Denpasar (Atnews) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ketut Lihadnyana mengajak media (pers) ikut mengawasi oknum yang berani memungut uang mengatasnamakan pimpinan.
“Tidak ada titipan, atau bayar-membayar dalam meraih jabatan sebab semua itu murni sesuai kompetensi,” kata Lihadnyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bali di Denpasar, Kamis (7/2).
Upaya itu dapat mempercepat mewujudkan visi pembangunan Gubernur Bali Wayan Koster “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai keahliannya masing-masing.
“Jika ada oknum kedapatan jual beli jabatan agar dilaporkan saja kepolisian,” ujarnya.
Semua penempatan itu juga transparan, akuntabel dan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara 12 jabatan yang masih kosong akan dilakukan lelang, kini sedang melakukan penyusnan Tim panitia seleksi (Pansel).
Tim pansel itu nantinya telah dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan persetujuan.
Setelah itu, dilanjutkan membuat tahapan seleksi untuk memilih ASN terbaik yang siap mengabdi untuk bangsa, negara dan daerah secara profesional.
“Peminat cukup tinggi untuk mengikuti proses seleksi, itu pertanda perubahan mindset ASN sudah semakin membaik,” tutupnya. (ART)