Bali Darurat Sampah, BEM Unud Gerudug DPRD Bali, Koster: Saya Mohon Maaf

Denpasar (Atnews) - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) menggelar demo, seruan aksi dan tuntutan dialog terbuka "Bali Darurat Sampah" di Kantor DPRD Provinsi Bali,  Rabu (22/4) bertepatan Hari Bumi.

Seruan aksi itu diawali dengan berbagai penyampaian orasi oleh mahasiswa juga BEM Unud tepat didepan kantor DPRD Bali. Dengan membawa spanduk "Bali Pulau Seribu Sampah", "Bali Darurat Sampah", "Om swastiastu Izin Melawan Pak Yan", "Solusi Dulu Baru Tutup", "Selamat Datang di Pulau Seribu Sampah".

Setelah beberapa penyampaian orasi, ratusan mahasiswa dan BEM Unud dipersilahkan masuk ke Wantilan DPRD Bali dan diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Ketua DPRD Bali, Dewa Mahayadnya (Dewa Jack), Wakil Ketua II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, Kepala Dinas KLH Provinsi Bali, Dwi Arbani, dan Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Dharmadi. 

Penyampaian orasi dilanjutkan oleh perwakilan beberapa Ketua BEM Fakultas di Unud. Salah satunya adalah Ketua BEM Fakultas Hukum Unud, I Gusti Agung Roman Kertajaya. Diawal orasi ia menyampaikan apresiasi yang saya pada pemerintah Provinsi Bali, baik dari legislatif dan eksekutif yang telah memberikan arahan mengenai pemilahan sampah.

"Namun, saya rasa dan kawan mahasiswa rasa, kebijakan itu tidak cukup. Tidak hanya cukup untuk memilih sampah sampai di rumah. Namun, ketika masyarakat mulai patuh, masyarakat sudah mulai memilah sampah di rumahnya. Namun, sistem justru belum sepenuhnya siap menampung sampah masyarakat," jelasnya. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan telah melakukan kajian tentang data TPS3R atau TPST tahun 2025 timbunan sampah mencapai sekitar 1.100 ton per hari dari 43 desa atau kelurahan dan hanya sekitar 20 TPS3R yang aktif. Artinya, lebih dari setengah wilayah Bali memiliki fasilitas pengelolaan sampah mandiri. 

"Jadi, ini saya mohon untuk segera dimaksimalkan agar bagaimana jalannya semua merata. Lebih lanjut, TPS3R pada saatnya menerima kurang lebih 32.000 kilogram per hari. Namun, hanya mengolah per hari ini kurang lebih 1.000 kilogram. TPS3R menerima kurang lebih 16.000 kilogram. Namun, hanya dikelola kurang lebih 3.900 kilogram," paparnya. 

Secara keseluruhan, tingkat pengelolaan sampah hanya sekitar 13 persen dari total harian. Ini menunjukkan bahwa kapasitas sistem di bawah beban hanya satu. "Kali ini kita menghadap dua kegagalan serius.

Yang pertama, kegagalan sistem pengelolaan. Kemudian yang kedua, kelemahan penegakan hukum. kita sudah membuat banyak-banyak penegakan hukum, namun implementasinya apa? Saya rasa belum optimal," terangnya. 

Mereka meminta agar pemerintahan baik di seluruh desa dan juga turunannya melakukan percepatan pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, tingkatkan kapasitas dan pengelolaan yang ada. Kemudian yang ketiga, tegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran dan khususnya pengelolaan sampah. 

"Kemudian hadirin yang saya hormati, kami tidak datang untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan bagaimana kondisi yang telah terjadi di pulau kita tercinta ini, pulau seribu pura, jangan sampai tagline berubah menjadi pulau seribu sampah," ujarnya. 

Sementara itu, salah satu perwakilan mahasiswa FISIP Unud saat seruan aksi dan tuntutan dialog terbuka Bali Darurat Sampah pada Rabu 22 April 2026 di Wantilan DPRD Provinsi Bali soroti gagalnya komunikasi Pimpinan Bali. 

"Gagalnya komunikasi dan gagalnya kebijakan, faktanya sosialisasi dari pemerintah belum maksimal. Banyak masyarakat belum mengetahui cara mengelola sampah termasuk program TPS3R itu, jadi wajar di lapangan masih banyak kebingungan," jelasnya. 

Masalahnya tidak berhenti di situ saja, ada jarak antara pemerintah, desa adat, dan masyarakat karena mereka semua tidak berjalan bersama. Akibatnya, kebijakan yang dibuat tidak nyambung. "Dalam perspektif kami di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik terkhususnya di komunikasi ada teori retorika," imbuhnya. 

"Jadi penyampaian Bapak (Gubernur) tentang urus sendiri sampah itu menjadi masalah yang sangat besar. Koordinasi yang sangat lemah pengangkut sampah, pengelola TPST dan pemerintah tidak terhubung dengan baik," katanya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menurun drastis, yang lebih parah banyak kebijakan yg dibuat secara terburu buru, hanya sebagai respons saat masalah sudah besar. Contohnya rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang ditargetkan dibangun Tahun 2026 dan jalan Tahun 2027. 

"Jadi kita perlu solusi yang konkret hari ini juga. Setelah penutupan TPA banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas, alur baru tidak dipahami peran masyarakat dijelaskan dengan baik. Akibatnya kebijakan terasa tiba-tiba banget," pungkasnya. 

Menerima kritik tersebut, Koster mengatakan permintaan maafnya dan berharap kedepan agar dapat menyempurnakan diri lebih baik. 

Itulah yang dapat saya sampaikan adik-adik semua. Kalau ada yang kurang, tadi ada juga gagal komunikasilah segala macam, saya sebagai manusia biasa. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. 

Sebagai manusia biasa, saya ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau ada yang kurang, tolong di maafkan. Dan semoga ke depan saya bisa menyempurnakan diri menjadi lebih baik lagi," ucap, Koster. (Z/002)