Anggota Dewan Minta Pemerintah Denpasar Tuntaskan Pembangunan Tanpa IMB
Banner Bawah

Anggota Dewan Minta Pemerintah Denpasar Tuntaskan Pembangunan Tanpa IMB

Atmadja - atnews

2019-09-25
Bagikan :
Dokumentasi dari - Anggota Dewan Minta Pemerintah Denpasar Tuntaskan Pembangunan Tanpa IMB
Slider 1
Denpasar, 25/9 (Atnews) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Denpasar AA Gede Mahendra SE, SH meminta pemerintah mengambil tindakan tegas memuntaskan permasalahan pembangunan kantor dan gedung usaha minuman karena belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Bangunan itu berlokasi di Jalan Raya Suniya Negara Desa Pemogan, Denpasar Selatan.
“Untuk itu, pemerintah agar menegakkan aturan hukum dengan tegas dan adil sehingga tidak merugikan masyarakat” kata  Gungde Mahendra di Denpasar, Rabu (25/9).
Apalagi masyarakat setempat sudah melakukan protes terhadap pembangunan itu yang tidak sesuai aturan dan prosedur.
Sebaiknya pemerintah melakukan mediasi sehingga tidak ada konflik yang berkepenjangan baik pihak pengusaha dengan masyarakat setempat.
Begitu juga, bangunan itu ditinjau kembali kelayakannya.
Jika tidak memungkinkan secara aturan dan peruntukkan tata ruang, sebaiknya secara tegas pembangunan diberhentikan.
Upaya itu dalam menjaga wibawa pemerintah dalam mengimplementasikan fungsi sebagai eksekutif.
Dalam mencegah adanya kejadian serupa, pemerintah agar melakukan pembenahan dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara. (ART/02)

Baca Artikel Menarik Lainnya : 21 Titik Gawat Darurat Sampah Plastik di Kawasan Pura Besakih

Terpopuler

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

POM MIGO KAORI

POM MIGO KAORI

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas