Jelang Pemilukada Serentak 2024, Perbekel dan Lurah di Buleleng Diingatkan Jaga Netralitas Demi Pemilu Damai

Buleleng (Atnews) - Pj.Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menekankan, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024, seluruh perbekel (kepala desa) dan lurah di Kabupaten Buleleng menjaga netralitas demi pemilu yang aman dan damai.

Hal disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilihan dan Penandatanganan Ikrar Netralitas di Banyualit Spa and Resort Lovina, Sabtu, (21/9/2024).

Pj Lihadnyana menegaskan pentingnya peran perbekel dan lurah dalam menjalankan empat tugas utama seperti urusan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, dan pembinaan. Pihaknya menekankan bahwa sikap perbekel dan lurah yang menjaga netralitas dan fokus pada pelayanan publik tanpa memihak sangat diperlukan untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan adil.

"Netralitas penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun desa, sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif," ujar Lihadnyana.

Ditambahkan, bahwa setiap pelanggaran oleh perbekel dan lurah akan ditindak sesuai rekomendasi Bawaslu berdasarkan Undang-Undang. Pelaksanaan pemilukada yang kondusif tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di Buleleng tetapi juga di Provinsi Bali secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan kabupaten dalam pemilu serentak harus dijalankan dengan serius agar tidak menambah beban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lihadnyana mengajak seluruh masyarakat Buleleng, termasuk perbekel dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan, untuk berperan aktif menjaga kondusivitas agar Kabupaten Buleleng bisa dikenal karena prestasi, bukan karena masalah.

"Mari bersama-sama menjaga kelancaran Pemilukada nanti dan mewujudkan pemilu yang damai dan demokratis, demi masa depan Buleleng yang lebih baik," ajaknya.

Saat dikonfirmasi wartawan usai acara, Lihadnyana kembali menyatakan, pihaknya mempunyai data perbekel-perbekel (kepala desa) yang tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon. Namun, ia tidak bersedia menyebutkan siapa saja perbekel yang diindikasikan tidak netral tersebut.

“Saya tidak bisa sebutkan berapa jumlahnya. Yang penting ada. Itu kan ada laporannya. Karena itu saya minta Bawaslu untuk pelototi itu,” tegasnya. 

Lihadnyana mengingatkan kepada perbekel dan lurah yang hadir saat acara tersebut tentang perannya. Kata dia, perbekel dan lurah mempunyai empat tugas utama, yakni urusan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, dan pembinaan. Ia meminta perbekel dan lurah yang menjaga netralitas pada Pilkada 2024 ini dan fokus pada pelayanan publik tanpa memihak. Itu demi kondusifnya Buleleng.

“Netralitas penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun desa, sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif,” ujar Lihadnyana.

Lihadnyana menyampaikan, ada sanksi bagi perbekel atau kepala desa tidak netral. Setiap pelanggaran oleh perbekel dan lurah akan ditindak sesuai rekomendasi Bawaslu.

Sementara Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, mengaku belum mempunya informasi atau data tentang perbekel yang terindikasi tidak netral. “Belum ada datanya. Mungkin nanti Pak Pj. Bupati yang memetakan,” katanya.

Ditegaskan, pihaknya akan memerintahkan jajaran pengawas untuk mengawasi perbekel seperti yang disampaikan Pj. Bupati Buleleng. 

Carna juga menjelaskan, Bawaslu Buleleng sudah melakukan upaya pencegahan, dengan mengirim surat kepada para perbekel di Buleleng untuk menjaga netralitas. “Kalau nanti ada ditemukan pelanggaran, kami langsung akan melakukan penindakan, bukan lagi pencegahan,” tandasnya.

Tampil sebagai Narasumber pada sosialisasi pengawasan pemilihan dan penandatanganan ikrar Netralitas, masing-masing Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, Plt.Kadis PMD Buleleng Supartawan serta dari Kejaksaan Negeri Buleleng (WAN)