Tuntut Keadilan: Perlawanan Masyarakat Jatiluwih terhadap Kapitalisme Pariwisata

Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya, Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan1999 - 2004 yang juga Pengamat Ekonomi menilai pemasangan seng dan plastik warna hitam oleh sejumlah petani Jatiluwih yang merangkap menjadi pengusaha mikro yang usahanya terancam ditutup oleh Pansus TRAP DPRD Bali, Selasa (2/12) lalu.

Hal itu merupakan bentuk perlawanan  kelompok pengusaha mikro yang merangkap menjadi petani yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kapitalisme Pariwisata. 

Pariwisata dengan motif utama mencari untung, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal tentang lingkungan, kepentingan ekonomi dan kelestarian budaya.

"Masyarakat petani Jatiluwih yang mencoba mengais rezeki di industri pariwisata merupakan penjaga budaya di lingkungannya," kata Sudibya di Denpasar, Sabtu (6/12).

Bisa saja menjadi "pengempon" Pura: Petani Senganan, Gunung Sari dan atau secara batin menjadi "pengempon" Pura: Muncak Sari, Dalem Batukaru, Beji Batukaru, Luuring Batukaru dan "jejer kemiri" pura ring sawewengkon palebahan Batukaru.

Merujuk ke ajaran Soekarno, para petani ini merupakan "Si Marhaen" dalam artian sebenarnya, menguasai aset produksi terbatas berusaha untuk mandiri, dan melawan apa yang disebut Soekarno dalam ungkapan bahasa Perancis "exploitation d'lome parlome", penghisapan manusia oleh manusia lainnya. 

Protes kepada penguasa yang cendrung  pro oligarki, sehingga tindakan mereka "nyerempet bahaya". Dalam bahasa Soekarno  merujuk ungkapan bahasa Italia "Vivere veri coloso".

"Tuan-puan penguasa Tabanan yang menklaim diri sebagai 'anak-anak ideologis' Soekarno semestinya membela petani Jatiluwih, sebagai bentuk kebijakan 'preferential for the poor', pembumian dari ajaran Tri Sakti Bung Karno yang selalu 'menghiasi' kampanye 5 tahunan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta yang juga Pendiri LSM JARRAK dan Yayasan Wisnu memuji kebranian Pansus TRAP DPRD Bali dalam menutup bangunan liar yang merusak Kawasan Subak Jatiluwih.

Selanjutnya, bangunan liar agar dibongkar yang sudah ditutup dan disegel oleh Satpol PP Bali ketika sidak Pansus TRAP DPRD di Tabanan, Selasa (2/12).

Upaya itu dalam menjaga muka pariwisata Bali yang kerap promosi pariwisata budaya, subak. Bahkan Bali pernah jadi tuan rumah World Water Forum (WWF).

"Saya puji Pansus TRAP DPRD Bali berani tertibkan pelanggaran Jatiluwih, selanjutnya daerah lain juga baik Badung, Gianyar, Bangli, Jembrana, Buleleng, Klungkung hingga Katangasem," kata Suasta di Denpasar, Jumat (5/12).

Dengan temuan Pansus TRAP DPRD Bali, kepala daerah khususnya Gubernur Bali dan Bupati Tabanan dapat mengambil sikap tegas dan cepat.

Berikutnya, para petani subak, khususnya kawasan Jatiluwih dan sekitarnya disejahterakan. Lahan-lahan petani dibebaskan pajak. Hasil panen agar dijamin dibeli oleh pemerintah.

APBD untuk pertanian agar memiliki porsi prioritas. Upaya itu agar pemerintah tidak hanya melarang alih fungsi lahan, khususnya sawah tanpa memberikan solusi. Gubernur Bali, Wayan Koster juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Lain. 

"Jangan sampai jargon bela wong cilik atau marhaen, tetapi petani dicekik. Petani dibiarkan miskin sehingga tergoda melalukan praktik alih fungsi lahan," ujarnya.

Hasil PAD, khususnya dari sektor pariwisata agar optimal menjaga daya dukung pariwisata, alam, budaya dan pertanian Bali. Apalagi pariwisata Bali sudah melakukan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). 

PWA itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kententuan, itu memiliki potensi korupsi dan berhadapan dengan kasus hukum baik dengan kejaksaan, kepolisian dan KPK.

