Minim Jalur Evakuasi Tsunami, Bayang-Bayang Risiko Jika Terminal LNG Terwujud di Perairan Serangan
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) – Masyarakat Desa Adat Serangan menyampaikan keprihatinan atas rencana pembangunan Terminal LNG di perairan Serangan Denpasar Selatan. Selain persoalan lokasi, warga menyoroti minimnya kajian mitigasi bencana pada wilayah yang dikenal rawan terhadap gempa, tsunami, dan angin puting beliung itu.
Prajuru Desa Adat Serangan, I Wayan Patut, mengingatkan bahwa wilayah Serangan pernah mengalami bencana angin puting beliung pada awal 1990-an dan bahkan baru-baru ini terjadi kembali angin kencang yang merusak bangunan di pesisir barat. “Itu bukan puting beliung, cuma angin kencang saja sudah bisa terbangkan atap rumah,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).
Ia menilai, jika proyek LNG dibangun di kawasan lepas pantai, maka risiko bencana harus dikaji secara serius dan terbuka kepada publik. “BMKG sudah memberi peringatan soal potensi gempa megathrust di selatan Bali. Jadi wajar kami khawatir kalau proyek besar seperti ini berdiri di wilayah yang rawan,” katanya.
Menurutnya, saat ini jalur evakuasi tsunami di Serangan masih sangat terbatas, sementara jumlah penduduk mencapai sekitar 4.000 jiwa dengan lebih dari 1.000 kepala keluarga. “Kalau bencana datang, ruang evakuasi kami sempit. Itu fakta lapangan,” katanya.
Sebelumnya juga, The United Nations Development Programme (UNDP) dan Pemerintah Jepang, melalui Proyek Tsunami Regional, menyelenggarakan Tsunami Amazing Race di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar, Bali, Indonesia.
Acara itu diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Tsunami
Sedunia. Hari Kesadaran Tsunami Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 November, ditetapkan pada saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 setelah mempertimbangkan usulan dari Jepang kepada PBB.
Diselenggarakan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, acara ini melibatkan lebih dari 300
peserta, termasuk siswa, anggota masyarakat, relawan, pemerintah setempat dari Serangan dan wilayah sekitar.
Selain faktor bencana, Wayan Patut juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, yang menjadi benteng alami Denpasar dari abrasi dan gelombang besar. “Kalau hutan lindung dialihfungsikan jadi kawasan industri, Denpasar bisa kehilangan pelindung alaminya,” ujarnya.
Ia menyayangkan apabila proses perencanaan pembangunan LNG tidak melibatkan masyarakat sejak awal, terutama dalam penyusunan dokumen AMDAL.
“Sampai hari ini, hasil kajian AMDAL belum pernah kami lihat. Kalau benar sudah ada, kenapa tidak dibuka ke publik?” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa perubahan fungsi kawasan lindung harus melalui kajian konservasi yang ketat. “Jangan sampai aturan dilonggarkan untuk industri, tapi masyarakat adat yang menjaga laut justru dibatasi,” katanya menambahkan.
Wayan Patut juga menyoroti potensi gangguan terhadap alur pelayaran kapal nelayan dan wisata bahari. “Pendapatan terbesar kami datang dari pelabuhan Serangan. Kalau terganggu, masyarakat kehilangan sumber penghidupan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan harus disertai rencana mitigasi yang jelas, termasuk skenario jika terjadi kebocoran, kecelakaan laut, atau bencana alam. “Program mitigasi itu belum pernah dijelaskan. Padahal ini menyangkut keselamatan ribuan warga,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat Serangan tidak menolak energi bersih, tetapi menolak proses yang terburu-buru tanpa kajian menyeluruh. “Kami percaya pembangunan bisa berjalan berdampingan dengan adat dan alam, asal dilakukan dengan hati-hati. Kalau tidak, alam sendiri yang akan menjawab,” pungkasnya. (GAB/001)
Prajuru Desa Adat Serangan, I Wayan Patut, mengingatkan bahwa wilayah Serangan pernah mengalami bencana angin puting beliung pada awal 1990-an dan bahkan baru-baru ini terjadi kembali angin kencang yang merusak bangunan di pesisir barat. “Itu bukan puting beliung, cuma angin kencang saja sudah bisa terbangkan atap rumah,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).
Ia menilai, jika proyek LNG dibangun di kawasan lepas pantai, maka risiko bencana harus dikaji secara serius dan terbuka kepada publik. “BMKG sudah memberi peringatan soal potensi gempa megathrust di selatan Bali. Jadi wajar kami khawatir kalau proyek besar seperti ini berdiri di wilayah yang rawan,” katanya.
Menurutnya, saat ini jalur evakuasi tsunami di Serangan masih sangat terbatas, sementara jumlah penduduk mencapai sekitar 4.000 jiwa dengan lebih dari 1.000 kepala keluarga. “Kalau bencana datang, ruang evakuasi kami sempit. Itu fakta lapangan,” katanya.
Sebelumnya juga, The United Nations Development Programme (UNDP) dan Pemerintah Jepang, melalui Proyek Tsunami Regional, menyelenggarakan Tsunami Amazing Race di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar, Bali, Indonesia.
Acara itu diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Tsunami
Sedunia. Hari Kesadaran Tsunami Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 November, ditetapkan pada saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 setelah mempertimbangkan usulan dari Jepang kepada PBB.
Diselenggarakan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, acara ini melibatkan lebih dari 300
peserta, termasuk siswa, anggota masyarakat, relawan, pemerintah setempat dari Serangan dan wilayah sekitar.
Selain faktor bencana, Wayan Patut juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, yang menjadi benteng alami Denpasar dari abrasi dan gelombang besar. “Kalau hutan lindung dialihfungsikan jadi kawasan industri, Denpasar bisa kehilangan pelindung alaminya,” ujarnya.
Ia menyayangkan apabila proses perencanaan pembangunan LNG tidak melibatkan masyarakat sejak awal, terutama dalam penyusunan dokumen AMDAL.
“Sampai hari ini, hasil kajian AMDAL belum pernah kami lihat. Kalau benar sudah ada, kenapa tidak dibuka ke publik?” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa perubahan fungsi kawasan lindung harus melalui kajian konservasi yang ketat. “Jangan sampai aturan dilonggarkan untuk industri, tapi masyarakat adat yang menjaga laut justru dibatasi,” katanya menambahkan.
Wayan Patut juga menyoroti potensi gangguan terhadap alur pelayaran kapal nelayan dan wisata bahari. “Pendapatan terbesar kami datang dari pelabuhan Serangan. Kalau terganggu, masyarakat kehilangan sumber penghidupan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan harus disertai rencana mitigasi yang jelas, termasuk skenario jika terjadi kebocoran, kecelakaan laut, atau bencana alam. “Program mitigasi itu belum pernah dijelaskan. Padahal ini menyangkut keselamatan ribuan warga,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat Serangan tidak menolak energi bersih, tetapi menolak proses yang terburu-buru tanpa kajian menyeluruh. “Kami percaya pembangunan bisa berjalan berdampingan dengan adat dan alam, asal dilakukan dengan hati-hati. Kalau tidak, alam sendiri yang akan menjawab,” pungkasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Hadiri HUT KE-31 WHDI, Ny. Putri Koster Harap Wanita Hindu Mampu Mainkan Peran
Terpopuler
Perpustakaan Mahima Dibuka, Wabup Supriatna : Berharap Dapat Meningkatkan Literasi Generasi Muda Buleleng
