atau sarana produksi untuk menghasilkan lebih banyak produk atau perolehan produk dalam rentang waktu lebih lama. Sudah jelas mana yang lebih efektif!
Terkait dengan partisipasi kaum miskin dalam industri sarati, maka pola bantuan adalah mewujudkan kemandirian mereka dalam waktu yang segera mungkin, misal dalam hitungan kelipatan tiga, apakah itu hari, minggu atau bulan, misal dipilih, kemandirian harus terbentuk dalam maksimal tiga minggu, jadi ini adalah batas waktu kegiatan pendampingan kepada kelompok miskin. Adapun proses pendampinan mengikuti prosedur berikut (1) Memberikan bantuan dan dukungan keuangan kepada kelompok miskin agar selama waktu pendampingan kebutuhan makan/primer terpenuhi (2) Memberikan peralatan atau sarana prasarana 1% seperti teknologi tepat guna serta melatih mereka agar bisa mengoperasikan dengan baik (3) Membimbing dan mengawasi mereka dalam proses produksi agar bisa menghasilkan produk yang bagus/berdaya saing, serta(4) Memberikan akses dimana mendapatkan bahan baku yang murah dan dimana lokasi pasar untuk menjual produk, bilamana perlu dukung dengan pelatihan pemasaran dan pengelolaan modal . Inilah empat langkah yang harus dilakukan sebagai incubator usaha kelompok miskin selama masa pendampingan. Keberhasilan Industri Sarati ini menjadi kekuatan pokok Gerakan Yajna!
Inilah konsep bagaimana ajaran Hindu dan Budaya Bali diterapkan sebagai salah satu program pembangunan untuk mengatasi kemiskinan di Bali, sesungguhnya ajaran Hindu dan kearifan local Bali sangat kaya dengan konsep dan ide yang cemerlang, dan ini merupakan anugrah Tuhan yang sangat besar kepada kita, serta kembali kepada kita, apakah memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan, jika punya maka segeralah kita bersama sama untuk menyingsingkan lengan baju bekerja keras menerapkan konsep ini dalam program pembangunan yang nyata. Semoga konsep ini berhasil mewujudkan lokasamgraham di Bali!Swaha!
*) Ketua Yayasan Bagus Kirti, lembaga memorial untuk Prof Ngurah Bagus, sejak 2006, bergerak di bidang sosial kemanusiaan
Pembangunan pada suatu wilayah dengan masyarakat di dalamnya dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat (Jagadhita), jika pembangunan itu berjalan dengan baik dan benar, maka terwujudlah kesejahteraan menyeluruh di wilayah itu.
Jika belum atau tidak, maka akan ada sebagian warga masih miskin atau yang miris, malah menjadi miskin. Jadi kemiskinan menjadi factor yang utama dalam menilai keberhasilan program pembangunan, semakin banyak warga miskin, menjadi indicator adanya kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Sebelumnya dibahas dulu tentang jenis kemiskinan, secara prinsip kemiskinan ada dua macam, yaitu kemiskinan dan kemiskinan kultural, dimana perbedaannya pada akar penyebab kemiskinan.
Kemiskinan structural disebabkan oleh seorang tidak mampu mengelola sumber daya dan mengaksesnya sehingga tidak terjadi proses penambahan nilai atau keuntungan pada usahanya, sedangkan kemisikinan kultural penyebabnya adalah seorang tidak mau secara sungguh sungguh mengelola dan mengakses sumber daya yang ada dalam usahanya.
Jadi, ada dua akar penyebab, pertama, berkaitan dengan tingkat kompetensi dan kesempatan yang ada, yang kedua, lebih berkaitan pada karakter dan gaya hidup. Sekarang dapat dikaitkan antara program pembangunan dan kedua akar penyebab kemiskinan, jika kemiskinan masih ada banyak, maka perlu dicermati program pembangunan yang diterapkan, apakah mengutamakan peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, magang dan seriftikasi atau kerjasama yang erat antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dan industri, kemudian apakah dalam upaya di atas sudah dimasukkan perbaikan karakter seperti eksperimen dan rekayasa sosial tentang kedisplinan, kerja keras, hidup hemat, kewirausahaan, dan sebagainya.JIka program pembangunan sudah baik dan benar, maka adalah persoalan waktu untuk mewujudkan kesejahteraan.
