Momentum Emas Putusan MK, Gek Inda Ungkap Tantangan Komitmen Internal Parpol - Beban Ganda Dipikul Perempuan
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 128/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas sanksi bagi partai politik (parpol) jika tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg), mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Putusan itu dinilai menjadi angin segar sekaligus tantangan besar bagi dinamika politik, khususnya di Bali.
Salah satu kader PDI Perjuangan Bali, I Gusti Ayu Inda Trimafo Yudha, atau yang akrab disapa Gek Inda, menyatakan dukungan penuhnya terhadap ketegasan MK. Menurutnya, putusan ini memberikan edukasi dan dorongan kuat bagi parpol untuk memberikan ruang nyata bagi penyetaraan gender.
"Saya sangat setuju. Ini memberikan ketegasan dan pengertian kepada masyarakat untuk memberikan ruang kepada penyetaraan gender. Tetapi, ini baru tahap awal untuk memastikan perempuan diberikan kesempatan ikut bertarung dalam pencalonan legislatif," ujar Gek Inda.
Meski aturan formal telah diperketat, Gek Inda tidak menampik bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen masih membentur tembok tebal, mulai dari komitmen internal parpol hingga beban ganda yang dipikul perempuan.
Ia membeberkan bahwa tantangan terbesar parpol saat ini ada dua hal. Pertama adalah niat (komitmen) parpol, apakah benar-benar ingin melakukan kaderisasi atau hanya terpaksa demi memenuhi syarat administrasi agar tidak digugurkan. Kedua, faktor internal dan kultural perempuan itu sendiri.
"Perempuan itu memang lebih rentan dan lebih sulit untuk bergerak di dunia politik karena banyaknya tanggung jawab. Perempuan harus memiliki multi-talenta yang dikodratkan seperti menjaga anak, memasak, dan ikut suami. Sementara di lapangan, mereka harus bertempur melawan kekuatan (politik) tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemilu saat ini merupakan "pertempuran bebas" tanpa dispensasi fisik maupun sosiologis bagi caleg perempuan.
"Di dalam kita bertempur, mau perempuan atau laki-laki, keinginan untuk menang setiap calon itu sangat besar dan sama. Pertempuran itu benar-benar pertempuran bebas, tidak ada keringanan untuk perempuan," tambahnya, merujuk pada fleksibilitas jam terbang, traveling, hingga pendekatan ke masyarakat di mana ruang gerak laki-laki sering kali jauh lebih bebas.
Menyikapi ruang kontestasi yang dinilai belum sepenuhnya setara terutama di Bali dengan dogma patrilinial yang masih kuat di lingkungan keluarga dan adat.
Maka Gek Inda mengusulkan terobosan ekstrem jika aturan ini nantinya dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
Ia berharap keterwakilan perempuan tidak berhenti pada daftar pencalonan (pintu masuk), tetapi dikawal sampai ke keterpilihan (pintu keluar) melalui fasilitas khusus berupa pembedaan target perolehan suara.
"Saran saya, kalau memang ini mau diundangkan, sekalian berikan kekhususan kepada perempuan untuk benar-benar bisa kuota 30 persen itu menjadi hal yang berhasil sampai dia duduk di dewan. Salah satunya mungkin bisa diperhitungkan penetapan jumlah suara laki-laki dan perempuan itu dibedakan, diberikan fasilitas khusus berupa keringanan dalam jumlah suara yang ditargetkan dibanding dengan laki-laki," cetusnya.
Ketika ditanya mengenai performa legislator perempuan saat ini, Gek Inda menilai kualitas secara umum kembali ke personal masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan.
Namun, ia mencermati ada kecenderungan politisi perempuan kurang percaya diri (PD) dalam menyuarakan interupsi atau gagasan secara langsung di forum, yang diduga akibat minimnya jumlah keterwakilan mereka secara kuantitas.
"Kualitas itu kembali pada personal masing-masing. Tetapi memang letaknya yang saya lihat, mungkin karena jumlah perempuan itu sedikit yang bisa lolos, jadi merasa kurang PD untuk mengungkapkan pendapat. Ada rasa takut salah, agak malu, atau merasa tidak enak nanti ada yang meng-counter. Tapi again, laki-laki pun ada yang seperti itu, jadi fifty-fifty-lah, kembali ke skill masing-masing," pungkasnya.
Dengan adanya ancaman diskualifikasi parpol di daerah pemilihan (dapil) tertentu jika melanggar kuota, Gek Inda optimis parpol kini akan jauh lebih serius dan tidak lagi main-main dalam menjalankan program kaderisasi perempuan ke depan. (GAB/SUK/001)
Putusan itu dinilai menjadi angin segar sekaligus tantangan besar bagi dinamika politik, khususnya di Bali.
