Pemkab Buleleng Pacu Digitalisasi Keuangan, Dongkrak Pendapatan dan Kepercayaan Masyarakat

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus mendorong optimalisasi digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mencegah kebocoran, dan membangun kepercayaan masyarakat. 

Hal ini diungkapkan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, saat ditemui awak media usai High Level Meeting (HLM) Program Akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2025 di Lovina Haven, Boutique  Resort, Rabu (16/7/2025).

Bupati Sutjidra menyampaikan bahwa Buleleng baru saja kembali meraih dua penghargaan bergengsi terkait digitalisasi keuangan daerah. "Kita mendapatkan penghargaan, dua kali berturut-turut untuk pelaksanaan digitalisasi terbaik Jawa-Bali," ujarnya.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Pemkab dalam menerapkan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi.

Meski bangga dengan prestasi tersebut, dirinya menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah optimalisasi. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan sangat strategis.

Dengan dukungan Bank Indonesia dan PT.Bank Pembangunan Daerah(BPD) Buleleng, Bupati Sutjidra berharap penerapan digitalisasi keuangan daerah sangat penting karena bisa mencegah terjadinya kebocoran, meningkatkan transparansi, dan yang paling utama memberi kepastian kepada masyarakat.

"Kepastian yang dimaksud adalah jaminan bahwa uang pajak yang dibayar masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke oknum tertentu, tetapi dikembalikan kepada warga masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah," terangnya.

"Kalau semakin luas kita digitalisasi di Kabupaten Buleleng, masyarakat semakin percaya bahwa pajaknya yang mereka bayar itu memang betul-betul masuk ke daerah dan digunakan untuk pembangunan," lanjut Sutjidra. Menurutnya, kepercayaan masyarakat ini menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pengumpulan PAD.

Namun, Bupati Sutjidra mengakui masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tingkat penggunaan atau adopsi sistem digital di kalangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

 "Tadi dianggap masih perlu dipacu lagi. Sosialisasi di masyarakat masih perlu digencarkan karena banyak masyarakat yang belum paham dengan aplikasi seperti QRIS," jelasnya.

Keterbatasan kepemilikan smartphone atau kemampuan menggunakan aplikasi tertentu menjadi kendala nyata. Sutjidra juga menyoroti sektor potensial yang belum tergarap maksimal melalui digitalisasi, yaitu retribusi parkir di pinggir jalan. "Ini Pak Kadis Perhubungan juga masih bingung. Potensinya ada, tapi cara mengoptimalkannya belum maksimal," ungkapnya.

Menerapkan pembayaran digital seperti QRIS untuk parkir jalanan terkendala karena tidak semua pengguna jalan memiliki atau bisa mengoperasikan aplikasi tersebut.

Merespons tantangan ini, Sutjidra menyatakan komitmennya untuk mencari solusi. "Nanti kita akan diskusikan dengan BPKAD dan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana. Kita akan cari formatnya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang masih bisa digali guna peningkatan PAD,"tandas Bupati.

Bupati meminta supaya melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar masyarakat memahami salah satu bentuk digitalisasi yaitu aplikasi qris yang sering digunakan untuk pembayaran. Kedepannya, bagaimana pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Buleleng dapat meningkat dengan pemanfaatan digitalisasi. “Jika seluruh masyarakat melakukan transaksi menggunakan Qris, kami yakin bisa mengurangi kebocoran penerimaan di Kabupaten Buleleng,” ujarnya.

Sementara itu, Advisor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali, Indra Gunawan Sutarto mengatakan, Pemerintah terus melakukan digitalisasi dan terus mendukung upaya pemerintah melalui kebijakan sistem pembayaran di Indonesia. “Penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sangat penting, agar program di masing-masing daerah dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045,” pungkasnya.

Menurut Indra Gunawan Sutarto, pada tahun 2024, Kabupaten Buleleng meraih kategori digital bedasarkan hasil indeks IPTD dengan skor sangat baik yaitu 90,07 persen. Bahkan di championship tahun 2024, Kabupaten Buleleng meraih juara satu dengan skor sempurna yakni 100 persen. Ini merupakan pencapaian luar biasa dan komitmen dari Pemkab Buleleng dalam pemanfaatan kanal-kanal transaksi melalui digitalisasi, termasuk penerimaan pajak dan restribusi yang menunjukkan kinerja yang solid, konsisten dan terintegrasi. (WAN/001)