Ditegaskan kembali, kepala daerah notabena dari partai yang mengsung jargon "wong cilik" agar lebih serius mengurus pertanian. 

Hal itu dalam mendukung pelestarian budaya, khususnya subak warisan Rsi Markandya. Oleh karena akar budaya Bali ada pertanian.

Rsi Markandya ketika membangun sistem subak, memulainya di kawasan yang dekat dengan sumber air di Subak Puakan, kawasan Desa Taro-GIanyar.

            

Memuliakan air, berarti memuliakan gunung, hutan, dan danau terlebih dahulu. Bila program ini sudah berjalan dengan baik, maka sawah dan subak di Bali akan baik dan ikut dimuliakan

            

Pejuang Subak agar lahir kembali, upaya itu supaya Subak di Bali tetap lestari, warisan Rsi Markandya yang disebut sebagai Bapak Pendiri Subak di wilayah: Tani, Wanua, Banua, Desa Pakraman, ring sawewengkon jagat Bali Dwipa.

            

Hanya dengan kesadaran seperti itu, maka kita menjadi respek pada sektor pertanian dan lembaga Subak, yang mulai dibangun oleh Ide Rsi Markandya, pada awal Abad ke-10.

            

Eksistensi Subak di ketahui  dari prasasti Pandak Badung di Kabupaten Tabanan pada tahun 1971 dan Prasri Klungkung 1972.

Jika dilihat dari Prasasti 1971 mungkin, Subak telah ada jauh sebelumnya.Atau dapat dikatakan Subak telah ada seribu tahun lamanya.

Menurut Alm. Prof Windia, tujuan atau fungsi Subak mulai dari Mendistribusikan air irigasi ke para petani, Memelihara saluran irigasi, Menggelola sumber daya seperti, uang maupun tenaga kerja, Menangani konflik selanjutnya Mengadakan ritual.

Dipercaya bahwa Subak Puakan, terletak di Kawasan Desa Taro Kab. Gianyar, merupakan Subak yang pertama dibangun oleh Ide Rsi Markandya. 

Luasnya sekitar 12 ha. Subak ini terletak di kaki perbukitan Bali Tengah. Mungkin subak yang paling hulu di kawasan Bali Selatan.  

Indikasinya terletak pada lokasi Pura Gunung Raung di Kawasan Desa Taro, yang memuja Ide Rsi Markandya. Lokasi pura, hanya sekitar dua kilometer dari kawasan Subak Puakan tersebut.

Saat ini kawasan Subak itu sudah mulai porak poranda. Banyak sudah terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, peternakan dll. Kalau sawah di Subak itu habis, maka Bali akan kehilangan sejarah. 

Sejarah tentang Subak pertama yang dibangun oleh Ide Rsi. Generasi yang akan datang akan kehilangan jejak. Hanya ada pura saja yang memuja Ide Rsi. Tapi hasil karyanya yang pertama, yakni berupa Subak Puakan, mungkin akan segera punah, kalau tidak ada tindakan strategis.

Berkait dengan terancamnya Subak Puakan (subak yang pertama dibuat oleh Rsi Markandya), Alm. Prof Windia meminta kepada pemda di Bali untuk memberikan atensinya. Jangan biarkan Subak Puakan hancur lebur. Subak itu sangat perlu diselamatkan sebagai bagian dari sejarah Pulau Bali. Sebab Pulau Bali banyak memiliki sejarah.

Selain itu, UNESCO juga sudah memberi peringatan pada ancaman kelestarian lansekap subak serta sumber-sumber air di Bali. Warisan Budaya Dunia (WBD) Lansekap Subak yang meliputi sumber air seperti hutan, danau, pura, sawah, dan daerah aliran sungai (DAS) jadi taruhan bagaimana Bali mengelola kawasan hijaunya.

Dengan demikian, Suasta meminta Pemerintah, khususnya Gubernur Bali dan Bupati melakukan segala usaha dalam melestarikan Subak tersebut.

Komitmen itu akan tercermin pada rancangan APBD-nya. Apabila tidak tercantum dalam APBD, diyakini pejabat tidak ada komitmen terhadap pelestarian budaya Bali yang sudah dikenal dunia.

"Jika mereka berbicara Subak, dinilai hanya sebatas lip service. Bali identik pertanian dari Subak warisan Rsi Markendnya," tutupnya. (GAB/001)