Karangasem, 26/7 (Atnews) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi didampingi Gubernur Wayan Koster meninjau rencana pengembangan kawasan Dermaga Sanur di Pantai Matahari Terbit, Denpasar serta kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, Jumat (26/7).
Di Pelabuhan Tanah Ampo Karangasem Menhub mengatakan bahwa, proyek kelanjutan pembangunan pelabuhan yang sempat terhambat ini, juga akan mengadeng pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi di bidang konektifi, baik itu untuk pelabuhan bagi yacht ataupun cruise.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, Bali ditingkatan kapasitasnya sebagai tempat tujuan wisata. Sebagaimana kita ketahui, Pelabuhan Tanah Ampo adalah salah satu konektifitas pariwisata. Jadi, proyek ini memang kolaborasi antara pemerintah tingkat II, I, dan Pusat. Nah untuk selanjutnya, kita ingin lebih profesional," ujar Menhub Budi Karya.
Di sisi lain Gubernur Koster pada kesempatan itu menjelaskan berbagai kendala penyebab belum beroperasinya Pelabuhan Tanah Ampo, serta soal rencana untuk mengatasi. “Diduga lantaran terdapat perbedaan volume pasangan batu pemecah ombak antara kondisi di lapangan. Untuk itu nanti akan dibuatkan penghalang ombaknya, breakwater. Di sebelah kiri (menghadap darat) untuk kapal kecil kita akan keruk, sedangkan vertikal (sandaran kapal) ini untuk kapal lebih besar," terang Gubernur Koster.
Selanjutnya ia menambahkan, pembangunan pelabuhan ini akan dikembangkan melalui sistem pola kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tujuannya menurut dia, agar pengembangannya lebih profesional dan berkualitas guna meningkatkan daya saing dalam peningkatan mutu pelayanan pariwista di Pulau Dewata. Pembangunan pembangunam terus berlangsung, dan diprediksi rampung dua tahun lagi. “Kita harapkan tahun 2020-2021 pengerjaan proyek ini rampung,” tegas Gubernur Koster.
Tampak pula ikut mendampingi Menhub dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemprov Bali.(*/02)