Bagaimana dengan Bali? Menurut data dari BPS Bali yang dirilis 15 Januari 2025, Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2024 tercatat
sebesar 3,80 persen, turun 0,20 persen poin terhadap Maret 2024 dan turun 0,45
persen poin terhadap Maret 2023 atauu jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2024 tercatat sebanyak
176,21 ribu orang, turun 8,22 ribu orang terhadap Maret 2024 dan turun 17,57
ribu orang terhadap Maret 2023.
Berdasarkan data ini, Bali masih ada kemiskinan, meskipun sepintas secara kuantitas tergolong rendah, yaitu di bawah 5 % dari total populasi, tapi ada kerisauan, selain secara kualitas hidup perlu diragukan, dipercaya jumlah populasi yang mendekati level kemiskinan masih sangat banyak dan berpotensi besar untuk kembali menjadi miskin. Ada satu fakta yang mencemaskan, banyak warga Bali melakukan bunuh diri, diduga kuat penyebabnya adalah kemiskinan dan keputusasaan.
Kemiskinan adalah masalah terbesar dalam kehidupan manusia atau sebuah bangsa, dan kita yakini pernyataan ini” uang bukan segala-galanya, namun segala-galanya butuh uang”, dan memang benar faktanya, hidup dalam lingkaran kemiskinan untuk jangka waktu lama adalah KRISIS SOSIAL!. Ini menjadi tantangan bagi perencana pembangunan terutama bagi para pelaksana pembangunan, agar terus mengevaluasi program pembangunan, dan tentu pintu terbuka lebar bagi para pemerhati pembangunan lainnya untuk ikut sumbang saran mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.
Bali terkenal dengan kebudayaannya yang berbasis pada Agama Hindu, sekali lagi terkenal dengan budaya dan agamanya, dengan demikian ada dua modal dasar yang luar biasa yang wajib digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Bali. Berpedoman pada hal ini, maka sangat dibenarkan jika program pembangunan yang diterapkan untuk menyejahterakan Bali memilih program pendidikan dan pelatihan bernuansa Agama Hindu dan Budaya Bali untuk kesiapan bekerja, berusaha dan berbisnis.
Kitab suci Hndu yang menjadi acuan dan inspirasi program adalah Bhagawadgita ( reperentasi dari Veda Sruti) dan Sarasamuccaya (representasi dari Veda Smerti). Bhagawadgita intinya membahs tentang Catur Marga(empat jalan suci menuju bahagia) dan Sarasamuccaya intinya membahas Catur Warga (empat tujuan hidup mulia), jadi pasangan kitab suci ini menunjukkan jalan dan tujuan kehidupan.
Khusus pada Bhagawadgita terdapat ajaran Lokasamgraham, ajaran tentang apakah ini?
Karmaṇaiva hi sansiddhim āsthitā janakādayaḥ |
loka-saṁgraham evāpi sampaśhyan kartum arhasi ||
Artinya: Dengan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, Raja Janaka dan yang lainnya mencapai kesempurnaan. Anda juga harus melaksanakan pekerjaan Anda untuk menjadi contoh bagi kesejahteraan dunia. [ Bhagawadgita III.20]
Kata lokasamgrahan berarti terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan dunia dimana setiap orang melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejahatan, atau secara singkat kemakmuran dalam kebajikan(moral).
Pada sloka di atas jelas dinyatakan bahwa tanggung jawab utama membina masyarakat menuju lokasamgraham ada pada para pemimpin bangsa dan negara, siapa yang memegang hak berupa kekuasaan dan keawenangan maka kewajiban menyejahterakan masyaarkat menjadi tanggungjawabnya. Dalam konteks tulsan ini maka Pemerintah Daerah di Bali , baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang tepat(efisien) sehingga sepanjang masa jabatannya berhasil mengentaskan kemiskinan secara maksimal (efektif).
