Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah.
Seremoni itu mengenang Marsinah penting, perlu dicatat dia bukan Ibu, tetapi perempuan remaja yang berani berjuang untuk kepentingan kaum buruh di kotanya, Sebuah kota kecil di Jawa Timur. Marsinah terbunuh karena arogansi kekuasaan atas nama stabilitas.
Yang lebih penting pasca seremoni, Presiden Prabowo dan kabinetnya menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi rakyat negeri ini.
Berdasarkan Laporan Bank Dunia 2024, dengan angka garis kemiskinan, pengeluaran Rp.42 ribu per orang per hari, jumlah orang Indonesia miskin 68,3 persen, 2 dari 3 orang Indonesia dalam kategori miskin.
"Sebanyak 60 persen angkatan kerja kita adalah pekerja informal dengan produktivitas rendah, gaji kecil, tanpa harapan masa depan dan tanpa perlindungan sosial," kata Jro Gde Sudibya yang juga Alumni FE UI di Denpasar, Minggu (17/5).
Publik menunggu keseriusan Presiden dengan tim jumbonya 109 menteri, wamen dan kepala lembaga.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan pekerja Indonesia sekaligus pengingat pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Peresmian dilakukan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan museum tersebut didedikasikan untuk mengenang perjuangan kaum buruh di Indonesia. Menurutnya, keberadaan museum buruh merupakan peristiwa yang langka dan memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
"Museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang, pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh," ucap Presiden Prabowo.
Presiden lebih lanjut mengatakan, perjuangan Marsinah merupakan simbol perjuangan masyarakat kecil dan mereka yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun kekuasaan.
Presiden mengatakan, peristiwa yang menimpa Marsinah seharusnya tidak perlu terjadi karena Indonesia dibangun di atas falsafah Pancasila yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung nilai kekeluargaan dalam Pancasila yang mengajarkan bahwa pihak yang kuat harus membantu yang lemah, serta seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama sebagai anak bangsa.
“Buruh adalah anak-anak bangsa, petani adalah anak-anak bangsa, nelayan adalah anak-anak bangsa. Semuanya,” katanya.
Presiden pun berharap peristiwa yang dialami Marsinah tidak terulang kembali di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa gagasan pendirian Museum Marsinah berawal dari aspirasi kalangan buruh yang mengusulkan agar Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Menurut Presiden, para pimpinan serikat pekerja sepakat mengusulkan nama Marsinah sebagai tokoh perjuangan buruh yang layak mendapatkan penghormatan dari negara.
Usai peresmian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Museum Marsinah berfungsi sebagai ruang edukasi yang mendokumentasikan arsip sejarah ketenagakerjaan, termasuk perjuangan penetapan upah minimum, hak cuti hamil, serta hak berserikat. Museum ini juga diharapkan menjadi pusat studi hukum ketenagakerjaan bagi generasi pekerja baru.
Ia menambahkan, keberadaan museum tersebut juga menjadi pengingat penting mengenai perlindungan hak asasi pekerja, baik bagi penegak hukum maupun dunia usaha agar tragedi kekerasan terhadap pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.
Hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta pimpinan Konfederasi/Federasi Serikat Pekerja (SP), International Labour Organization (ILO), ATUC, dan ITUC. (Z/002)