IFC Bali Menuju Pusat Keuangan Global: Bangun Ekonomi Berkelanjutan yang Berakar Alam, Budaya, dan Masyarakat

Denpasar (Atnews) - Pengamat Ekonomi Bali Trisno Nugroho, SE, MBA mengatakan, rencana pemerintah pusat membangun International Financial Center (IFC) di Bali.

Dalam konteks komunikasi publik dapat diperkenalkan sebagai Pusat Keuangan Global Bali (PKG) Bali. Hal itu merupakan gagasan besar yang perlu dilihat secara jernih, optimistis, dan tetap hati-hati. Gagasan itu bukan sekadar membangun kawasan keuangan, gedung modern, atau fasilitas investasi. 

"Lebih dari itu, PKG Bali dapat menjadi momentum untuk menata masa depan ekonomi Bali agar lebih beragam, tangguh, dan berkelanjutan," kata Trisno yang juga Mantan Kepala Bank Indonesia (BI) Bali do Denpasar, Senin (18/5).

 

Bali selama ini dikenal dunia sebagai destinasi pariwisata, budaya, spiritualitas, wellness, MICE, dan ekonomi kreatif. 

Namun pandemi Covid-19 memberi pelajaran penting bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada pariwisata membuat ekonomi Bali rentan ketika mobilitas global terganggu. 

Karena itu, rencana menjadikan Bali sebagai pusat keuangan global perlu dibaca sebagai peluang untuk memperkuat diversifikasi ekonomi, tanpa meninggalkan jati diri Bali sebagai pulau budaya.

 

Dalam dunia keuangan internasional, pusat keuangan yang berhasil bukanlah yang paling longgar aturannya, tetapi yang paling dipercaya. 

Investor global tidak hanya mencari lokasi yang indah, tetapi mencari ekosistem yang memiliki kepastian hukum, regulator kredibel, pengawasan kuat, infrastruktur digital andal, perlindungan investor, talenta profesional, dan reputasi yang bersih.

 

Karena itu, PKG Bali tidak boleh diarahkan menjadi tax haven atau tempat parkir dana yang tidak jelas asal-usulnya. Bali harus dibangun sebagai trust haven — pusat kepercayaan investasi global yang bersih, transparan, patuh regulasi, dan memberi manfaat nyata bagi Indonesia serta masyarakat Bali.

 

Bali dapat belajar dari beberapa pusat keuangan dunia. Dubai International Financial Centre (DIFC) menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan regulasi khusus. 

Abu Dhabi Global Market memberi pelajaran tentang ekosistem dan otoritas yang jelas. GIFT City di India relevan karena dibangun dalam kerangka hukum nasional. Singapore memberi contoh kuat tentang reputasi, talenta, regulator kredibel, dan pengembangan green finance.

 

Namun Bali tidak perlu meniru sepenuhnya Dubai, Abu Dhabi, Singapore, Hong Kong, atau London. 

Bali harus memiliki diferensiasi sendiri. Kekuatan Bali bukan hanya lokasi, tetapi juga budaya, alam, masyarakat, spiritualitas, kreativitas, dan reputasi global sebagai destinasi yang memiliki nilai peradaban.

 

Karena itu, PKG Bali sebaiknya diarahkan menjadi pusat keuangan yang mendukung ekonomi berkelanjutan. 

Bukan sekadar pusat transaksi keuangan, tetapi pusat pembiayaan untuk green finance, blue finance, sustainable tourism finance, climate finance, ekonomi kreatif, UMKM, desa wisata, energi bersih, pengelolaan sampah, konservasi pesisir, dan infrastruktur dasar Bali.

 

Dengan arah tersebut, dana global yang masuk ke Bali tidak hanya berputar di instrumen keuangan kelas atas. Dana itu harus dapat mengalir ke sektor produktif melalui impact fund, green bond, blue bond, blended finance, venture capital, dan pembiayaan UMKM berbasis digital. Inilah yang akan membedakan PKG Bali: modal global tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga ikut memperkuat alam, budaya, dan masyarakat.

 

Bagi Indonesia, PKG Bali dapat menjadi pintu masuk modal global untuk membiayai pembangunan nasional. Dana internasional dapat diarahkan ke infrastruktur, energi bersih, transportasi, digitalisasi, pariwisata berkualitas, UMKM, startup, ekonomi kreatif, dan proyek strategis nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, Indonesia membutuhkan instrumen baru untuk menarik modal jangka panjang yang produktif.

 

Bagi Bali, manfaatnya juga dapat besar apabila dirancang dengan benar. PKG Bali dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di sektor jasa keuangan, investasi, wealth management, family office, fintech, legal advisory, audit, konsultan pajak, teknologi digital, dan pembiayaan berkelanjutan. Ini akan membuka peluang kerja baru yang lebih berkualitas bagi anak muda Bali.

