Arsitektur Ketidakadilan — Bagaimana Itikad Baik India Dikodifikasikan Menjadi Konsesi

1. Latar Belakang: Pembagian Sistem Sungai
Sistem Sungai Indus terdiri atas enam sungai utama—Indus, Chenab, Jhelum, Ravi, Beas, dan Sutlej—yang mengalir melintasi wilayah India dan Pakistan. Sistem ini menopang kebutuhan air minum, pertanian, dan pembangkit listrik di seluruh Cekungan Indus, serta mendukung kehidupan ratusan juta penduduk di kedua sisi perbatasan.

Ketika India Britania dipartisi pada tahun 1947, Sistem Sungai Indus turut terbagi antara dua negara penerus. Realitas geografisnya sangat jelas: India, sebagai negara hulu, menguasai sumber mata air sebagian besar sungai, sementara pusat pertanian Pakistan dataran Punjab yang sangat bergantung pada irigasi bergantung secara kritis pada kelanjutan aliran air dari wilayah timur.

Di sisi lain, India juga memerlukan akses terhadap sistem tersebut untuk mendukung tujuan pembangunannya di Punjab dan Rajasthan, sambil mengupayakan stabilitas serta normalisasi hubungan dengan negara tetangga barunya di sebelah barat. Meskipun menghadapi kebutuhan domestik yang mendesak, India tetap menyepakati perjanjian pembagian air yang sangat bersifat konsesional ini dengan Pakistan pada 19 September 1960, dengan fasilitasi dari Bank Dunia.

2. Perundingan – India Membayar Harga atas Rasionalitasnya

2.1 Strategi Penundaan Pakistan dan Proposal Bank Dunia Tahun 1954

Arah perundingan sejak awal dibentuk oleh ketimpangan antara pendekatan India yang rasional dan konstruktif dengan tuntutan Pakistan yang maksimalis, bahkan terkadang tidak masuk akal sebuah ketimpangan yang menghasilkan kesepakatan yang jauh lebih menguntungkan Pakistan daripada yang seharusnya berdasarkan prinsip keadilan.

Proposal substantif pertama Bank Dunia pada 5 Februari 1954 menggambarkan hal tersebut dengan jelas: bahkan pada tahap awal ini, proposal tersebut telah menuntut konsesi sepihak yang signifikan dari India, yaitu:

1. Seluruh rencana pembangunan India di wilayah hulu Sungai Indus dan Chenab harus dibatalkan, sementara manfaatnya dialihkan kepada Pakistan.

2. India diwajibkan untuk melepaskan rencana pengalihan sekitar 6 juta acre-feet (MAF) air dari Sungai Chenab.

3. Tidak ada air Sungai Chenab di Merala (kini berada di Pakistan) yang dapat dimanfaatkan oleh India.

4. Tidak diperkenankan adanya pengembangan sumber daya air di Kutch yang berasal dari sistem sungai tersebut.

Meskipun menghadapi pembatasan yang sangat besar tersebut, India segera menerima proposal itu dengan itikad baik, sebagai bentuk keinginannya untuk mencapai penyelesaian secara cepat. Sebaliknya, Pakistan menunda penerimaan resminya selama hampir lima tahun hingga 22 Desember 1958. Akibat sikap kooperatif India tersebut, pembatasan justru dikenakan terhadap India, sementara Pakistan tetap mengembangkan pemanfaatan baru atas sungai-sungai bagian barat tanpa kendala yang setara.

Pakistan kemudian menyerap pelajaran bahwa sikap menghambat menghasilkan keuntungan, sedangkan kerja sama menimbulkan biaya—dan pelajaran tersebut terus diterapkannya secara konsisten hingga kini.

3. Apa yang Dikorbankan India: Skala Pengorbanan
3.1 Alokasi Air

Berdasarkan formula alokasi dalam Perjanjian, India memperoleh hak eksklusif atas tiga sungai bagian timur Sutlej, Beas, dan Ravi sementara Pakistan memperoleh hak atas perairan tiga sungai bagian barat Indus, Chenab, dan Jhelum. India diperbolehkan melakukan penggunaan terbatas yang bersifat non-konsumtif atas sungai-sungai barat di wilayahnya sendiri, terutama untuk pembangkit listrik tenaga air tipe run-of-river, dengan tunduk pada pembatasan desain dan operasional yang sangat ketat.

Dalam ukuran volumetrik, sungai-sungai timur yang dialokasikan kepada India membawa sekitar 33 juta acre-feet (MAF) aliran tahunan, sedangkan sungai-sungai barat yang dialokasikan kepada Pakistan membawa sekitar 135 MAF—memberikan Pakistan sekitar 80 persen dari total air sistem tersebut. India hanya memperoleh 20 persen, sebagai imbalan atas pelepasan seluruh klaim terhadap sistem sungai barat yang jauh lebih besar.

Poin yang sangat penting adalah bahwa India tidak memperoleh tambahan air baru dari perjanjian ini. Yang diperoleh India hanyalah pengakuan formal atas aliran air yang memang telah digunakannya sebelumnya, sebagai imbalan atas pelepasan seluruh klaim terhadap sistem sungai barat yang jauh lebih besar tersebut.

India hanya diperkenankan melakukan penggunaan non-konsumtif tertentu atas sungai-sungai barat di wilayahnya sendiri, terutama untuk pembangkit listrik tenaga air run-of-river.

3.2 Konsesi Finansial: Membayar untuk Menyerahkan Air

Mungkin anomali paling mencolok dalam Perjanjian ini adalah ketentuan finansialnya. India setuju membayar sekitar £62 juta (setara sekitar US$2,5 miliar dalam nilai saat ini) sebagai kompensasi kepada Pakistan untuk membangun infrastruktur sumber daya air di Kashmir yang diduduki Pakistan.

Pembayaran ini merupakan preseden unik di mana negara hulu, yang telah menyerahkan sebagian besar sumber air sistem tersebut, justru turut membayar negara hilir demi “hak istimewa” untuk melakukannya.

Dengan kata lain, India pada dasarnya mensubsidi penerimaan Pakistan terhadap suatu kesepakatan yang secara substansial sudah sangat menguntungkan Pakistan dalam isu fundamental alokasi air.

4. Ketidakadilan Struktural dalam Perjanjian
4.1 Pembatasan Asimetris Sepihak terhadap India

Perjanjian ini memberlakukan serangkaian pembatasan desain dan operasional secara spesifik terhadap penggunaan sungai-sungai barat oleh India, tanpa adanya kewajiban yang setara di pihak Pakistan, antara lain:

India hanya dapat mengembangkan luas area pertanian beririgasi (Irrigated Cropped Area/ICA) secara terbatas di wilayahnya.

India menghadapi pembatasan ketat terhadap volume air yang dapat disimpan dalam fasilitas penampungan di sungai-sungai barat.

India wajib mematuhi kriteria desain tertentu untuk setiap fasilitas pembangkit listrik tenaga air di sungai-sungai barat, termasuk pembatasan terhadap kapasitas tampungan dan penyimpanan air.

Pembatasan-pembatasan ini bersifat sepihak: membatasi pembangunan sah India atas sumber daya di wilayah kedaulatannya sendiri, sementara tidak terdapat kewajiban transparansi maupun pembatasan yang setara bagi Pakistan.

Hasil akhirnya adalah sebuah perjanjian yang memperlakukan negara hulu—India sebagai pihak yang harus diawasi dan dibatasi, sementara negara hilir memperoleh manfaat berupa jaminan aliran air yang berkelanjutan.

 *) Dr. Pradeep Kumar Saxena, mantan Komisioner India untuk Perairan Indus