Jelaslah Agama Hindu, telah menegaskan dan menugaskan para pemimpin untuk secara sungguh sungguh memegang amanat kekuasaan untuk usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat( lokasamgraham).
Berdasarkan ajaran ini, maka program pembangunan yang sesuai dengan ajaran kedua kitab suci di atas sebagai berikut:
Pada Bhagawadgita XVIII 5 dinyatakan bahwa” Kegiatan yajna, dana dan tapa jangan diabaikan melainkan wajib dilakukan ,karena yajna, dana dan tapa adalah pensuci bagi orang bijaksana”. Sungguh dalam makna sloka ini, dan bisa menjadi inspirasi penting dalam bagaimana menyusun sebuah program pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.
Ada tiga kegiatan ibadah yang disebutkan, pertama, yajna, pengorbanan suci untuk penebusan dosa dan hutang kehidupan, kedua, dana, pemberian atau bantuan secara tulus ikhlas dan sesuai ketentuan agama, dan ketiga, tapa, yaitu pengendalian dan pengekangan diri agar kesadaran diri tetap terjaga. Jika orang ingin hidup bahagia, maka tiga kewajiban ini harus dilakukan, maka orang itu harus melakukan pengorbanan, pemberian dan pengendalian diri. Bagaimana kewajiban yang personal ini bisa menjadi daya gerak pembangunan?
Sebelumnya mari simak apa yang dinyatakan dalam Sarasamuccaya sloka 283:
“ Sebab yang disebut orang miskin itu meski terpelajar tidak sempurna tampak kebajikannya, karena kekayaanlah yang menyebabkan kebajikan itu menjadi sempurna , sebagaimana matahari menerangi segala yang ada, matahari itulah yang menyebabkan segalanya terlihat jelas”
Ternyata ada dua kenyataan yang tidak dapat dipisahkan, jika ingin dikategorikan sempurna dalam kebajikan, yaitu kemampuan penguasaan ilmu dan kuasa dalam kepemilikan harta benda. Kebajikan jika hanya didukung oleh satu factor saja, tidaklah sempurna, pintar namun miskin, kaya namun bodoh, belumlah optimal dalam tindakan kebajikan, dan hasil yang diperoleh belumlah cukup bernilai. Apa yang dinyatakan sloka ini menegaskan bahwa kemiskinan dan kebodohan adalah masalah, dan ini tentunya menjadi masalah yang harus diselesaikan melalui program pembangunan.
Sekarang baru bisa kita kaitkan apa yang telah dinyatakan dalam sloka Bhagawadgita dan Sarasamuccaya di atas, hubungan tiga kewajiban yajna, dana dan tapa dengan usaha mengatasi kemiskinan ( dan kebodohan). Bagaimana mengemas tiga kewajiban ini dalam sebuah program pembangunan yang tentunya bersifat terstruktur, sistematis dan masiv, tidak lagi hanya berupa sikap dan prilaku personal (ibadah)? Kuncinya adalah transformasi dari gerakan individu menjadi gerakan organisasi.
1. Gerakan Tapa ( Pengendalian Diri)
Tapa adalah upaya pengendalian diri atau pengekangan diri sehingga kesadaran diri tetap terjaga, meski jiwa dan raga dalam keadaan sedih dan letih. Hidup ini penuh dengan cobaan, tantangan, godaan dan rintangan, dan tidak semua keinginan, harapan dan cita cita dapat dipenuhi, pada sisi lain, manusia adalah insan yang mempunyai daya yang terbatas dan tergantung satu sama lain dengan sesamanya. JIka tidak melakukan pengendalian diri dan pengekangan diri niscaya manusia mudah terjebak dalam tipudaya dunia dan tersesat kehilangan arah tujuan kehidupan. Ibadah tapa melatih manusia untuk secara bertahap menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi beragam masalah kehidupan. Jika sudah cukup kuat, maka dalam kehidupan bermasyarakat, dia bisa tampil ke depan sebagai perintis (frontier) yaitu sebagai inisiator dan pemimpin dalam gerakan sosial tertentu atau bisa tampil sebagai relawan (volunteer) yaitu sebagai penggiat sosial untuk menyelesaikan masalah sosial bagian dari wujud kepedulian kepada sesama. Keperintisan dan kerelawanan sangat dibutuhkan terutama dalam program pembangunan ketangguhan sosial seperti program pengentasan kemiskinan. Sangat beruntung, kita sebagai umat Hindu memiliki tokoh yang hebat dalam kerelawanan sosial, yaitu Mahatma Gandhi!
