Prof. Gde Made Swardhana Apresiasi Polda Bali Berantas Korupsi, OTT Kades Bongkasa Bisa jadi Pintu Pembuka Kasus Desa Serupa
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud), Prof Dr. Gde Made Swardhana yang juga Pakar Hukum dan Ahli Kriminologi memberikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum Kepala Desa (Kades/Perbekel) Bongkasa, I Ketut Luki.
Apalagi Polda Bali jalan terus melalukan pemeriksaan untuk mengusut tuntas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bongkasa, Badung.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan mengatakan kepolisian melakukan penyidikan semua pihak-pihak terkait yang dibutuhkan pasti akan dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut.
"Untuk kepentingan penyidikan semua pihak-pihak terkait yang dibutuhkan pasti akan dilakukan pemeriksaan," kata Jansen di Denpasar, Sabtu (9/11) yang lalu.
Kejadian OTT Kades Bongkasa telah menunjukkan bahwa penegak hukum masih berada di baris terdepan memberantas korupsi.
OTT itu menjadi pintu pembuka dalam mengungkap kasus lainnya, tidak menutup kemungkinan adanya kasus serupa di desa-desa lain di seluruh Bali.
"Kalau OTT itu artinya sudah dari jauh hari yang bersangkutan ini diselidiki. Tentu Polisi sebelumnya sudah melakukan observasi terhadap yang bersangkutan sebelum dilakukannya OTT, ini kan operasi intelijen. Kalau saya ditanya apakah ada kemungkinan terjadi di desa-desa lain? Tidak menutup kemungkinan, semua prosedur kan tinggal menunggu waktu saja," ungkap Prof Dr. Gede Suardana di Denpasar, Selasa (12/11).
Lebih lanjut, Dr. Gede menerangkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) yang terlibat langsung dalam OTT Bendesa Bongkasa, terlebih dahulu sudah memiliki rekam jejak dari targetnya, pihaknya tak menampik bahwa tersangka OTT sudah dari jauh hari menjadi target.
Ia memandang, apa yang telah dilakukan Polda Bali adalah sesuatu yang baik, menunjukkan Indonesia masih melakukan perlawanan terhadap korupsi, ketimbang mereka tidak bekerja dan membiarkan korupsi merajalela di Bali.
"Itu merupakan langkah baik dari Polda Bali, secara tegas ikut memberantas korupsi di Bali. Untuk oknum-oknum lainnya, saya ingatkan hati-hati, jangan main-main sama uang negara," sentilnya.
Menurut Dr. Gede, apa yang dilakukan oleh oknum Perbekel Bongkasa tidak dibenarkan secara Undang-Undang (UU) dan hukum di negara ini, mengingat Perbekel/Kades adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima upah dari APBN dan APBD, seharusnya ikut membangun kepercayaan masyarakat desanya.
"Saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini, kejadian yang mencoreng citra Bali. Untuk Perbekel laiinya yang telah diberikan amanat dan biaya untuk membangun desa, lakukanlah sesuai aturan Undang-Undang, jangan mencari keuntungan," tegasnya.
OTT Perbekel Bongkasa, Polda Bali Amankan Uang Rp 20 Juta
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kades atau Perbekel Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, I Ketut Luki yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) aparat Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bali, Selasa, 5 November 2024 pagi, ternyata diduga memeras kontraktor pembangunan pura di Desa Bongkasa. Dalam pembangunan proyek pura yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bongkasa sebesar Rp 2,5 miliar itu tersangka meminta fee Rp 20 juta.
Dalam melancarkan aksinya tersangka tidak memproses termin yang diajukan oleh kontraktor. Caranya, tersangka menunda penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan tidak melakukan autorisasi pada Sistem Informasi Bank Bali (IBB) sebelum ada kesanggupan dan kesepakatan untuk memberikan fee.
Akibatnya dana termin yang diajukan oleh kontraktor belum bisa ditransfer ke rekeningnya.
Kronologi singkat, pada saat transaksi berlangsung aparat kepolisian yang sebelumnya telah mengincar peristiwa itu terjadi langsung melakukan penangkapan.
