Soroti Pansus TRAP DPRD Bali, AWK Ingatkan Bahaya Tebang Pilih dan Dampak Gugatan Hukum bagi Investasi
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, memberikan menyoroti terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali.
Meski mengapresiasi upaya Pansus dalam memulihkan citra lembaga legislatif di mata masyarakat, pria yang akrab disapa AWK ini mengingatkan agar kerja Pansus tidak melampaui kewenangan (overlapping) hingga memicu sentimen tebang pilih terhadap investor.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan undang-undang di tingkat pusat, AWK menekankan bahwa ranah parlemen sejatinya hanya sebatas memberikan rekomendasi.
Sementara itu, fungsi eksekusi atau penindakan mutlak berada di tangan eksekutif, seperti dinas terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Pertama, terkait dengan keberadaan Pansus TRAP DPRD Bali, secara umum saya mengapresiasi ya bahwa tugas dari teman-teman Pansus itu sudah mulai diapresiasi oleh masyarakat dan nama baik DPRD Bali sudah mulai pulih kembali. Cuman saya berpesan, kadang-kadang kita akui dari Pansus TRAP ini juga agak overlapping. Sesungguhnya kita sebagai bagian dari parlemen itu cukup sebenarnya merekomendasikan, sedangkan yang berhak untuk mengeksekusi itu adalah eksekutif," kata AWK.
Hal itu disampaikan ketika usai mengikuti pembukaan acara Bali Villa Connect (BVC) 2026 yang dibuka Gubernur Bali yang diwakili Tjok. Bagus Pemayun selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah di Pemprov Bali di Bali Sunset Road Convention Center Denpasar, Selasa (26/5).
Acara itu juga dihadiri Anggota DPD RI Ni Luh Ary Pertami Djelantik, Ketua DPD APJI Bali I G.A. Agung Inda Trimafo Yudha dikenal Gek Inda, yang juga Ketua PUTRI Bali, Local President JCI Bali 2026, Eka Arismana.
AWK mengungkapkan, pihak DPD RI telah menerima banyak laporan dari para investor di tingkat pusat yang merasa terganggu dengan pola pengawasan yang ada saat ini. Ia mengkhawatirkan aksi turun ke lapangan yang agresif justru kontraproduktif dengan upaya keras Presiden dan jajaran menteri dalam mempromosikan investasi Indonesia di kancah internasional.
Lebih lanjut, legislator asal Bali ini memperingatkan potensi gelombang gugatan hukum dari para investor yang merasa hak hukumnya dilanggar, berkaca pada kasus proyek lift di Kelingking, Nusa Penida, yang kini berujung di pengadilan.
AWK merasa prihatin karena gugatan itu berdampak pada Gubernur Bali.
“Jadi sebenarnya kasihan juga gubernur yang mungkin dari satu jalur,” katanya.
Ia pun menyarankan agar instansi terkait mengedepankan langkah pembinaan ketimbang tindakan represif atau penghentian paksa proyek yang sedang berjalan, terkecuali untuk pelanggaran berat yang mencolok seperti pembabatan mangrove.
AWK juga mencontohkan dampak pembongkaran di Pantai Bingin, Badung, yang kini justru terbengkalai dan merusak estetika kawasan karena tidak ditangani dengan tuntas setelah dieksekusi.
“Bimbing mereka (investor). Kalau yang belum lengkap, bantu untuk dilengkapi. Itu saja pesan dari saya,” katanya.
AWK mengajak anggota parlemen (DPRD) agar menghindari masalah tuntutan hukum. Ia menyampaikan secara politik dirinya telah mendengar, bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam.
“Saya khawatir ya nanti mekanisme hukum yang akan berjalan. Jadi saya minta semua teman-teman DPRD Bali yang ada di Pansus menahan diri. Karena saya dapat info bahwa secara politik beliau-beliau tidak akan diam ya, para menteri dan juga aparat hukum keamanan,” ujarnya.
