Sawah Kian Terjepit, Wandhira Desak Pemerintah Jamin Pasar dan Asuransi Petani
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Derasnya arus perkembangan pariwisata di Bali bak pisau bermata dua.
Di satu sisi menjadi tulang punggung ekonomi, namun di sisi lain kian memojokkan nasib para petani sawah.
Kondisi timpang ini memicu sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira.
Wandhira menilai, kondisi saat ini sama sekali belum berpihak kepada petani.
Ketika pembangunan vila dan berbagai fasilitas pariwisata menjamur, harga tanah di sekitar kawasan wisata melonjak drastis. Ironisnya, di tengah tekanan ekonomi tersebut, petani justru terus dituntut untuk mempertahankan lahan pertanian mereka tanpa adanya insentif yang memadai dari pemerintah.
Padahal menurut Wandhira, menjaga sawah bukan sekadar urusan bercocok tanam, melainkan langkah krusial dalam menjaga ketahanan pangan, melestarikan budaya, sekaligus mempertahankan daya tarik pariwisata Bali untuk generasi mendatang.
Oleh karena itu, ketika petani mempertahankan sawahnya, sesungguhnya mereka turut menjaga keberlangsungan industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Dewata.
Melihat realita tersebut, Wandhira mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan pasar yang kontinu untuk menampung hasil pertanian.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas pemasaran hasil pertanian dan menyediakan asuransi gagal panen bagi para petani.
Ia menyarankan agar lebih baik dibentuk sebuah lembaga khusus untuk menampung hasil petani, di mana lembaga ini sudah memegang akses pasar yang jelas.
"Kalau saya berpikirnya, siapkan pasar yang kontinu untuk menampung hasil pertanian. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pemasaran hasil pertanian dan ada asuransi gagal panen," ujar Wandhira.
Tak hanya urusan pasar, Wandhira juga menegaskan perlunya langkah pengawasan yang ketat dari sisi birokrasi dan anggaran. Ia menyatakan bahwa semua pihak harus melihat kembali RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) pemerintah untuk memastikan apakah perlindungan petani ini sudah masuk dalam rencana pembangunan.
Selain itu, pengecekan juga harus dilakukan pada RKAPD (Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah) di masing-masing dinas untuk memastikan apakah hal itu dianggarkan atau tidak.
"Adakah hal ini masuk dalam rencana pembangunan tersebut. Kita juga harus melihat RKAPD (Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah) di masing-masing dinas, apakah ada dianggarkan hal itu?"
Lebih lanjut, Wandhira mengingatkan pentingnya meninjau kalender kerja pemerintah per kuartalnya. Menurutnya, hal yang paling penting untuk dipantau adalah Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja dari masing-masing dinas per kuartal, guna melihat secara transparan apa saja yang nyata dikerjakan dari Q1 hingga Q4.
Melalui pengawasan ketat pada RPJM, RKAPD, hingga KPI dinas per kuartal (Q1–Q4), keberpihakan terhadap petani bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terukur demi menyelamatkan masa depan subak dan pariwisata Bali. (SUK/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Ngusaba Pitara, Wagub Cok Ace Himbau Masyarakat Ajegkan Empat Pergub
