Ketua DPRD Buleleng Dorong Alternatif Pangan Non Beras
Banner Bawah

Ketua DPRD Buleleng Dorong Alternatif Pangan Non Beras

Artaya - atnews

2021-04-01
Bagikan :
Dokumentasi dari - Ketua DPRD Buleleng Dorong Alternatif Pangan Non Beras
Slider 1
Buleleng (Atnews) - Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mendorong sektor  pertanian dengan  pengembangan tanaman pangan sebagai alternatif pengganti beras.  Ini penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan pangan menuju ketahanan pangan nasional. 
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Supriatna pada rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) tahun 2021 secara daring di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng, Rabu (31/3).
Supriatna menjelaskan, selain itu juga dikembangkan upaya-upaya pengelolaan pertanian yang dikelola secara holistik dari hulu hinga hilir berbasis potensi pasar. 
Ketua dewan yang didampingi pimpinan dan anggota DPRD Buleleng dalam presentasinya tentang pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Buleleng, mengemukakan, bahwa sektor pertanian agar diperhatikan lagi terutama lahan pertanian non beras sebagai penguatan ekonomi guna membangun kemandirian pangan keluarga. 
"Pengelolaan lahan pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai alternatif dalam bertani perlu dilakukan. Begitu halnya di masa pandemi ini penting juga menerapkan model-model pertanian alternatif-alternatif yang lain misalnya hidroponik ataupun urban farming. Ini bisa kita dorong dimasa pandemi, paling tidak untuk bisa menjaga ketahanan pangan dilingkup keluarga," tambahnya.
Ditemui seusai kegiatan Supriatna kembali menegaskan bahwa terkait dengan Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B) yang sedang kita bahas, pemerintah daerah tidak hanya terfokus pada perlindungan lahan pertanian yang menghasilkan beras saja, melainkan juga agar memperhatikan lahan pertanian produksi non beras seperti jagung, ketela, sorgum yang sudah mulai bisa dikembangkan saat ini, terutama di daerah kering seperti di Tejakula dan Gerokgak. 
Untuk itu Supriatna berharap ketika Ranperda ini disahkan menjadi perda, Dinas Pertanian bisa memberikan inovasi-inovasi untuk menunjang hal-hal yang berkaitan dengan LP2B ini khususnya di daerah yang kering yang sangat sulit untuk menanam padi.
"Berbicara lahan pertanian kan tidak hanya sawah, tapi bagaimana di daerah-daerah seperti Tejakula dan Gerokgak yang notabene kering dan sangat kecil kemungkinannya untuk menanam padi, lahan pertanian itu bisa tetap produktif dengan mengoptimalkan bahan pangan non beras ini," Ujarnya. (WAN)

Baca Artikel Menarik Lainnya : Smartdesa C@shless No.1

Terpopuler

Menanti Bukti Nyata Wacana Koster, Pengamat: Jangan Hanya 'Omon-Omon' Bela Petani Bali!

Menanti Bukti Nyata Wacana Koster, Pengamat: Jangan Hanya 'Omon-Omon' Bela Petani Bali!

Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Pemagangan 2025 Batch 3

Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Pemagangan 2025 Batch 3

ADVERTISING JAGIR
Official Youtube Channel

#Atnews #Jagir #SegerDumunTunas

ADVERTISING JAGIR Official Youtube Channel #Atnews #Jagir #SegerDumunTunas

Rawan Perlintasan Ilegal, Sinergi Imigrasi dan ITB Inisiasi 'Pagar Digital'Patroli Drone untuk Pengawasan Perbatasan

Rawan Perlintasan Ilegal, Sinergi Imigrasi dan ITB Inisiasi 'Pagar Digital'Patroli Drone untuk Pengawasan Perbatasan

Indonesia Emas 2045: Wapres Gibran Dorong Peningkatkan Kapasitas Generasi Muda Hindu di GHBC 2026

Indonesia Emas 2045: Wapres Gibran Dorong Peningkatkan Kapasitas Generasi Muda Hindu di GHBC 2026

Rekayasa Sosial untuk Hindu yang Inklusif dan Adaptif

Rekayasa Sosial untuk Hindu yang Inklusif dan Adaptif