Mahatma Gandhi adalah tokoh besar Kemerdekaan India, ternyata selain itu beliau juga mempunyai latar belakang kehiduan yang luar biasa sebagai relawan. Ada beberapa peristiwa penting dalam hidup Gandhi terkait dengan kerelawanan yaitu(1)Tahun 1899-1900 : Perang Boer yaitu Perang Kerajaan Inggris melawan Boer yaitu imigran Belanda di Afrika Selatan.Gandhi membentuk Korps Ambulan India yang terdiri dari 300 relawan untuk membantu merawat prajurit korban perang tersebut. (2)Tahun 1906 : Terjadi Perang atau Pemberontakkan Zulu di Afrika Selatan, Gandhi membentuk relawan kesehatan yang beranggotakan 24 orang India untuk membantu pasukan Kerajaan Inggris. Kedua peristiwa ini menjadi dasar mengapa Gandhi diberi gelar kemuliaan sebagai Bapak Relawan Dharma Dunia!
Ketokohan Mahatma Gandhi sebagai tokoh Relawan Kemanusiaan Hindu Modern patut dikenang dan diteladani oleh generasi muda Hindu, salah satu cara untuk hal ini adalah lembaga atau badan yang bernaung di bawah PHDI seperti KMHDI dan Peradah membuat program diklat kerelawanan secara regular untuk mencetak SDM muda Hindu yang siap sedia dalam tugas tugas sosial dan kemanusiaan. Kekuatan dan ketangguhan mental setiap insan muda Hindu akan teruji sekaligus dipekuat dalam organisasi kerelawanan Dharma.
Organisasi kerelawanan Dharma diharapkan menjadi pilar kokoh dalam aksi sosial kemanusian termasuk dalam menghadapi kemiskinan dan kebodohan. Inilah wujud transformasi dari sebuah ibadah personal menjadi sebuah gerakan yang terorganisasi yang tentunya cukup efektif diterapkan dalam sebuah program pembangunan yang bertujuan mengatasi kemiskinan. Dalam upaya dan perjuangan ini, jangan lupa apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi :
“ Kebahagiaan adalah apabila apa yang anda pikirkan, apa yang anda katakan, dan apa yang anda lakukan berjalan selaras”
2. Gerakan Dana ( Pemberian atau Berbagi)
Dana artinya pemberian kepada yang membutuhkan didasari oleh ketulusan hati dan kepatuhan pada kewajiban agama/ibadah. Jadi secara umum ada dua jenis dana, ada dana yang berdasar ketulusan hati atau kerelaan, masuk dalam kategori danapunia, dan ada dana yang dilakukan mengikuti kewajiban atau keharusan yang dikenal dengan dharmadana. Jika dikaitkan dengan kegiatan sosial, maka peran dharmadana menjadi lebih penting, karena bersifat wajib, mengikat dan berkelanjutan, sehingga pengumpulan dan akumulasi dana lebih terukur dan terjamin. Ibadah dana sendiri termasuk kegiatan yang rumit, karena memerlukan informasi tentang target donasi dan pengawasan serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan serta hasil kegiatan dana. Untuk itulah, jika ingin proses dan hasil yang efektif, maka kegiatan dana sebaiknya melalui badan resmi yang dibentuk PHDI seperti Badan Arta Soca (BAS) sebuah Lembaga yang bertugas mengumpulkan dana umat dengan prinsip menyucikan arta kekayaan sang donatur. Pada kesempatan ini, pembahasan lebih fokus pada dharmadana, dana yang wajib dilakukan umat, serta tentu kaitannya dengan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan.
