Bus Trans Sarbagita Dioperasikan, Pj Gubernur Bali Bersurat ke Menteri Perhubungan Mohon TMD Dilanjutkan

Denpasar (Atnews) - Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengupayakan menyediakan transportasi publik yang modern (smart transportation) di kawasan perkotaan, khususnya Sarbagita.

Hal itu disampaikan pasca Bus Trans Metro Dewata (TMD) dengan Teman Bus mulai Tahun Baru 2025, tepat tanggal 1 Januari, resmi berhenti beroperasi. Apalagi banyak pengguna setia TMD kecewa serta adanya petisi yang sudah tembus 14.000 lebih. 

Mahendra mengatakan pada APBD Perubahan 2024, sebenarnya telah dialokasikan pembiayaan untuk 1 koridor Trans Metro Dewata, namun tidak terserap/terpakai, sehubungan belum ada pengalihan tanggungjawab pengelelolaan Trans Metro Dewata dari Kemenhub kepada Pemprov Bali untuk 1 koridor yang direncanakan.

Oleh karena anggaran yang disiapkan untuk 1 koridor tersebut tidak terserap, maka pada APBD 2025 tidak lagi dialokasikan. Namun pada akhir tahun 2024 pembiayaan oleh Kemenhub dihentikan. "Sementara APBD sudah ditetapkan," kata Mahendra Jaya kepada Atnews di Denpasar, Kamis (2/1).

Terkait dengan penyedian layanan transportasi publik, pihaknya terus berupaya agar dapat menyediakan/ meningkatkan layanan transportasi publik yg modern (smart transportation) di kawasan perkotaan (Sarbagita).

"Berbagai upaya telah dan sedang kami lakukan, termasuk atas penghentian operasional Trans Metro Dewata dengan skema BTS oleh Kemenhub, Kami telah pula bersurat kepada Menteri Perhubungan," ungkapnya.

Upaya itu memohon untuk Trans Metro Dewata dengan skema BTS dapat dilanjutkan, dan sedang menyiapkan skema pergeseran anggaran untuk pembiayaan 1 koridor. "Semoga ada kabar baik," harapnya.

Namun ketika ditanya soal beroperasinya Trans Sarbagita. "Perlu proses dumun (dulu-red)," singkatnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengaku telah mengerahkan bus Trans Sarbagita 10 bus sebagai "back up" untuk mengisi rute yang ditinggalkan bus Trans Metro Dewata (TMD). Sebanyak 8 bus beroperasi dan 2 cadangan.

Bus yang dioperasikan oleh Dishub Bali tersebut mulai berjalan dengan rute GOR Ngurah Rai-Terminal Pesiapan via Terminal Ubung dan Terminal Mengwi serta rute GOR Ngurah Rai-Politeknik Negeri Bali melalui Sentral Parkir Kuta. 

Sebelumnya, Direktur PT Satria Trans Jaya I Ketut Edi Dharmaputra mengharapkan selaku operator bus Trans Metro Dewata (TMD) mengharapkan transportasi umum tersebut kembali bisa beroperasi.

Oleh karena, bus dengan Teman Bus mulai Tahun Baru 2025, tepat tanggal 1 Januari, resmi berhenti beroperasi.

Operetor memiliki 105 bus untuk melayani enam koridor. Dengan total karyawan 317 orang, termasuk 228 sopir. Selama beroperasi 105 TMD untuk 6 koridor mampu mengangkut 5.000 penumpang per hari.

Kehadiran transportasi tersebut merupakan program stimulus dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan selama lima tahun, 6 Desember 2019 hingga 6 Desember 2024.

Hal ini sejalan dengan berakhirnya nota kesepakatan nomor HK.201/8/16/DRJD/2019 tentang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Denpasar.

Namun pihaknya masih kerjasama dengan Pihak Pemprov. Bali maka operasi TMD hingga 31 Desember 2024. 

Stimulus untuk pengoperasian TMD yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN sekitar Rp.75 miliar per tahun untuk 105 unit bus.

Awal proyek itu diluncurkan, Kota Denpasar menjadi lima kota prioritas dengan Kota Medan, Palembang Yogyakarta, Solo. 

Untuk itu, proyek stimulus itu dapat dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Medan, Solo maupun Yogyakarta.

Saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi intens dengan Pj Gubernur Bali, begitu pula Gubernur Bali Terpilih.

“Komunikasi intens sudah dilakukan, sepertinya welcome sekali Pak Pj Gubernur Bali, makanya beliau bersurat kepada kementerian, begitu pula gubernur terpilih Pak Koster juga kelihatannya dalam keterangannya mendukung, perlu Trans Metro Dewata ini dipertahankan,” ujar Edi di Denpasar, Kamis (2/1).

Hal itu disampaikan ketika bertemu para sopir dan karyawan bus Trans Metro Dewata (TMD), termasuk organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa, para penumpang setia TMD dari kalangan disabilitas, lansia maupun ibu rumah tangga.

TMD sebagai transportasi publik sangat dibutuhkan dalam mengatasi kemacetan yang semakin parah di Pulau Dewata.

Mengingat angkutan Bali ada sekitar 5 juta kendaraan, hanya 14 ribu kendaraan umum untuk penumpang. Artinya sekitar 0,3 peren kemdaraan umum.

"Ini sangat kecil, lambat laun muncul kendaraan pribadi lebih banyak. Jumlah ke daraan dan jalan tidak seimbang (macet-red)," ujarnya.

Bali daerah pariwisata mestinya dapat mengatasi kemacetan agar tidak ditinggalkan wisatawan.

