Komisi III DPRD Badung Gelar Rapat Kerja Dengan BPKAD dan Bapeda Terkait SILPA Rp. 1,1 Triliyun Lebih
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (KaBKPAD) dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) membahas terkait tingginya SILPA yang mencapai Rp 1,1 triliyun lebih.
Raker dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan bersama anggota Komisi III lainnya berlangsung di Gosana II Sekretariat DPRD Badung, Senin (13/7).
Ketua Komisi III Ponda Wirawan mengatakan, Raker dilaksanakan untuk menyamakan persepsi khususnya sehingga satu bahasa dalam mempermudah memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Kepala BPKAD Badung I Ketut Wisuda mengatakan, SILPA tahun anggaran 2025 cukup besar Rp 1;1 triliyun lebih yang terdiri dari ada namanya yang terikat dan non terikat.
Untuk SILPA yang non terikat dipergunakan untuk memitigasi di awal tahun seperti untuk belanja pegawai,telp, operasional dll yang dibayar dimuka.
Dan sebagai Pemda yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi atau kemandirian fiskal harus disediakan dana sekitar 3 persen dari APBD.
"Disamping itu tingginya Silpa tahun 2025 karena ada beberapa program yang memang tidak bisa tereksekusi seperti dalam pengadaan tanah untuk nfrastruktur jalan walau dana sudah disiapkan, " Ujar Wisuda.
Anggota Komisi III I Nyoman Satria mengatakan, Silpa sebesar Rp 1,1 triliyun lebih tahun 2025 dibanding dengan pemerintahan tahunya sebelumnya yang jauh lebih besar.
SILPA terjadi bisa karena kelebihan dari target yang ditetapkan atau bisa juga dari sisa pembangunan proyek proyek yang juga menjadi SILPA.
Namun demikian menurut Satria SILPA sangat dibutuhkan BPKAD karena harus memiliki uang cash flow (uang kas) guna memenuhi keperluan atau kebutuhan yang sifatnya membayar dimuka.
Oleh karena itu tegas Satria SILPA Rp. 1,1 T lebih sangat rasional.memang sangat dibutuhkan harus ada uang Kas
Tahun 2025 target PAD dipatok Rp 10,8 T lebih namun realisasinya hanya Rp 8,6 T lebih.
Ke depan dan untuk APBD seterusnya jelas Satria dipasang target yang bisa direalisasi dengan baik. Seraya sikap ke hati-hatian harus tetap dipegang teguh untuk bisa terpenuhi target yang dipasang.
Satria pun berharap kepada semua ASN (PNS,P3K ) yang ada di Badung untuk ikut membantu dalam mengoptimalkan PAD.
Karena semua ASN menikmati PAD ini sehingga wajib harus semua ikut bahu membahu membantu potensi yang harus dipajaki.
Sementara itu anggota Komisi III I Wayan Sandra mengatakan, pihaknya memahami apa yang telah dijelaskan BPKAD terhadap terjadinya SILPA yang cukup tinggi ini.
Namun perlu dilihat kinerja dari Dinas terkait.kenapa bisa terjadi SILPA. ilpa.Apakah terjadi SILPA akibat lpa tidak mampu bekerja atau karena memang ada efisiensi.
Hal ini menurut Sandra sangat penting untuk dijelaskan, karena setiap 4 bulan sekali anggota DPRD Badung kelapangan melakukan reses. Ini tentu nanti akan menjadi pertanyaan besar apabila tidak bisa dijawab pertanyaan tersebut dengan baik.
Kepada Kepala Bapeda Kabupaten Badung Sandra mengharapkan perlu kerja ekstra dalam mengoptimalkan PAD.
Mengingat Badung masih banyak memiliki potensi sumber pendapatan daerah yang untuk meningkatkan PAD lebih tinggi lagi.
Dicontohkannya di Kuta Utara seperti Canggu dan Tibubeneng saat ini pembangunan Villa, Cafe, Warung, Toko dll sangat masif yang seharusnya dikenakan pajak.
Mengingat yang dibangun oleh pemilik modal itu bertujuan bisnis dan pemiliknya sebagian besarnjiga orang luar Labupaten Badung.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) mengatakan, tahun 2025 target PAD sebesar Rp 9,3 triliyun lebih dengan realisasi sebesar Rp 7,2 triliyun lebih.
Tahun ini tercatat sebanyak 3400 wajib pajak (WP) yang sudah mendaftar secara mandiri. Sedangkan masih ada sebanyak 2000 WP yang belum mendaftarkan dirinya. (Mur/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Koster Ingin Transportasi Pariwisata di Bali Punya Standarisasi
