Pro Kontra Kenaikan BBM, Tinjauan Ekonomi Politik

Demo besar-besaran oleh kalangan mahasiswa dan buruh masih berlangsung, menolak kenaikan harga BBM, yang  memberikan penggambaran  kerisauan masyarakat yang kehidupannya semakin sulit, akibat naiknya harga-harga yang dipicu oleh kenaikan harga BBM.

Ada perbedaan persepsi antara pemerintah dengan komponen masyarakat dalam isu ini, agaknya pemerintah menganggap dengan bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp.24,17 triliun, dengan rincian: BLT Rp.12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga diberikan Rp.600 ribu per keluarga sebanyak 2 kali, subsidi upah

bagi 16 juta pekerja, yang penghasilannya maksimum Rp.3,5 juta, dengan bantuan Rp.600 ribu per pekerja,subsidi transportasi angkutan umum Rp.2.17 triliun, relatif memadai sebagai bantalan sosial dalam menghadapi naiknya beban hidup akibat inflasi.

Di sisi lain, dari kalangan mahasiswa, buruh dan intelektual kritis, ada sejumlah argumen penolakan, menyebut beberapa, pertama, pemerintah memberikan beban ekonomi ini kepada rakyat yang kehidupanya susah: 26.6 juta orang miskin dan 2/3 dari jumlah penduduk yang rentan menjadi miskin akibat inflasi tinggi yang tidak terkendali. Sedangkan menurut mereka, pemerintah tidak mau berkorban, proyek "mercu suar" IKN jalan terus, demikian juga proyek-proyek lainnya yang kelayakannya rendah dan biayanya mahal.

Kedua, dipertanyakan transparansi dalam perhitungan subsidi BBM sebesar Rp.502 triliun, berkaitan dengan perhitungan biaya produksi terutama dari minyak mentah produksi dalam negeri, yang perkiraan produksinya sekitar 625 ribu barel per hari.

Semestinya harga bahan baku ini bisa nol rupiah, jika kita merujuk Pasal 33 UUD 1945 : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya.

Transparansi dana subsidi BBM ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya moral hazard.

Untuk menghindarkan terjadinya demo yang semakin meluas di banyak kota dan berkepanjangan, yang menciptakan ketidakpastian ekonomi semakin tinggi dengan implikasi politik, sudah semestinya pemerintah mengundang dialog kalangan: mahasiswa,buruh dan gerakan masyarakat sipil lainnya.