Menuju Bali Damai, Raja Pemecutan Minta Gubernur Koster Menengahi Polemik Sampradaya

Denpasar (Atnews) - A.A. Ngurah Manik Parasara yang bergelar Ida Cokorda Pemecutan XI angkat bicara terkait adanya laporan yang menyeret nama Gubernur Bali Wayan Koster diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia oleh Yayasan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Indonesia. 

Gubernur Koster bersama 12 nama yang diadukan lainnya, diduga menghalangi hak-hak beribadah oleh penganut Sampradaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

Penglingsir Puri Pemecutan ini, meminta Gubernur Koster untuk mengakhiri polemik Sampradaya, agar berada di tengah-tengah bersama pihak terkait lainnya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selaku Gubernur Bali, juga harus memanggil semua pihak, baik itu MDA,PHDI, MKKBN, ISKCON untuk berdialog mencari jalan tengah sekaligus demi menjaga keamanan dan kenyamanan Bali.

Raja Pemecutan ini menjelaskan, kalau bicara polemik agama di Bali sudah ada sejak jaman kerajaan, tetapi dengan munculnya Parisadha permasalahan agama bisa disatukan kembali. 

Tetapi seperjalanan waktu, banyak oknum tokoh-tokoh agama yang tidak mengerti akan kesatuan dan jatuh ke tangan politik. 

Maka dari itu untuk demi menjaga kerukunan beragama di Bali ISKCON tidak perlu melapor kasus ini, tetapi bisa melakukan dialog dan Gubernur Bali harus bisa di tengah-tengah dengan tidak memihak siapapun. 

"Gubernur kan punya wewenang panggil itu semua yang bermasalah untuk berdialog. Gak perlulah ISKCON melapor, semua masalahkan bisa dibicarakan dahulu," tegasnya ketika ditemui di Puri Agung Pemecutan, Rabu (9/6/2021) malam.

Lebih lanjut Ida Cokorda menambahkan melalui jalan dialog merupakan cara terbaik untuk menjaga ketentraman, sebab di Bali tidak bisa saling ngotot, saling tutup, koar-koar di jalan dan akhirnya bisa mengancam keberangsungan pariwisata di Bali. 

"Bali ini kecil, gak usahlah ribut-ribut apalagi sesama Hindu, sudah pandemi, pariwisata sepi, lebih baik kita berdialog gunakan akal dan pikiran bukan menggunkan otot, lapor sana sini," tegasnya, seraya mengaku, masalah ini merupakan masalah keagamaan bukan masalah buruh, jadi menyelesaikan masalah tidak dengan emosi. 

“Saya ingin agar kita semangat untuk membangun Bali ini,” ucapnya, sekaligus meminta masyarakat Bali, khususnya umat Hindu harus tetap damai. 

"Jangan sampai Bali yang penduduknya sedikit, malah terjadi perpecahan. Bali ini bukan milik si A, si B, tetapi milik bersama-sama. Pemerintah juga harus adil, jangan memihak, Gubernur Bali harus berada di tengah-tengah," tutupnya. (Gab/ART/001)