Hakekat dharmadana adalah kewajiban berdana untuk solidaritas dharmika yang berkelanjutan, dimana target atau sasaran dana sudah pasti atau ditentukan( sesuai ajaran Hindu), yaitu dana bisa dialokasikan untuk (1) para pelaksana/relawan dharma/internal Lembaga BAS, misal untuk keperluan gaji, honor, biaya administrasi dan operasional (2) untuk mengatasi masalah kebodohan dan kemiskinan sebagai bagian upaya menjaga kebertahanan umat, serta (3) untuk para dharmaduta dan usahanya dalam penyebaran ajaran Hindu seperti siar Hindu dan kegiatan sudiwadani para pemeluk Hindu yang baru . Jadi hanya tiga kegiatan ini yang bisa diberikan dana oleh BAS, terutama untuk mendukung kegiatan melawan kemiskinan. Masalah kemiskinan umat Hindu menjadi tugas utama dari Gerakan Dana, dengan mentransformasi ibadah pemberian dan berbagi menjadi sebuah gerakan sosial gotong royong menggalang donasi untuk memperkuat ekonomi dan bisnis kelompok miskin umat Hindu, baik melalui mekanisme asuransi( penjaminan), tabungan berjangka ( simpanan hari raya, simpanan upacara, simpanan yatra dan sebagainya), pegadaian, atau pinjaman tanpa bunga untuk keadaan tak terduga (darurat).
3. Gerakan Yajna( Pengorbanan )
Yajna adalah tindakan pengorbanan yang didasarkan keyakinan (sradha) dan tulus ihklas sebagai penebusan dosa dan hutang hidup dengan harapan Tuhan menerima korban tersebut. Manusia hidup dengan hutang (Rna) kepada Tuhan, dan selama hidupnya manusia wajib berusaha untuk menebus atau melunasi hutang hidup tersebut, seperti dengan mengorbankan hewan sembelihan seperti pada Hari Penampahan Galungan dan berbagai upacara seperti pada Piodalan Merjan/Pura. Pengorbanan ini harus berasal dari apa yang dimiliki atau dikuasai, tidak boleh sepenuhnya mengandalkan bantuan orang lain, perusahaan atau Pemerintah, misal ada upacara potong gigi massal gratis yang didanai oleh perusahaan tertentu, jadi meski dibantu pihak lain, yang beryajna harus tetap mengeluarkan harta miliknya untuk pokok yajna tersebut.
Semangat berkorban untuk kepentingan yang lebih luas harus diperkuat di semua lapisan umat Hindu ( Bali), agar egoisme dan keserakahan tidak berkembang, diharapkan semuanya memiliki kepedulian dan empati kepada sesama. Empati adalah kemampuan kendali diri agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, intinya senang melihat orang lain senang, dan susah melihat orang lain susah. Agama Hindu juga mengajarkan tentang empati ini, ada dalam ajaran Catur Paramita ( empat hal bijak yang membuat kita bahagia dalam kehidupan sosial) , yaitu Maitri ( simpati, ramah dalam pergaulan), Upeksa ( keseimbangan sikap, waspada dalam pergaulan), Mudita (empati, menyenangkan dalam pergaulan) dan Karuna (kasih sayang, cepat tanggap menolong dalam pergaulan). Ajaran Mudita Paramita menjadi bagian penting ketika ibadah yajna ditransformasikan ke dalam gerakan sosial untuk mengatasi kemiskinan, karena ajaran Mudita membentuk dan memperkuat empati di setiap insan Hindu, dimana setiap orang peka terhadap sekelilingnya, terutama jika ada yang menderita kemiskinan, dengan kekuatan empati, maka kelompok lain yang lebih mampu segera membantu kelompok miskin ini.