Pada saat itu juga polisi langsung menyita barang bukti utama kasus dugaan korupsi tersebut berupa uang Rp 20 juta yang baru saja diterima dan dimasukkan ke dalam saku celana oleh tersangka. (GAB/001)
Apalagi Polda Bali jalan terus melalukan pemeriksaan untuk mengusut tuntas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bongkasa, Badung.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan mengatakan kepolisian melakukan penyidikan semua pihak-pihak terkait yang dibutuhkan pasti akan dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut.
"Untuk kepentingan penyidikan semua pihak-pihak terkait yang dibutuhkan pasti akan dilakukan pemeriksaan," kata Jansen di Denpasar, Sabtu (9/11) yang lalu.
Kejadian OTT Kades Bongkasa telah menunjukkan bahwa penegak hukum masih berada di baris terdepan memberantas korupsi.
OTT itu menjadi pintu pembuka dalam mengungkap kasus lainnya, tidak menutup kemungkinan adanya kasus serupa di desa-desa lain di seluruh Bali.
"Kalau OTT itu artinya sudah dari jauh hari yang bersangkutan ini diselidiki. Tentu Polisi sebelumnya sudah melakukan observasi terhadap yang bersangkutan sebelum dilakukannya OTT, ini kan operasi intelijen. Kalau saya ditanya apakah ada kemungkinan terjadi di desa-desa lain? Tidak menutup kemungkinan, semua prosedur kan tinggal menunggu waktu saja," ungkap Prof Dr. Gede Suardana di Denpasar, Selasa (12/11).
Lebih lanjut, Dr. Gede menerangkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) yang terlibat langsung dalam OTT Bendesa Bongkasa, terlebih dahulu sudah memiliki rekam jejak dari targetnya, pihaknya tak menampik bahwa tersangka OTT sudah dari jauh hari menjadi target.
Ia memandang, apa yang telah dilakukan Polda Bali adalah sesuatu yang baik, menunjukkan Indonesia masih melakukan perlawanan terhadap korupsi, ketimbang mereka tidak bekerja dan membiarkan korupsi merajalela di Bali.
"Itu merupakan langkah baik dari Polda Bali, secara tegas ikut memberantas korupsi di Bali. Untuk oknum-oknum lainnya, saya ingatkan hati-hati, jangan main-main sama uang negara," sentilnya.
Menurut Dr. Gede, apa yang dilakukan oleh oknum Perbekel Bongkasa tidak dibenarkan secara Undang-Undang (UU) dan hukum di negara ini, mengingat Perbekel/Kades adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima upah dari APBN dan APBD, seharusnya ikut membangun kepercayaan masyarakat desanya.
"Saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini, kejadian yang mencoreng citra Bali. Untuk Perbekel laiinya yang telah diberikan amanat dan biaya untuk membangun desa, lakukanlah sesuai aturan Undang-Undang, jangan mencari keuntungan," tegasnya.
OTT Perbekel Bongkasa, Polda Bali Amankan Uang Rp 20 Juta
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kades atau Perbekel Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, I Ketut Luki yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) aparat Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bali, Selasa, 5 November 2024 pagi, ternyata diduga memeras kontraktor pembangunan pura di Desa Bongkasa. Dalam pembangunan proyek pura yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bongkasa sebesar Rp 2,5 miliar itu tersangka meminta fee Rp 20 juta.
Dalam melancarkan aksinya tersangka tidak memproses termin yang diajukan oleh kontraktor. Caranya, tersangka menunda penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan tidak melakukan autorisasi pada Sistem Informasi Bank Bali (IBB) sebelum ada kesanggupan dan kesepakatan untuk memberikan fee.
Akibatnya dana termin yang diajukan oleh kontraktor belum bisa ditransfer ke rekeningnya.
Kronologi singkat, pada saat transaksi berlangsung aparat kepolisian yang sebelumnya telah mengincar peristiwa itu terjadi langsung melakukan penangkapan.
Pada saat itu juga polisi langsung menyita barang bukti utama kasus dugaan korupsi tersebut berupa uang Rp 20 juta yang baru saja diterima dan dimasukkan ke dalam saku celana oleh tersangka. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sengketa Tanah Masih Jadi Permasalahan Serius di Bali
