Muak dengan Janji, Warga Suwung Ingin Memastikan Penanganan Sampah TPA
Atmadja - atnews
Denpasar, 21/11 (Atnews) - Warga Banjar dan Pecalang Pesanggaran, Desa Adat Pedungan, Suwung Batan Kendal, Desa Adat Sesetan mendatangi TPA Suwung, Minggu (24/11).
Daerah tersebut yang paling terdampak oleh keberadaan TPA Suwung sejak Tahun 1985 sampai sekarang.
"Kami terima tidak hanya tumpukan sampah saja tapi juga merupakan tumpukan janji, wacana yang kini menjadi bencana," kata Kelian Adat Pesanggaran I Wayan Widiada.
Hal itu telah mengancam dunia pariwisata yang mengakibatkan dari ketidak seriusan untuk menangani hal tersebut.
Anehnya lagi, menurutnya pemerintah selalu menghidar dan saling lempar tanggung jawab dan membikin opini di media untuk menutupi kebohongan dan mengulur-ulur waktu.
Pasca tidak lagi kabupaten lain yang membuang sampah ke TPA Suwung yang pengelolaannya dibawah UPT Provinsi Bali dan di bantu oleh DLHK Denpasar.
Mereka mamastikan dan mengajak masyarakat melihat langsung langkah serta upaya apa yang sudah dilakukan oleh pengelola.
Untuk memperpanjang daya tampung karena secara teknis TPA Suwung sudah overload .
Upaya itu, mengantisipasi musim hujan yang sudah semakin dekat dan yang paling penting untuk memastikan keseriusan pengelola.
Dalam menangani darurat sampah dalam jangka pendek sembari menunggu proses pabrikasi.
Sekaligus mengungkap apa sebenarnya yang terjadi dalam sidak kali ini ada berapa hal yang sangat mengejutkan di temukan di lapangan dalam menangani situasi darurat.
Disayangkan, ketersediaan sarana dan prasarana alat berat seperti Escapator.
Serta alat pendukung lain sudah sangat minim rusak lagi dan sarana untuk antisifasi.
Apabila terjadi kebakaran sangat memperihatinkan karena tidak kejelasan.
Bahkan ada oknum-oknum seolah-olah mempunyai extra power di TPA Suwung yang seolah-olah bisa mengatur semua dengan sesuka hatinya.
Jika tidak ada keseriusan, jangan salahkan masyarakat melakukan "classaction" untuk menutup TPA secara permanen.
Oleh karena sudah muak dengan kebohongan dan lambatnya pemerintah menangani sudah sangat merugikan masyarakat yang kena dampak.
"Ini adalah semua kegagalan dari pemerintah, sudah bencana kok masih sibuk menghindar dari tanggungjawab dan jualan opini di media,"tutupnya. (ART/02)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Enam Arahan Presiden Pada Rakornas Penanggulangan Bencana