 

Namun anak muda Bali tidak boleh hanya menjadi penonton. Harus ada program serius seperti Bali Financial Talent Academy yang melibatkan kampus-kampus di Bali, OJK, Bank Indonesia, industri keuangan, perusahaan teknologi, firma hukum, dan lembaga global. Anak muda Bali harus disiapkan menjadi analis investasi, risk analyst, compliance officer, legal officer, data analyst, cybersecurity specialist, ESG analyst, dan profesional keuangan digital.

 

PKG Bali juga harus memberi manfaat bagi UMKM, desa wisata, petani, nelayan, perajin, koperasi, dan ekonomi kreatif Bali. Jangan sampai pusat keuangan ini hanya menjadi kawasan elite yang dinikmati investor besar dan profesional berpendapatan tinggi.

Sementara masyarakat lokal hanya menjadi pekerja pendukung. Harus ada desain kebijakan yang memastikan transfer pengetahuan, kemitraan lokal, pembiayaan UMKM, dan akses pasar bagi pelaku ekonomi Bali.

 

Di sinilah nilai Bali harus menjadi fondasi. Bali bukan tanah kosong. Bali adalah ruang hidup masyarakat adat, ruang budaya, ruang spiritual, dan ruang ekologis. Bali memiliki desa adat, banjar, subak, pura, upacara, seni, bahasa, gotong royong, serta tata nilai yang terus hidup dalam keseharian masyarakat. Karena itu, pembangunan Pusat Keuangan Global di Bali harus berpijak pada Tri Hita Karana.

 

Dalam dimensi parhyangan, pembangunan harus menghormati kesucian ruang, pura, kawasan sakral, dan nilai spiritual masyarakat Bali. Dalam dimensi pawongan, PKG Bali harus memberi manfaat bagi masyarakat lokal, membuka pekerjaan berkualitas, meningkatkan kapasitas SDM Bali, dan tidak menciptakan ketimpangan baru. Dalam dimensi palemahan, PKG Bali harus menjaga lingkungan, air, pesisir, mangrove, energi, dan tata ruang Bali.

 

Risiko tentu tetap harus diantisipasi. Kehadiran pusat keuangan global dapat mendorong kenaikan harga tanah dan biaya hidup. 

PKG Bali juga dapat menciptakan ketimpangan apabila manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu. Selain itu, Bali sudah menghadapi persoalan kemacetan, sampah, air bersih, alih fungsi lahan, dan tekanan pesisir. Jika tidak dikelola dengan disiplin, pusat keuangan global justru dapat menambah beban Bali.

 

Risiko reputasi juga sangat penting. Jangan sampai Bali dipersepsikan sebagai tempat dana gelap, pencucian uang, atau penghindaran pajak. Karena itu, PKG Bali harus sejak awal ditegakkan sebagai pusat keuangan yang bersih, transparan, kredibel, dan patuh standar internasional.

 

Bali juga perlu memperjuangkan manfaat lokal yang konkret. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah Bali Community and Environment Benefit Fund, yaitu dana manfaat lokal dari aktivitas PKG Bali untuk pelatihan SDM Bali, penguatan desa adat, pengelolaan sampah, konservasi pesisir, pengembangan UMKM, dan pelestarian budaya.

 

Dengan demikian, PKG Bali perlu dirancang berdasarkan lima prinsip utama: bersih dan kredibel, hijau dan berkelanjutan, inklusif, produktif, serta beridentitas Bali. Bersih berarti bukan tax haven. Hijau berarti selaras dengan alam Bali. Inklusif berarti memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Produktif berarti mengalirkan modal global ke sektor riil. Beridentitas Bali berarti menghormati Tri Hita Karana, adat, budaya, desa adat, dan ruang hidup masyarakat.

 

Rencana menjadikan Bali sebagai Pusat Keuangan Global adalah peluang besar bagi Indonesia. Tetapi keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak dana global yang masuk. Ukuran keberhasilannya harus lebih luas: apakah PKG Bali mampu memperkuat ekonomi Indonesia, membuka lapangan kerja berkualitas, membiayai pembangunan berkelanjutan, mendukung UMKM, menjaga lingkungan, memperkuat budaya, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

 

Bali boleh menuju pusat keuangan global. Tetapi Bali tidak boleh kehilangan jiwanya. PKG Bali harus menjadi pusat kepercayaan, pusat pembiayaan produktif, pusat green finance, dan pusat transformasi ekonomi Indonesia yang tetap berpijak pada adat, budaya, alam, dan masyarakat Bali.

Pesan utamanya sederhana: Bali jangan hanya dijadikan tempat menarik modal global. Bali harus menjadi tempat modal global bekerja untuk ekonomi berkelanjutan, untuk Indonesia, untuk Bali, dan untuk masa depan masyarakat Bali (GAB/ART/002).