Jakarta, 15/11 (Atnews) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio meminta maaf karena belum sempat ke Bali dan dalam konteks berita yang beredar disampaikan bahwa dalam media conference tersebut mengarahkan opini ke arah wista halal.
“Jadi pertanyaan saya jawab bahwa kita akan sediakan friendly moeslem tourism, bukan menjadikan Bali sebagai wisata agama tertentu, istilah friendly ini kan menyejukkan, bukan antipati. Bahkan saya tahu sendiri banyak hotel-hotel di Bali juga sediakan mushala untuk sembahyang, dan tidak pernah ada informasi diskriminasi bagi wisatawan dari agama tertentu," kata Wishnutama di Jakarta, Kamis (14/11).
Hal itu disampaikan ketika menerima tokoh-tokoh pariwsata Bali yakni Ketua PHRI Badung dan Ketua BPPD Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya SE, MBA, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua STPBI Dr. I Made Sudjana, SE, MM, CHT, CHA, Ketua Suksma Bali 2019 I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa, CHA, President Director GHE dan Sekjen BVA Yoga Iswara, BBA, BBM, MM, CHA, Wakil Ketua DPD IHGMA Bali I Ketut Swabawa, CHA, Team Ahli Gubernur Bali Ketut Jaman, SS, MSi, BPPD Badung Jaya Ishwari, DipHRMgt, SST.Par, MMgt, Consultan Bali Convention Exhibition Bureau Levie Lantu.
Kegiatan itu menanggapi isu yang beredar terkait menyulap Bali sebagai destinasi ramah wisatawan muslim seperti menjadi bola panas yang liar bergulir kemana-mana.
Selain menguras energi dan pikiran yang tidak semestinya, beberapa tokoh pariwisata di Bali berinisiatif untuk melakukan audiensi untuk beramah tamah dengan Menteri Wishnutama sekaligus menemukan satu format yang tepat untuk menetralisir ke arah energi positif kedepannya.
Dengan berkomitmen menjaga dan menguatkan Bali dari sisi tradisi, budaya, alam dan kesenian.
Menggarap rencana “Asia Pacific Film Festival” di Bali, mengajukan “World Beach Games 2020” di Bali, mengusulkan “MTV Awards” di Bali. Serta membawa shooting film Holywood ke Indonesia dan Bali.
Pertemuan yang diinisiasi oleh IGAN Rai Surya Wijaya, SE.,MBA ini disiapkan dengan matang melalui komunikasi yang intensif dengan Pak Menteri langsung. Dialog berjalan sangat akrab dan penuh motivasi konstruktif selama 3 jam.
Menurut Rai Suryawijaya, ada 3 hal point yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni (1). perihal pernyataan Menparekraf terkait destinasi ramah wisatawan muslim; (2). sinergi Kemenparekraf dengan pemerintah daerah dalam hal-hal substantif yang bermanfaat untuk jangka panjang dan dampak pertumbuhan ekonomi bagi komunitas dan UKM; serta (3). terobosan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan kepariwisataan berdasar 4 pilar yang telah ditetapkan sebagai UU.
“Kami di industri Pariwisata khususnya sebagai warga Bali adalah pribadi-pribadi yang sangat dialogis dalam menyikapi berbagai hal," ujarnya.
Upaya itu agar informasi tersebut tidak bergulir tambah liar dan menimbulkan efek negatif bagi bisnis pariwisata secara umum, kami pikir harus ada tindakan holistik dan mampu membuat semua pihak dapat menerima klarifikasi atas isu tersebut.
Untuk itu, pihaknya akan menyebarluaskan visi dan misinya agar kita benar-benar fokus pada quality tourism dan manfaat bagi seluruh anak bangsa”.
Di bidang penguatan destinasi, Ketua GIPI Bali Agung Parta menyampaikan bahwa Bali sedang menyiapkan BaliCEB sebagai hub kegiatan MICE di Bali yang memiliki potensi sangat besar kedepannya,
Ditambahkannya pula bahwa Bali memiliki soliditas yang konsisten di industri kepariwisataan dengan melibatkan seluruh asosiasi yang ada.
“Kita ingin kondusitivitas pariwisata bisa terjaga sehingga para wisatawan nyaman datang ke Bali. Isu2 yang kurang relevan dengan pariwisata yang bersifat global ini harus segera dituntaskan” demikian pria yang akrab disapa Gus Agung ini.
Pada kesempatan itu, Tim Pariwisata Bali juga mengusulkan beberapa strategi utk pariwisata ke depannya dalam meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk sinkronisasi program.
Membangun kerjasama yang strategis dari pihak Kemenpar dengan Kemendes terkait penciptaan Community Based Tourism (CBT) utk menguatkan peran masyarakat desa sebagai stakeholders dan shareholders.
Kerjasama yang strategis dengan Kemendikbud terkait kesiapan guru2 SMK dalam menguasai materi perhotelan dan pariwisata. Sehingga komposisi guru produktif bisa lebih banyak kedepannya secara proporsional dibanding guru normatif dan adaptif.
Mendorong percepatan program sertifikasi usaha pariwisata dengan mendorong para Gubernur seluruh Indonesia membuat aturan yang mewajibkan setiap usaha utk melakukan uji sertifikasi kelayakan dan standarisasi usaha menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. (ART/*)