Negara Asing Akui Indonesia Miliki Manajemen Mitigasi Bencana Tristimewa 

Denpasar, 26/11 (Atnews) - Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Japan lnternational Cooperation Agency (JICA) dan National lnstitute of Emergency Medicine (NIEM) Thailand melaksanakan kegiatan The 4th Regional Collaboration Driil (RCD) ASEAN Regional Capacity Development on Disaster Health Management (ARCH) Project, Pada 25-29 November 2019, bertempat di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar. 

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kemenkes RI, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS. Ia mengatakan pertemuan ini membahas mengenai manajemen kesehatan bencana di wilayah ASEAN. kerjasama penanggulangan bencana antar sesama negara ASEAN akan dilanjutkan dengan simulasi di Kabupaten Karangasem. Diharapkan nantinya negara ASEAN bisa saling belajar dan berbagi pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana menanggulangi bencana, baik dari mitigasi sampai dengan tanggap daruratnya.

Ia menambahkan penanggulangan bencana sebelumnya lebih berorientasi tanggap darurat. Namun, sekarang ini mitigasi bencana lebih diarahkan pada upaya pengurangan risiko yang berintegrasi dengan program pembangunan. 

dr. Budi Silvana, MARS selaku ketua penyelenggara yang juga Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, melaporkan sebanyak 10 negara ASEAN ditambah Jepang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ia mengatakan "Jika ada satu negara ASEAN mengalami bencana, tinggal minta bantuan dari negara ASEAN lain. Bantuan secara cepat akan direspons. Bantuan bisa berupa petugas kesehatan, obat-obatan, dan lain-lain". 

Ia menegaskan ternyata Indonesia diakui banyak negara asing memiliki manajemen mitigasi bencana yang istimewa sehingga menjadikan Indonesia sebagai role model mitigasi bencana di lingkungan negara-negara ASEAN. Ada perbedaan manajemen mitigasi bencana umumnya dengan negara lain. “Keistimewaan manajemen mitigasi bencana kita ternyata terletak pada kerja tim (team work). Ada berbagai instansi dan lembaga yang terlibat, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun komponen lain,” jelasnya. (Mum/02).