Bali (yang) Terjual

Barangkali ini hikmah banjir Pagerwesi. Betapa getir akhirnya terungkap, Garuda Wisnu Kencana yang menjulang di Bukit Ungasan itu ternyata bukanlah milik Bali. 

Patung raksasa, karya maestro Nyoman Nuarta yang dikemas sebagai ikon modern kebanggaan Pulau Dewata, ternyata berada dalam genggaman PT  Alam Sutra Tbk. Perusahaan yang notabene bukan milik orang Bali. 

Selama ini kita bangga memamerkan GWK, menempatkannya sebagai wajah Bali di mata dunia. Tetapi kebanggaan itu rapuh—sebab yang kita banggakan bukan milik kita. Ia hanya berdiri di tanah Bali, namun tubuhnya dimiliki orang lain.

GWK hanyalah satu contoh. Data yang menyeruak bagai duri dalam daging menyatakan: 85 persen aset pariwisata Bali bukan milik orang Bali, bahkan asing.

Hotel-hotel di Nusa Dua, villa di Canggu, resort di Ubud, hingga deretan destinasi lain yang terkenal di dunia—mayoritas telah berpindah tangan. 

Maka lahirlah paradoks itu: tanah Bali kaya devisa, namun orang Bali miskin kepemilikan.  Pulau ini menjadi rumah megah, tetapi pemilik aslinya hanya menumpang bekerja di dapur dan halaman.

Benar, pariwisata memberi pekerjaan. Negara pun mendapat devisa, daerah mengantongi pajak, bahkan Badung membanggakan APBD lebih dari Rp10 triliun. Namun, sepadankah? 

Apa arti angka-angka itu jika tanah, ikon, dan sumber budaya telah tergadai? Apakah cukup bagi orang Bali hanya menjadi pelayan di tanah sendiri?

Lebih pahit lagi, pariwisata tak hanya membawa tamu dan uang, tetapi juga sampah yang menggunung di laut dan sungai.

Jalan-jalan menjadi macet oleh kendaraan turis dan para pencari peruntungan dari luar Bali. Kriminalitas dan narkoba ikut menumpang, menyusup di balik gemerlap lampu malam. 

Barang-barang melambung dengan harga turis, hingga warga Bali yang tak mengerti apa-apa soal pariwisata ikut menanggung beban hidup yang mahal. 

Negara memang mendapat devisa, tetapi rakyat harus membayar ongkosnya dengan udara yang kotor, jalan yang sesak, dan kebutuhan pokok yang melambung.

Ironi terbesar adalah pariwisata Bali disebut sebagai pariwisata berbasis budaya, budaya Bali lahir dari tanah Bali. Jika tanah itu bukan lagi milik Bali, budaya apa yang akan lahir darinya? 

Tak heran jika pantai yang dulunya bebas untuk melasti kini seakan dipagari, warga berupacara diganggu petasan dan kembang api, bahkan diusir oleh hotel, simbol-simbol sakral dipajang sebagai ornamen pesta. Budaya yang semestinya suci berubah menjadi dagangan.

Bali adalah gumi tenget—tanah sakral. Banjir Pagerwesi membongkar segalanya: hutan mangrove dibangun pabrik, sungai dikurung di dalam gedung mall, pom bensin berdiri di atas kali, sertifikat menindih tanah resapan. Semua terkuak, mengisyaratkan bahwa keserakahan sedang berpesta. Dan GWK—ikon kebanggaan—ternyata bukan  milik Bali.

Paradoks Bali kian telanjang: sadar, atau tidak, pulau yang disebut surga justru sedang dijual sedikit demi sedikit. 

Semoga semua kita  eling, sadar, dan waspada. Tidak  membiarkan tanah leluhur yang sakral tergadai hanya demi uang.

Tidak membiarkan budaya Bali lahir dari rahim yang bukan milik kita. Jangan biarkan Bali kehilangan jiwanya. Sebab Bali bukan sekadar destinasi, Bali adalah rumah.

Rumah sejati, mestinya, dimiliki oleh tuannya sendiri. Bali milik Bali. (*)