Jatiluwih Memanas, Temui Bupati Tabanan Sanjaya, Bawa 8 Tuntutan: Minta PP Line Dibuka, Seng Protes Dicabut

Tabanan (Atnews) - Suasana memanas di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih belum menunjukkan tanda mereda.  Setelah aksi protes dengan pemasangan seng dan plastik hitam di area persawahan, sebagai bentuk kekecewaan atas penyegelan sejumlah akomodasi wisata oleh Pansus TRAP DPRD Bali bersama Satpol PP, para petani akhirnya mendatangi Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Senin (8/12).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Tabanan dan dihadiri perwakilan petani, pengusaha lokal, serta Bendesa Adat Jatiluwih. Suasana sempat tegang, namun diskusi berjalan konstruktif. 

Para petani membawa delapan tuntutan utama yang mereka sebut sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan sumber penghidupan di desa Jatiluwih yang diakui Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO tersebut.

Delapan Tuntutan Petani Jatiluwih kepada Bupati Tabanan

1. Pemerintah diminta memfasilitasi seluruh pemilik akomodasi, warung, dan restoran lokal yang sebagian besar adalah petani asli Jatiluwih.
2. Bangunan yang berdiri sebelum penetapan Perda RTRW 2023 dimohon tetap diizinkan beroperasi, sedangkan pembangunan baru wajib mengikuti aturan terbaru.
3. Permohonan revisi aturan RTRW agar lebih spesifik mengatur karakteristik dan kebutuhan Desa Jatiluwih sebagai kawasan WBD UNESCO.
4. Pengakuan bahwa akomodasi dan restoran adalah penopang ekonomi petani, termasuk memberikan pekerjaan bagi generasi muda agar tidak perlu merantau.
5. Pemerintah diminta menerbitkan regulasi baru yang lebih berpihak pada masyarakat lokal.
6. Pengelolaan pariwisata agar dikembalikan ke subak dan desa adat, sehingga pembagian manfaat lebih adil bagi warga.
7. Dibukanya ruang dialog formal antara pemerintah dan pengusaha lokal yang terdampak penyegelan.
8. Tindakan pemasangan seng sebagai bentuk protes, dan warga menyatakan aksi akan berlanjut hingga tuntutan terpenuhi.

Respons Tegas Bupati Sanjaya: ‘Aspirasi Kami Sampaikan ke Gubernur dan Satpol PP’

Bupati Sanjaya merespons cepat seluruh poin tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan ia teruskan langsung ke Gubernur Bali serta Satpol PP sebagai pelaksana penindakan.

“Aspirasi kami tampung dulu. Segera saya sampaikan ke Pak Gubernur (Gubernur Bali Wayan Koster-red) dan Satpol PP agar PP line bisa dibuka, sehingga masyarakat kembali bisa berusaha sambil menunggu solusi terbaik,” tegasnya.

Namun demikian, Bupati meminta agar warga bersedia mencabut seng dan plastik hitam yang terpasang di tengah sawah sebagai bentuk protes. Menurutnya, situasi rawan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan.

“Mohon seng dan plastik dibuka agar tidak ditunggangi pihak tertentu. Jangan sampai tujuan mulia masyarakat berubah menjadi masalah pidana,” ujarnya mengingatkan.

Bendesa Adat Jatiluwih, Wayan Yasa, menyatakan bahwa desa adat dan subak tidak tinggal diam melihat keresahan masyarakat.

“Kami ingin nama desa tetap bersih, tetap terhormat. Tapi kami juga berharap police line segera dibuka agar warga bisa bekerja kembali,” katanya.

Desa adat menilai bahwa penyegelan tanpa pemberitahuan resmi dan minim komunikasi menimbulkan ketegangan yang tidak perlu di kawasan yang berada di bawah perlindungan warisan dunia UNESCO tersebut.

Dengan pertemuan ini, bola kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Bali. Masyarakat Jatiluwih berharap solusi yang membawa keadilan, bukan hanya penegakan aturan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi petani.

Apakah pemerintah provinsi akan membuka police line dan memberikan ruang kompromi?
Atau ketegangan di kawasan warisan dunia ini justru akan melebar?

Warga Jatiluwih kini menanti langkah berikutnya demi keamanan, keadilan, dan masa depan desa mereka. (NGK/002)