GTI se-Bali akan Temui Kajati Bali, Harap Masyarakat Sipil dan Aparat Penegak Hukum Menuju Bali Bersih Bebas dari Korupsi
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) – Garda Tipikor Indonesia (GTI) se-Bali dijadwalkan akan mengadakan pertemuan resmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H. dalam waktu dekat.
Pertemuan itu bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait komitmen penegakan hukum yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.
Ketua GTI Bali, Pande Mangku Rata, menyebut langkah ini merupakan bagian dari gerakan moral dalam mengawal supremasi hukum di Pulau Dewata.
“Kami akan menyampaikan sejumlah laporan dan hasil investigasi lapangan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta pelanggaran hukum lainnya di beberapa kabupaten di Bali,” kata Mangku di Denpasar, Kamis (13/11).
Menurut Mangku, GTI melihat adanya sejumlah kasus yang penanganannya berjalan lambat dan bahkan terkesan mandek.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Semua harus diperlakukan sama di depan hukum, siapa pun dia,” tegasnya.
Dalam audiensi nanti, GTI se-Bali juga akan menyerahkan rekomendasi resmi dan hasil monitoring terhadap berbagai dugaan tindak pidana korupsi di bidang aset daerah, tata ruang, dan pengelolaan dana publik.
Perwakilan GTI Kabupaten Gianyar, Ni Luh Komang Sari, menambahkan bahwa pertemuan dengan Kajati Bali ini diharapkan menjadi awal dari sinergi positif antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum.
“Kami datang bukan untuk menekan, tetapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum berjalan sesuai semangat reformasi,” ujarnya.
Rencana pertemuan antara GTI se-Bali dan Kajati Bali dijadwalkan berlangsung pekan depan di Kantor Kejati Bali, Renon, Denpasar. GTI menegaskan akan terus memantau tindak lanjut hasil pertemuan tersebut agar tidak berhenti hanya pada wacana, tetapi menjadi langkah nyata menuju Bali yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Z/001)
Pertemuan itu bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait komitmen penegakan hukum yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.
Ketua GTI Bali, Pande Mangku Rata, menyebut langkah ini merupakan bagian dari gerakan moral dalam mengawal supremasi hukum di Pulau Dewata.
“Kami akan menyampaikan sejumlah laporan dan hasil investigasi lapangan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta pelanggaran hukum lainnya di beberapa kabupaten di Bali,” kata Mangku di Denpasar, Kamis (13/11).
Menurut Mangku, GTI melihat adanya sejumlah kasus yang penanganannya berjalan lambat dan bahkan terkesan mandek.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Semua harus diperlakukan sama di depan hukum, siapa pun dia,” tegasnya.
Dalam audiensi nanti, GTI se-Bali juga akan menyerahkan rekomendasi resmi dan hasil monitoring terhadap berbagai dugaan tindak pidana korupsi di bidang aset daerah, tata ruang, dan pengelolaan dana publik.
Perwakilan GTI Kabupaten Gianyar, Ni Luh Komang Sari, menambahkan bahwa pertemuan dengan Kajati Bali ini diharapkan menjadi awal dari sinergi positif antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum.
“Kami datang bukan untuk menekan, tetapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum berjalan sesuai semangat reformasi,” ujarnya.
Rencana pertemuan antara GTI se-Bali dan Kajati Bali dijadwalkan berlangsung pekan depan di Kantor Kejati Bali, Renon, Denpasar. GTI menegaskan akan terus memantau tindak lanjut hasil pertemuan tersebut agar tidak berhenti hanya pada wacana, tetapi menjadi langkah nyata menuju Bali yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Turis Tiongkok Berkurang ke Bali pada Imlek 2019
Terpopuler
KJPP Bungkam, Tanah Seluas 1,8 Hektar Seharga Rp 13,4 M Dinilai Rp 4,7 M di Tanah Proyek PKB Klungkung