Pada kesempatan itu pula, pihaknya tetap memberikan semangat kepada para sopir dan karyawan tetap bersabar menunggu perkembangan.

Selain itu, pihaknya tetap mengingatkan agar tetap melakukan evaluasi sehingga pelayanan lebih baik. Pelayanan lebih sopan serta di jalan raya lebih disiplin.

Sementara itu, Sekretaris DPD Organda Bali Ngurah Dana Wijaya dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali, I Made Rai Ridartha mendukung agar TMD kembali beroperasi dengan dukungan Pemda Bali.

Peminat penumpang semakin meningkat. Bahkan ada dua juta penumpang pada tahun 2023. Selain itu ada yang mengajukan petisi yang sudah tembus 14.000 sejak tanggal 29 Desember 2024.

"Ada ajukan petisi, pengguna sedang naik, animo sudah bagus," ungkapnya.

Dirinya merasa kasihan terhadap infrastrutkur dari Pemda Bali dan Kota Denpasar untuk layanan transportasi publik kawasan Sarbagita menjadi terhennti. "Jangan sampai sia-sia stimulus yang sudah diberikan, harus dikuatkan, ini sudah kebutuhan," harapnya.

Ketua MTI Bali Rai Ridartha berharap Pemrintah Pusat meneruskan sampai Pemda siap ambil alih. Semestinya Pemda bisa melakukan secara ngrombo dan gotong royong dalam penganggarannya. Misalnya Pemda Badung yang memiliki PAD besar bisa mendukung.

Begitu juga siapkan transportasi publik yang baik, minimal untuk layanan daerah Badung. Dengan PAD yang besar itu, diyakani mampu merealisasikan.

Sedangkan, Pengguna Dyah Rooslina yang juga Pengagas Petisi mengaku melalui petisi merasa keberatan dan kecewa.

Biasanya negara maju dan daerah wisata dunia memiliki sistem tranportasi yang baik seperti Singapura dan Jepang. Dirinya pun lama tinggal di Iran, negara itu juga mampu sediakan layanan tranportasi publik yang baik.

Namun Bali sebagai destinasi internasional, tidak memiliki tranportasi umum yang memadai.

Menurutnya, Pemerintah selalu gembar-gemborkan agar masyarakat kembali menggunakan transportasi publik agar mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Namun, kenapa sekarang saat kami sudah menggunakan transportasi publik sesuai imbauan untuk mobilitas sehari hari, justru transportasi publik di Bali dalam hal ini bus TMD dihentikan operasionalnya. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Pemerintah jadi seperti tidak konsisten dan konsekuen dgn imbauannya sendiri," ungkapnya.

Pihaknya dan para pengguna layanan transportasi publik, dalam hal ini bus Trans Metro Dewata amat sangat keberatan jika pada tahun 2025 operasional bus Trans Metro Dewata dihentikan.

Tidak semua warga memiliki kendaraan bermotor. Tidak semua wisatawan punya uang berlebih untuk sewa kendaraan saat berwisata di Bali. 

Anak sekolah masih sangat membutuhkan bus ini daripada harus mengendarai motor, apalagi jika belum cukup umur, yang artinya menempatkan mereka dalam bahaya lakalantas. 

Para orang tua pun terbantu dengan adanya bus ini karena tidak perlu was-was dengan keselamatan dan keamanan anak-anak mereka saat pergi dan pulang sekolah. Demikian pula para mahasiswa, para pekerja, pedagang kecil serta masyarakat kalangan bawah dan masyarakat umum sangat terbantu dengan adanya transportasi publik ini. 

Bahkan teman-teman disabilitas juga masih sangat membutuhkan bus TMD karena para disabilitas sensorik netra sangat tergantung dan sudah merasakan kemudahan layanan TMD tersebut.

Jika keberadaan bus Trans Metro Dewata dihentikan operasionalnya, maka dipastikan akan menjadi kemunduran yang sangat signifikan pada sistem transportasi di Provinsi Bali karena tidak memiliki transportasi publik yang mumpuni.

Padahal sebagai daerah wisata, transportasi publik yang aman, nyaman, bersih dengan tiket terjangkau sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat maupun wisatawan di dalam aktivitasnya. Belum lagi dampak lainnya yaitu untuk mengurangi kemacetan yang tak terbendung (tidak teratasi lebih dari 2 dekade) dan efek terhadap global warming karena makin tingginya polusi udara yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor. 

Kecelakaan lalu lintas akan meningkat akibat banyak anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor karena tidak semua sekolah dan tidak semua area menyediakan bus sekolah. 

Maka dengan ini, pihaknya sebagai masyarakat pengguna transportasi publik yang mencintai dan peduli pada Pulau Bali, meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali agar operasional bus Trans Metro Dewata terus dilanjutkan dan dikembangkan (intensif dan ekstensif) demi kepentingan masyarakat umum dan untuk mengurangi kemacetan.

Patut digarisbawahi, Trans Metro Dewata menjadi dasar untuk mengembangkan transportasi publik di masa mendatang.

Diharapkan, Pemda Bali mewajibkan pegawainya minimal 1-2 kali seminggu naik bus TMD agar menjadi contoh sekaligus edukasi kepada masyarakat agar mau menggunakan transportasi publik sehingga meningkatkan pendapatan bagi operasional bus.

Serius untuk menjadikan transportasi publik menjadi prioritas sbg solusi atasi kemacetan di jalan raya dan batasi penggunaan kendaraan pribadi jika ingin Bali ingin makin maju.

Sosialisasikan dengan gencar tentang transportasi publik sehingga masyarakat mau menggunakan moda transportasi umum. (GAB/001)