Windia: Tidak Perlu Formal Ada Debat Capres

Artaya - atnews

2019-02-19
Bagikan :
Dokumentasi dari - Windia: Tidak Perlu Formal Ada Debat Capres

Pengamat subak Prof. Wayan Windia mengemukakan bahwa tidak perlu formal ada debat capres seperti sekarang ini. 
Debat capres secara formal hanya mengukuhkan eksistensi kita sebagai negara libral. 
Kemudian akan terjadi dikotomis dalam masyarakat yang sudah plural. Debat capres seperti ini tidak sesuai dengan ideologi negara yakni Pancasila. 
Negara menginginkan kita agar terjadi musyawarah dan mufakat, karena pendiri bangsa ini sangat sadar bahwa kita adalah bangsa yang plural, ada mayoritas dan ada minoritas, dll. Kalau sudah terjadi dikotomis, maka masing-masing pihak akan enggan untuk menerima atau mengimplemantasikan ide dari pihak lain. Padahal esensi dari Pancasila bukan demikian. Biarpun idenya dari kalangan minoritas, atau dari lawan politik, tetapi kalau ide itu sangat relevan untuk penguatan bangsa ke depan, maka haruslah dilaksanakan. Di samping itu, terlalu besar sumberdaya yang harus dimanfaatkan untuk sebuah output yang belum tentu baik. Apalagi kalau terjadi debat-kusir, serta ditambah dengan adanya ledakan di dekat lokasi debat, maka hoax bisa saja merarjalela.
​Sebaiknya debat antar capres dilakukan di tempat-tempat tertentu, di mana menurut capres itu relevan. Tidak perlu dalam konteks dikotomis dalam debat formal dalam suatu ruangan yang gaduh. Yang penting sang capres menguraikan gagasan-gagasannya, entah di mana, terserah.  Toh rakyat atau pers akan mencatat apa yang dikemukakan sang capres tsb. Dengan demikian sang capres tidak perlu nervus dan dibatasi waktu dalam menyampaikan gagasannya. Biarkanlah gagasannya disampaikan secara rileks, di semua tempat yang dianggap tepat di kawasan NKRI. Barangkali dengan cara ini, maka gagasannya akan dapat disampaikan dengan lebih lengkap dan sistimatis, serta lebih mudah dimengerti. Kalau ada rakyat yang bertanya pada saat itu, ya silahkan saja. Pers juga mungkin bisa bertanya.
​Windia yang pakar subak mengemukakan tentang sistem demokrasi yang dikembangkan di subak. Semua persoalan dimusyawarahkan di kawasan subak ybs. Kenapa mereka bisa bermusyawarah ? Karena subak merasa bahwa semua anggota subak memiliki tujuan yang sama. Yakni bisa membagi air secara adil, bisa menanam dan panen bersamaan, bisa saling pinjam air irigasi, dll. Hal yang analogis juga eksis dalam NKRI. Bahwa tujuan republik ini jelas tertera dalam pembukaan UUD 1945. Karena semua komponen bangsa harus menuju ke arah tujuan yang sama tsb. Kalau perlu harus dibuatkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk kurun waktu 25-30 tahun. Maka setiap capres tidak boleh menyimpang dari GBHN itu. Dengan demikian debat capres yang menguras tenaga dan menguras banyak sumberdaya, dapat dihilangkan. Mari kita kembali ke jati diri bangsa dan NKRI. Jangan terus semakin menyimpang dari dasar negara yakni Pancasila, yang dahulu dibela dengan tetesan darah.(*)

Baca Artikel Menarik Lainnya : Banjir Halmahera Tengah Berangsur Surut, BPBD Masih Lakukan Pendataan

Terpopuler

Mahābhārata dan Ramayana sebagai Spiritualitas Pembebasan

Mahābhārata dan Ramayana sebagai Spiritualitas Pembebasan

Pardana Menteri Bharat Narendra Modi tiba di Indonesia

Pardana Menteri Bharat Narendra Modi tiba di Indonesia

POM MIGO KAORI

POM MIGO KAORI

Mendagri Tito Lantik Sang Made Mahendra Jaya sebagai Penjabat Gubernur Bali

Mendagri Tito Lantik Sang Made Mahendra Jaya sebagai Penjabat Gubernur Bali

Presiden Jokowi di Hadapan Warga Bali: Sambut Pesta Demokrasi dengan Cara Beradab

Presiden Jokowi di Hadapan Warga Bali: Sambut Pesta Demokrasi dengan Cara Beradab

Gubernur Ingatkan Generasi Milenial Untuk Berkendara dengan Aman

Gubernur Ingatkan Generasi Milenial Untuk Berkendara dengan Aman