BPKAD Bali Luncurkan Counter EETA Basis Web, Tingkatkan Otomasi Penyusunan CaLK Audited
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) EETA Connect Episode 3 secara hybrid, Selasa (26/05/2026) di Ruang Rapat Adyasta Utama, Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
Acara yang diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan BPKAD Kabupaten/Kota se-Bali ini berfokus pada optimalisasi penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited Tahun 2025 sekaligus menjadi momentum peluncuran inovasi Counter EETA Basis Web.
Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa, dalam arahan utamanya mengungkapkan bahwa intervensi sistem digital memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan data evaluasi tingkat kepatuhan penyajian CaLK Tahun Anggaran 2024, penggunaan Counter EETA berhasil menekan jumlah SKPD dengan kategori "perlu perhatian lebih" dari enam menjadi nol.
"Intervensi sistem ini terbukti memberikan dampak perbaikan yang nyata. Pada kondisi unaudited, SKPD yang mendekati standar hanya satu, kini pada fase audited naik menjadi tujuh. Ini menjadi landasan objektif mengapa transformasi digital melalui implementasi web ini sangat krusial," ujar Maduyasa.
Maduyasa merinci pergeseran kurva kepatuhan tersebut secara spesifik. Sebelum penggunaan sistem (unaudited), terdapat 13 SKPD yang perlu peningkatan dan 6 SKPD perlu perhatian lebih. Pasca-implementasi Counter EETA, angka itu menyusut menjadi 9 SKPD perlu peningkatan dan nihil untuk perhatian lebih.
Kategori "cukup baik" pun naik dari 9 menjadi 11 SKPD. Dalam paparannya mengenai transisi digital, ditekankan bahwa penyusunan CaLK Audited 2025 harus diarahkan pada laporan yang memiliki pengungkapan yang memadai (adequate disclosure).
"Kita harus memastikan pengungkapan pada CaLK disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar BPK RI, terlebih guna mempercepat penyelesaian laporan berhubung telah selesainya proses pemeriksaan dan penyesuaian jurnal," tegasnya.
Bimtek ini dirancang dengan beberapa target utama, yaitu mempercepat penyelesaian CaLK Audited 2025, memfasilitasi transisi dari sistem Excel ke Local Web Application berbasis Python dan Flask, serta menjadi wadah diseminasi inovasi bagi 8 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang sebelumnya telah melaksanakan studi tiru.
Untuk mendukung target tersebut, Counter EETA Basis Web menghadirkan berbagai keunggulan teknis. Sistem ini mampu memproses data jurnal berskala besar secara cepat dan beroperasi secara offline guna menjaga keamanan data. Fitur utamanya mencakup Uji Prosedur Analitis (Uji PA) otomatis, generasi Tabel Penjelas Selisih LO-LRA otomatis, dan Tabel Mutasi Aset Tetap, yang semuanya dibangun menggunakan teknologi open-source tanpa biaya lisensi perangkat lunak.
Di hadapan para perwakilan SKPD, perwakilan BPKAD kabupaten/kota se-Bali, serta peninjau dari Dewan Pimpinan Pusat IKANAS STAN dan media massa, Maduyasa mengingatkan bahwa presisi data hasil otomasi ini krusial untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Pemerintah Provinsi Bali sudah mencapai opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Kualitas ini tidak boleh hanya sebatas sertifikat, mari kualitas ini ditampilkan secara nyata melalui CaLK yang andal," pungkasnya.
Acara yang dimoderatori oleh Penelaah Teknis Kebijakan, Luh Putu Aristyasanti ini menghadirkan narasumber Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, I Putu Sudano, serta Koordinator Tim Efektif LKPD EETA, I Dewa Made Vedanta Dwipayana.
Guna menunjang kelancaran praktik teknis dan implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, panitia mewajibkan peserta luring membawa laptop serta tumbler secara mandiri. (*IBM/002).
Acara yang diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan BPKAD Kabupaten/Kota se-Bali ini berfokus pada optimalisasi penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited Tahun 2025 sekaligus menjadi momentum peluncuran inovasi Counter EETA Basis Web.
Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa, dalam arahan utamanya mengungkapkan bahwa intervensi sistem digital memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan data evaluasi tingkat kepatuhan penyajian CaLK Tahun Anggaran 2024, penggunaan Counter EETA berhasil menekan jumlah SKPD dengan kategori "perlu perhatian lebih" dari enam menjadi nol.
"Intervensi sistem ini terbukti memberikan dampak perbaikan yang nyata. Pada kondisi unaudited, SKPD yang mendekati standar hanya satu, kini pada fase audited naik menjadi tujuh. Ini menjadi landasan objektif mengapa transformasi digital melalui implementasi web ini sangat krusial," ujar Maduyasa.
Maduyasa merinci pergeseran kurva kepatuhan tersebut secara spesifik. Sebelum penggunaan sistem (unaudited), terdapat 13 SKPD yang perlu peningkatan dan 6 SKPD perlu perhatian lebih. Pasca-implementasi Counter EETA, angka itu menyusut menjadi 9 SKPD perlu peningkatan dan nihil untuk perhatian lebih.
Kategori "cukup baik" pun naik dari 9 menjadi 11 SKPD. Dalam paparannya mengenai transisi digital, ditekankan bahwa penyusunan CaLK Audited 2025 harus diarahkan pada laporan yang memiliki pengungkapan yang memadai (adequate disclosure).
"Kita harus memastikan pengungkapan pada CaLK disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar BPK RI, terlebih guna mempercepat penyelesaian laporan berhubung telah selesainya proses pemeriksaan dan penyesuaian jurnal," tegasnya.
Bimtek ini dirancang dengan beberapa target utama, yaitu mempercepat penyelesaian CaLK Audited 2025, memfasilitasi transisi dari sistem Excel ke Local Web Application berbasis Python dan Flask, serta menjadi wadah diseminasi inovasi bagi 8 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang sebelumnya telah melaksanakan studi tiru.
Untuk mendukung target tersebut, Counter EETA Basis Web menghadirkan berbagai keunggulan teknis. Sistem ini mampu memproses data jurnal berskala besar secara cepat dan beroperasi secara offline guna menjaga keamanan data. Fitur utamanya mencakup Uji Prosedur Analitis (Uji PA) otomatis, generasi Tabel Penjelas Selisih LO-LRA otomatis, dan Tabel Mutasi Aset Tetap, yang semuanya dibangun menggunakan teknologi open-source tanpa biaya lisensi perangkat lunak.
Di hadapan para perwakilan SKPD, perwakilan BPKAD kabupaten/kota se-Bali, serta peninjau dari Dewan Pimpinan Pusat IKANAS STAN dan media massa, Maduyasa mengingatkan bahwa presisi data hasil otomasi ini krusial untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Pemerintah Provinsi Bali sudah mencapai opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Kualitas ini tidak boleh hanya sebatas sertifikat, mari kualitas ini ditampilkan secara nyata melalui CaLK yang andal," pungkasnya.
Acara yang dimoderatori oleh Penelaah Teknis Kebijakan, Luh Putu Aristyasanti ini menghadirkan narasumber Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, I Putu Sudano, serta Koordinator Tim Efektif LKPD EETA, I Dewa Made Vedanta Dwipayana.
Guna menunjang kelancaran praktik teknis dan implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, panitia mewajibkan peserta luring membawa laptop serta tumbler secara mandiri. (*IBM/002).
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kerajinan Ketak Desa Darmaji, Diekspor Sampai ke Negeri Tetangga