AWK mengajak agar para DPRD di Bali tetap solid dan kompak. Sesungguhnya Ia mengapresiasi juga kinerja Pansus DPRD namun kedepan diingatkan agar harus lebih berhati-hati sesuai dengan tupoksi. (GAB/SUK/001)
Meski mengapresiasi upaya Pansus dalam memulihkan citra lembaga legislatif di mata masyarakat, pria yang akrab disapa AWK ini mengingatkan agar kerja Pansus tidak melampaui kewenangan (overlapping) hingga memicu sentimen tebang pilih terhadap investor.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan undang-undang di tingkat pusat, AWK menekankan bahwa ranah parlemen sejatinya hanya sebatas memberikan rekomendasi.
Sementara itu, fungsi eksekusi atau penindakan mutlak berada di tangan eksekutif, seperti dinas terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Pertama, terkait dengan keberadaan Pansus TRAP DPRD Bali, secara umum saya mengapresiasi ya bahwa tugas dari teman-teman Pansus itu sudah mulai diapresiasi oleh masyarakat dan nama baik DPRD Bali sudah mulai pulih kembali. Cuman saya berpesan, kadang-kadang kita akui dari Pansus TRAP ini juga agak overlapping. Sesungguhnya kita sebagai bagian dari parlemen itu cukup sebenarnya merekomendasikan, sedangkan yang berhak untuk mengeksekusi itu adalah eksekutif," kata AWK.
Hal itu disampaikan ketika usai mengikuti pembukaan acara Bali Villa Connect (BVC) 2026 yang dibuka Gubernur Bali yang diwakili Tjok. Bagus Pemayun selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah di Pemprov Bali di Bali Sunset Road Convention Center Denpasar, Selasa (26/5).
Acara itu juga dihadiri Anggota DPD RI Ni Luh Ary Pertami Djelantik, Ketua DPD APJI Bali I G.A. Agung Inda Trimafo Yudha dikenal Gek Inda, yang juga Ketua PUTRI Bali, Local President JCI Bali 2026, Eka Arismana.
AWK mengungkapkan, pihak DPD RI telah menerima banyak laporan dari para investor di tingkat pusat yang merasa terganggu dengan pola pengawasan yang ada saat ini. Ia mengkhawatirkan aksi turun ke lapangan yang agresif justru kontraproduktif dengan upaya keras Presiden dan jajaran menteri dalam mempromosikan investasi Indonesia di kancah internasional.
Lebih lanjut, legislator asal Bali ini memperingatkan potensi gelombang gugatan hukum dari para investor yang merasa hak hukumnya dilanggar, berkaca pada kasus proyek lift di Kelingking, Nusa Penida, yang kini berujung di pengadilan.
AWK merasa prihatin karena gugatan itu berdampak pada Gubernur Bali.
“Jadi sebenarnya kasihan juga gubernur yang mungkin dari satu jalur,” katanya.
Ia pun menyarankan agar instansi terkait mengedepankan langkah pembinaan ketimbang tindakan represif atau penghentian paksa proyek yang sedang berjalan, terkecuali untuk pelanggaran berat yang mencolok seperti pembabatan mangrove.
AWK juga mencontohkan dampak pembongkaran di Pantai Bingin, Badung, yang kini justru terbengkalai dan merusak estetika kawasan karena tidak ditangani dengan tuntas setelah dieksekusi.
“Bimbing mereka (investor). Kalau yang belum lengkap, bantu untuk dilengkapi. Itu saja pesan dari saya,” katanya.
AWK mengajak anggota parlemen (DPRD) agar menghindari masalah tuntutan hukum. Ia menyampaikan secara politik dirinya telah mendengar, bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam.
“Saya khawatir ya nanti mekanisme hukum yang akan berjalan. Jadi saya minta semua teman-teman DPRD Bali yang ada di Pansus menahan diri. Karena saya dapat info bahwa secara politik beliau-beliau tidak akan diam ya, para menteri dan juga aparat hukum keamanan,” ujarnya.
AWK mengajak agar para DPRD di Bali tetap solid dan kompak. Sesungguhnya Ia mengapresiasi juga kinerja Pansus DPRD namun kedepan diingatkan agar harus lebih berhati-hati sesuai dengan tupoksi. (GAB/SUK/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Bangun SDM Bali, Koster Ajak Kepala Sekolah Terapkan Kearifan Lokal