Pada kesempatan ini, kita fokus dulu pada keadaan keluarga miskin di Bali, apa yang bisa dilakukan dengan semangat berkorban ini? Kalau diperhatikan, setiap keluarga dan kelompok masyarakat di Bali selalu melakukan yajna, baik dari level sederhana hingga level yang besar dan megah, dimana dalam kegiatan yajna dibutuhkan sarana yaitu upakara (banten/wali), dalam produksi upakara inilah ada peluang besar untuk usaha atau bisnis bagi keluarga miskin atau kelompok miskin. Sebutlah usaha ini Industri Sarati, suatu unit usaha yang memproduksi upakara atau banten keperluan yajna. Dalam binsis ini, sudah jelas produknya, prosesnya dan juga pasarnya, jadi bisa dibentuk dalam sistem usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan banyak pihak di Bali. Persoalannya sekarang, bagaimana melibatkan kelompok miskin ini, yang tentunya minim modal dan akses, dalam suatu sistem bisnis yang disebut dengan Industri Sarati?
Pada kesempatan mulia ini, saatnya untuk menerapkan kearifan lokal yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tentang bagaimana merubah kesulitan hidup menjadi peluang hidup sejahtra, atau bagaimana merubah pola hidup konsumtif menjadi pola hidup yang produktif. Ada kalimat bijak menyatakan, kalau anda memberikan ikan kepada yang lapar, dia akan kenyang hari itu, namun jika anda beri kail dan umpan, maka orang lapar itu bisa kenyang lebih dari sehari! Makna kalimat bijak sangat menginspirasi dan memotivasi, jenis bantuan sangat menentukan, mana yang lebih efektif, apakah yang diberikan berupa produk jadi atau berupa peralatan atau sarana produksi untuk menghasilkan lebih banyak produk atau perolehan produk dalam rentang waktu lebih lama. Sudah jelas mana yang lebih efektif!
Terkait dengan partisipasi kaum miskin dalam industri sarati, maka pola bantuan adalah mewujudkan kemandirian mereka dalam waktu yang segera mungkin, misal dalam hitungan kelipatan tiga, apakah itu hari, minggu atau bulan, misal dipilih, kemandirian harus terbentuk dalam maksimal tiga minggu, jadi ini adalah batas waktu kegiatan pendampingan kepada kelompok miskin. Adapun proses pendampinan mengikuti prosedur berikut (1) Memberikan bantuan dan dukungan keuangan kepada kelompok miskin agar selama waktu pendampingan kebutuhan makan/primer terpenuhi (2) Memberikan peralatan atau sarana prasarana 1% seperti teknologi tepat guna serta melatih mereka agar bisa mengoperasikan dengan baik (3) Membimbing dan mengawasi mereka dalam proses produksi agar bisa menghasilkan produk yang bagus/berdaya saing, serta(4) Memberikan akses dimana mendapatkan bahan baku yang murah dan dimana lokasi pasar untuk menjual produk, bilamana perlu dukung dengan pelatihan pemasaran dan pengelolaan modal . Inilah empat langkah yang harus dilakukan sebagai incubator usaha kelompok miskin selama masa pendampingan. Keberhasilan Industri Sarati ini menjadi kekuatan pokok Gerakan Yajna!
Inilah konsep bagaimana ajaran Hindu dan Budaya Bali diterapkan sebagai salah satu program pembangunan untuk mengatasi kemiskinan di Bali, sesungguhnya ajaran Hindu dan kearifan local Bali sangat kaya dengan konsep dan ide yang cemerlang, dan ini merupakan anugrah Tuhan yang sangat besar kepada kita, serta kembali kepada kita, apakah memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan, jika punya maka segeralah kita bersama sama untuk menyingsingkan lengan baju bekerja keras menerapkan konsep ini dalam program pembangunan yang nyata. Semoga konsep ini berhasil mewujudkan lokasamgraham di Bali!Swaha!
*) Ketua Yayasan Bagus Kirti, lembaga memorial untuk Prof Ngurah Bagus, sejak 2006, bergerak di bidang sosial kemanusiaan
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Koster Tirta Yatra Memohon Kesejahteraan Masyarakat Bali
