Fraksi-fraksi DPRD Bali Soroti Tingginya SiLPA APBD 2025, PWA hingga Pemerataan Pembangunan

Denpasar (Atnews) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 mendapatkan sorotan dan catatan kritis dari seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali. 

Diantaranya, rendahnya realisasi belanja daerah, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas Pungutan Wisatawan Asing (PWA), pemerataan pembangunan, hingga persoalan sampah dan tata ruang menjadi isu yang paling banyak disoroti fraksi-fraksi.

Hal itu teruungkap ketika pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-43 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7). 

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, didampingi Wakil Ketua III I Komang Nova Sewi Putra. Turut hadir Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra, jajaran OPD dan anggota Dewan lainnya.

Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu fraksi yang menyoroti berbagai aspek pengelolaan APBD. Melalui juru bicaranya, I Wayan Gunawan, Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 4,62 triliun atau 109,76 persen dari target sebesar Rp 4,21 triliun. 

Capaian tersebut terutama ditopang realisasi retribusi daerah sebesar Rp 909 miliar atau 206,97 persen dari target, salah satunya berasal dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah di kawasan Nusa Dua yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Fraksi Partai Golkar menyambut baik kinerja eksekutif karena realisasi PAD mampu tumbuh positif hingga melampaui target. Berdasarkan fakta ini, kami mendesak agar eksekutif menaruh perhatian yang serupa terhadap aset lainnya agar bisa memberikan kontribusi yang sama terhadap PAD Provinsi Bali," ujar Gunawan.

Meski demikian, Fraksi Golkar menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Salah satunya terkait PWA yang baru menghasilkan Rp 369 miliar pada tahun lalu. Padahal, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekitar tujuh juta orang, baru sekitar 35 persen yang membayar pungutan melalui aplikasi Love Bali.

Karena itu, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Bali menggandeng Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali hingga maskapai internasional agar pembayaran PWA dapat diintegrasikan dengan tiket penerbangan maupun sistem Visa on Arrival (VoA).

"Tanpa integrasi yang radikal, target PWA sebesar Rp500 miliar niscaya tidak akan pernah tercapai," katanya.

Golkar juga mempertanyakan tingginya SiLPA sebesar Rp 712 miliar dan meminta penjelasan apakah kondisi tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan dan efisiensi belanja atau justru menunjukkan perencanaan program yang belum matang maupun kehati-hatian berlebihan organisasi perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran.

Realisasi belanja modal yang hanya mencapai Rp 773 miliar atau sekitar 80,44 persen dari target Rp961 miliar juga menjadi perhatian. Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai dari potensi kelebihan pembayaran proyek Turyapada Tower hingga masih minimnya legalitas aset Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah diminta mempercepat sertifikasi aset, menyelesaikan legalitas bangunan pemerintah serta memperkuat digitalisasi inventarisasi aset.

Lebih jauh, Gunawan juga mengingatkan meskipun pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp177,99 triliun, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,42 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 1,45-1,49 persen, hasil pembangunan tersebut dinilai masih belum merata.

"Data BPS membuktikan adanya jurang disparitas yang menganga lebar antara Wilayah Bali Selatan dengan Wilayah Bali Barat, Timur dan Utara. Oleh karenanya Fraksi Partai Golkar mempertanyakan di mana kehadiran stimulus belanja APBD Provinsi Bali dalam mengintervensi ketimpangan wilayah ini," ujar Gunawan.

Golkar juga mengusulkan moratorium pembangunan di Bali Selatan, moratorium pendirian perguruan tinggi dan program studi baru di Bali, percepatan regulasi pembayaran imbal jasa lingkungan, pemasangan CCTV di kawasan publik dan destinasi wisata, serta mendorong pengelolaan Turyapada Tower melalui kemitraan dengan investor swasta agar tidak terus membebani APBD. 

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas pengelolaan APBD agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Lewat juru bicaranya, Anak Agung Gede Agung Suyoga, Fraksi ini menilai realisasi pendapatan daerah yang mencapai 105,82 persen dari target menunjukkan kemampuan pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Meski demikian, Fraksi berlogo Banteng Moncong Putih itu mendorong pemerintah terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengembangan potensi ekonomi daerah serta optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Di sisi lain, Fraksi PDIP memberi perhatian terhadap realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 88,42 persen dari pagu anggaran. Pemerintah diminta menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran, apakah dipengaruhi efisiensi, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala pengadaan barang dan jasa maupun hambatan administratif lainnya.

"Fraksi berpandangan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran harus terus ditingkatkan agar program pembangunan di Provinsi Bali dapat terlaksana secara optimal dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat," ujar Agung Suyoga.

Fraksi PDIP juga meminta penjelasan terkait SiLPA sebesar Rp 712,87 miliar agar tidak mencerminkan adanya program pembangunan yang tertunda. Selain itu, pemerintah diminta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang nilainya telah mencapai Rp 23,19 triliun melalui penataan administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset dan penyelesaian kepastian hukum aset daerah.

Agung Suyoga juga menilai surplus laporan operasional sebesar lebih dari Rp 4 triliun perlu dianalisis lebih mendalam agar benar-benar mencerminkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya akibat rendahnya realisasi belanja.

