Denpasar (Atnews) - Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih merespon soal permasalahan sampah di Bali yang belum terselesaikan.
Pasca Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegur Gubernur serta para bupati dan wali kota di Bali soal persoalan sampah, khususnya daerah pantai pada Desember 2025.
Hal itu mampu merusak citra Indonesia dan sektor pariwisata. Demikian disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
"Ya. Teguran dari Pak Presiden menggambarkan isi hati masyarakat Bali. Memang sampah Bali ini masalah akumulatif dari zaman-zaman sebelumnya. Tapi bukan berarti bisa nyalahin keadaan," kata Ajus Linggih yang juga Ketua HIPMI Bali di Denpasar.
Saat ini, Pengolahan Limbah Menjadi Energi (WtE) memang sudah bergulir. Tetapi sambil menunggu itu harus ada strategi jangka pendek yang jelas sambil menunggu penerapan program penyelesaian sampah berbasis sumber
Maka dari itu, pendapatan pungutan wisata asing (PWA) dipakai untuk Satgas sampah.
Diharapkan, sebaiknya Gubernur Bali konsultasi dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok tentang Satgas Sampah.
"Karena zaman beliau (Ahok-red), DKI punya pasukan oranye untuk menuntaskan sampah," bebernya.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola sektor pariwisata nasional sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi.
Namun ia mengingatkan, persoalan serius yang kini mengancam wajah pariwisata Indonesia adalah krisis sampah, terutama di kawasan pantai yang selama ini menjadi andalan destinasi wisata dunia.
Prabowo secara terbuka mengungkapkan bahwa kondisi kebersihan pantai Bali telah menjadi sorotan internasional. Ia mengaku menerima kritik langsung dari sejumlah tokoh dan pejabat asing yang menyampaikan kekecewaan atas kondisi Bali yang dinilai semakin kotor.
Presiden menyebut kritik tersebut sebagai peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pariwisata tidak akan tumbuh bila lingkungan dibiarkan rusak dan dipenuhi sampah. Ia bahkan memperlihatkan dokumentasi visual kondisi pantai yang dipenuhi sampah, tak hanya di Bali tetapi juga di sejumlah wilayah lain.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Prabowo meminta kepala daerah bergerak cepat dan tidak sekadar menunggu instruksi pusat.
“Maaf ya gubernur, bupati-bupati dari Bali ini. Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang kalau pantainya kotor, lihat sampah,” sentil Presiden Prabowo.
Ia mendorong gubernur, bupati, dan wali kota menggerakkan seluruh potensi daerah, termasuk melibatkan pelajar dari tingkat SD hingga SMA dalam kegiatan kerja bakti membersihkan kawasan wisata secara rutin.
Prabowo menegaskan, jika pemerintah daerah tidak mampu menggerakkan langkah konkret, maka negara akan turun langsung. Ia memastikan TNI dan Polri siap dilibatkan untuk mengorganisir kegiatan bersih-bersih secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab negara menjaga ruang hidup publik.
Tak hanya itu, Presiden juga memerintahkan seluruh pegawai BUMN, ASN, hingga pejabat kementerian dan lembaga untuk ikut turun tangan. Ia menekankan bahwa kebersihan lingkungan harus dimulai dari kantor-kantor pemerintahan dan BUMN, bahkan mewajibkan waktu khusus sebelum jam kerja untuk membersihkan lingkungan sekitar.
Sebagai langkah sistematis, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengalokasikan dukungan anggaran, termasuk penyediaan sarana seperti truk dan gerobak sampah. Program nasional ini dirangkum dalam Gerakan Indonesia ASRI—Aman, Sehat, Resik, dan Indah—yang akan menjadi kebijakan khusus pemerintah ke depan.
“Negara harus menyatakan perang terhadap sampah. Sampah bukan sekadar persoalan estetika, tapi bencana dan sumber penyakit. Ini perjuangan untuk rakyat,” tegas Prabowo.
Dengan langkah ini, Presiden berharap Indonesia tidak hanya kembali menjadi tujuan wisata unggulan dunia, tetapi juga mampu membangun kesadaran kolektif bahwa kebersihan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. (GAB)