Salah satu kader PDI Perjuangan Bali, I Gusti Ayu Inda Trimafo Yudha, atau yang akrab disapa Gek Inda, menyatakan dukungan penuhnya terhadap ketegasan MK. Menurutnya, putusan ini memberikan edukasi dan dorongan kuat bagi parpol untuk memberikan ruang nyata bagi penyetaraan gender.
"Saya sangat setuju. Ini memberikan ketegasan dan pengertian kepada masyarakat untuk memberikan ruang kepada penyetaraan gender. Tetapi, ini baru tahap awal untuk memastikan perempuan diberikan kesempatan ikut bertarung dalam pencalonan legislatif," ujar Gek Inda.
Meski aturan formal telah diperketat, Gek Inda tidak menampik bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen masih membentur tembok tebal, mulai dari komitmen internal parpol hingga beban ganda yang dipikul perempuan.
Ia membeberkan bahwa tantangan terbesar parpol saat ini ada dua hal. Pertama adalah niat (komitmen) parpol, apakah benar-benar ingin melakukan kaderisasi atau hanya terpaksa demi memenuhi syarat administrasi agar tidak digugurkan. Kedua, faktor internal dan kultural perempuan itu sendiri.
"Perempuan itu memang lebih rentan dan lebih sulit untuk bergerak di dunia politik karena banyaknya tanggung jawab. Perempuan harus memiliki multi-talenta yang dikodratkan seperti menjaga anak, memasak, dan ikut suami. Sementara di lapangan, mereka harus bertempur melawan kekuatan (politik) tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemilu saat ini merupakan "pertempuran bebas" tanpa dispensasi fisik maupun sosiologis bagi caleg perempuan.
"Di dalam kita bertempur, mau perempuan atau laki-laki, keinginan untuk menang setiap calon itu sangat besar dan sama. Pertempuran itu benar-benar pertempuran bebas, tidak ada keringanan untuk perempuan," tambahnya, merujuk pada fleksibilitas jam terbang, traveling, hingga pendekatan ke masyarakat di mana ruang gerak laki-laki sering kali jauh lebih bebas.
Menyikapi ruang kontestasi yang dinilai belum sepenuhnya setara terutama di Bali dengan dogma patrilinial yang masih kuat di lingkungan keluarga dan adat.
Maka Gek Inda mengusulkan terobosan ekstrem jika aturan ini nantinya dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
Ia berharap keterwakilan perempuan tidak berhenti pada daftar pencalonan (pintu masuk), tetapi dikawal sampai ke keterpilihan (pintu keluar) melalui fasilitas khusus berupa pembedaan target perolehan suara.
"Saran saya, kalau memang ini mau diundangkan, sekalian berikan kekhususan kepada perempuan untuk benar-benar bisa kuota 30 persen itu menjadi hal yang berhasil sampai dia duduk di dewan. Salah satunya mungkin bisa diperhitungkan penetapan jumlah suara laki-laki dan perempuan itu dibedakan, diberikan fasilitas khusus berupa keringanan dalam jumlah suara yang ditargetkan dibanding dengan laki-laki," cetusnya.
Ketika ditanya mengenai performa legislator perempuan saat ini, Gek Inda menilai kualitas secara umum kembali ke personal masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan.
Namun, ia mencermati ada kecenderungan politisi perempuan kurang percaya diri (PD) dalam menyuarakan interupsi atau gagasan secara langsung di forum, yang diduga akibat minimnya jumlah keterwakilan mereka secara kuantitas.
"Kualitas itu kembali pada personal masing-masing. Tetapi memang letaknya yang saya lihat, mungkin karena jumlah perempuan itu sedikit yang bisa lolos, jadi merasa kurang PD untuk mengungkapkan pendapat. Ada rasa takut salah, agak malu, atau merasa tidak enak nanti ada yang meng-counter. Tapi again, laki-laki pun ada yang seperti itu, jadi fifty-fifty-lah, kembali ke skill masing-masing," pungkasnya.
Dengan adanya ancaman diskualifikasi parpol di daerah pemilihan (dapil) tertentu jika melanggar kuota, Gek Inda optimis parpol kini akan jauh lebih serius dan tidak lagi main-main dalam menjalankan program kaderisasi perempuan ke depan. (GAB/SUK/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sertijab, Kabasarnas Launching Buku "Bekerja dengan Hati"