Selain aspek fiskal, PDIP juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mulai mengakomodasi kebijakan keadilan fiskal berbasis jasa lingkungan. Fraksi ini mengapresiasi inisiatif Kabupaten Bangli dalam menyusun kajian mekanisme pembayaran imbal jasa lingkungan dan meminta pemerintah menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaannya lintas kabupaten/kota.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra-PSI juga memberikan perhatian terhadap efektivitas pengelolaan APBD. Fraksi ini menilai politik anggaran harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan transparansi sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketua Gerindra-PSI Gede Harja Astawa realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 7,04 triliun atau 105,82 persen dari target sebesar Rp 6,66 triliun. Sementara belanja daerah terealisasi Rp 6,55 triliun atau 88,42 persen dari pagu anggaran, dengan SiLPA mencapai Rp 712,87 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 685,03 miliar merupakan SiLPA bebas.

Meski PAD berhasil melampaui target hingga mencapai Rp 4,62 triliun atau 109,77 persen, Fraksi Gerindra-PSI menilai masih terjadi ketimpangan pada komponen PAD. Retribusi daerah melonjak hingga 206,98 persen dari target, sedangkan komponen lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi 79,31 persen.

Karena itu, Fraksi meminta ketimpangan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan target PAD pada Perubahan APBD Tahun 2026.

Selain itu, Fraksi juga menyoroti realisasi PWA yang baru mencapai Rp 369,02 miliar atau 73,8 persen dari target, dan baru sekitar 35 persen dari potensi penerimaan sebesar Rp 1,05 triliun.

Fraksi Gerindra-PSI mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan regulasi agar pemungutan PWA lebih optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta menjamin transparansi penggunaan dana yang bersumber dari PWA sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

Fraksi juga menilai tidak terealisasinya rencana pinjaman daerah sebesar Rp 530 miliar perlu menjadi evaluasi dalam penyusunan APBD berikutnya, mengingat meski pinjaman batal dilakukan, SiLPA justru tetap tinggi.

"Terlepas dari aspek kewajaran atas laporan keuangan yang memperoleh opini WTP, namun dari aspek kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap PAD dan penerimaan pembiayaan perlu mendapat perhatian," kata Politisi asal Buleleng ini.

Ketua DPC Gerindra Buleleng itu juga memberi perhatian terhadap realisasi belanja daerah, khususnya pemenuhan alokasi belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan capaian mandatory spending Tahun 2025, baik untuk belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, pengawasan, maupun infrastruktur pelayanan publik, serta proyeksi pemenuhannya pada tahun-tahun berikutnya. 

Menurutnya, ketidakseimbangan alokasi anggaran wajib dapat berdampak terhadap sektor lainnya, bahkan berpotensi menimbulkan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Pemerintah Provinsi Bali memberikan penjelasan terhadap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD 2025, terutama terkait pengelolaan hibah, proyek Menara Turyapada, temuan berulang hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan aset daerah.

"Kami ingin mendapat penjelasan dari Gubernur terkait pengelolaan hibah pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dinilai belum memadai, potensi kelebihan pembayaran pembangunan Menara Turyapada sebesar Rp 2,31 miliar, temuan berulang dari tahun ke tahun, serta manajemen aset daerah yang belum memadai," ujar I Gusti Ayu Mas Sumatri.

Mantan Bupati Karangasem pada periode 2016 hingga 2021 ini juga mempertanyakan tingginya realisasi retribusi daerah yang mencapai 206,97 persen dari target dan meminta penjelasan apakah hal tersebut dipengaruhi kesalahan dalam penyusunan target PAD.

Selain itu, fraksi ini menyoroti rendahnya realisasi belanja modal, khususnya belanja modal tanah yang hanya mencapai Rp1,18 miliar atau sekitar 3,80 persen dari target Rp 31,06 miliar.

Demokrat-NasDem juga mempertanyakan realisasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang hanya mencapai 86,25 persen dan dampaknya terhadap pelaksanaan APBD pemerintah kabupaten/kota.

Dalam aspek pembiayaan, Mas Sumatri meminta pemerintah tidak lagi memasukkan rencana pinjaman daerah sebagai penutup defisit apabila pada akhirnya tidak direalisasikan. Fraksi juga meminta pemerintah terus mempertahankan peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Demokrat-NasDem berharap pemerintah tidak hanya mengejar tingginya serapan anggaran, tetapi memastikan setiap program benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada bagian akhir pandangannya, Mas Sumatri meminta Pemprov Bali memberikan perhatian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk Kabupaten Karangasem yang pada Tahun Anggaran 2026 turun menjadi sekitar Rp 18 miliar dari Rp 25 miliar pada tahun sebelumnya. 

Padahal, Pemerintah Kabupaten Karangasem mengusulkan bantuan lebih dari R p90 miliar, termasuk untuk rehabilitasi RSUD Karangasem. Menurut Mas Sumatri, ruang fiskal yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Bali.

"Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Bali, maka Fraksi Demokrat-NasDem mengusulkan agar Saudara Gubernur memperhatikan kebutuhan masyarakat Karangasem akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan setara dengan semua kabupaten/kota lainnya di Bali dengan memberikan BKK untuk rehabilitasi RSUD Karangasem sesuai proposal yang telah disampaikan, mengingat adanya SiLPA sebesar Rp 712 miliar lebih," tandas Mas Sumatri. (Z/002)