Program Makan Bergizi Gratis, Wabup Buleleng Supriatna Dorong Pemanfaatan Produk Lokal

Buleleng (Atnews) - Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna secara resmi meluncurkan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Busungbiu. Dalam peluncuran MBG ini, ia menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal sebagai tulang punggung program nasional tersebut. Supriatna juga menegaskan komitmen pemerintah daerah menyukseskan program strategis Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kita bersama memiliki tanggung jawab besar. Semua stakeholder, khususnya penyedia makanan dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Buleleng, harus bersinergi dan berkolaborasi," tegas Supriatna di hadapan perwakilan sekolah dan koordinator SPPG saat peluncuran di SMA Negeri 1 Busungbiu, Selasa (19/8/2025). 

Supriatna menggarisbawahi bahwa program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini bertujuan membangun generasi sehat jasmani rohani. Namun, poin krusial yang ditekankannya adalah integrasi produk lokal dalam penyelenggaraan MBG.

"Dalam pemenuhan makanan untuk penerima manfaat, kita harus benar-benar memanfaatkan potensi lokal wilayah masing-masing. Gunakan buah-buahan lokal, produk pertanian, dan produk peternakan setempat," pesannya. 

Menurutnya, pendekatan ini memiliki dampak ganda. Selain menjamin gizi, juga mendongkrak perekonomian desa. Keberadaan SPPG akan menyerap produk lokal, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah operasinya. Ini aspek penting yang perlu diperhatikan. 

"Selain itu juga membuka lapangan kerja. Setiap unit SPPG seperti Dapur Garuda Emas VI Busungbiu mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja lokal," ujar Supriatna.

Koordinator SPPG MBG Dapur Garuda Emas VI Busungbiu Gede Aman Rudi Sulantara melaporkan percepatan persiapan yang dilakukan setelah mendapat instruksi ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN). BGN menginstruksikan bahwa MBG di Kecamatan Busungbiu harus berjalan pada tanggal 19 Agustus 2025. Dengan koordinasi intensif bersama Korwil dan kepala sekolah, akhirnya bisa dilayani sebanyak 3.120 penerima manfaat dari 19 lembaga pendidikan di tiga desa yaitu Desa Busungbiu, Desa Kekeran, dan Desa Pelapuan. Ditambah sebagian ibu hamil, menyusui, dan balita. Rudi pun mengakui cakupan untuk kelompok rentan belum maksimal akibat keterbatasan anggaran.

"Namun saya berjanji akan mengusulkan tambahan anggaran ekspansi kuota menjadi 3.500 penerima manfaat bulan depan," jelasnya. (WAN)