Mahasiswa dan Pengguna Kecewa TMD Berhenti, Ketua DPRD Bali Dewa Jack Janjikan Segera Beroperasi Maret 2025
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya dikenal Dewa Jack menjanjikan akan mengoperasikan Bus Trans Metro Dewata (TMD) segera pada Maret mendatang.
TMD sebagai transportasi publik akan beroperasi setelah acara perkenalan Gubernur Bali Wayan Koster pada awal Maret mendatang pasca dilantik oleh Presiden Prabowo tanggal 20 Februari 2025.
Mahasiswa dan pengguna TMD merasa kecewa TMD hampir dua bulan tidak mengaspal, sejak tanggal 1 Januari 2025.
Oleh karena, TMD sebagai sarana transportasi murah, nyaman dan canggih bagi mahasiswa, pelajar, lansia bahkan disabilitas sudah berjalan selama lima tahun.
Untuk itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PM Universitas Udayana (Unud), bersama, sopir TMD, masyarakat penumpang setia ke DPRD Bali, Kamis (27/2).
Acara itu dihadiri Ketua BEM PM Unud I Wayan Arma Suryadarma Putra, Koordiantor Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTB) Dyah Rooslina yang juga Penggagas Petisi, Manajer Operasional TMD Ida Bagus Eka Budi.
Sedangkan mereka diterima Ketua DPRD Bali Dewa Jack didampingi Wakil Ketua Wayan Disel Astawa dan Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih dan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa.
Ketua BEM Arma Suryadarma mengatakan mahasiswa merasa kecewa TMD dihentikan yang sudah menjadi mandatori undang-undang kepada pemerintah daerah.
Mahasiswa merasa terbantu dengan kehadiran TMD, karena Unud memiliki dua kampus Denpasar dan Jimbaran, mahasiswa kerap menggunakan TMD.
Diharapkan TMD bisa segera dioperasikan, tidak hanya melayani enam koridor tetapi bisa nyambung dengan kabupaten/kota se-Bali.
TMD yang dibutuhkan dihentikan, padahal sudah nyata dibutuhkan warga, pelanggan. Tetapi ada wacana Bali ingin membangun Mass Rapid Transit (MRT).
"Kami memohon Pemerintah Provinsi Bali untuk mengaktifkan kembali layanan Trans Metro Dewata (TMD) sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali,” ungkap Arma.
Layanan TMD sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali.
Ditegaskan kembali, reaktivasi TMD bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kewajiban hukum pemerintah, sebagaimana diatur UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (2): Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang.
Pasal 158 ayat (1): Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi di kawasan perkotaan.
Selain itu, pada UU No. 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 105: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk transportasi publik.
Begitu juga pada Permenhub No. 83 Tahun 2021 Pasal 3: Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum di kawasan strategis nasional.
PP No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 25: Minimal 10% penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk pengembangan transportasi umum
Termasuk pada Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025. Lampiran 3.2.2: Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 40% APBD untuk infrastruktur pelayanan publik, termasuk transportasi umum.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyerahkan kajian kepada Ketua DPRD Bali.
Kehadiran TMD memiliki manfaat dalam memudahkan akses bagi lansia dan penyandang disabilitas. Banyak lansia dan penyandang disabilitas tidak dapat mengendarai kendaraan pribadi, sehingga mereka sangat bergantung pada transportasi umum yang terjangkau dan mudah diakses.
Mendukung masyarakat kelas menengah bawah. Banyak warga tidak mampu membeli kendaraan pribadi atau membayar transportasi online setiap hari. TMD memberikan solusi transportasi yang ekonomis bagi mereka.
Target utama layanan TMD adalah warga lokal, bukan wisatawan, sehingga tidak mengganggu pendapatan transportasi berbasis aplikasi dan bisnis sewa kendaraan pariwisata.
TMD juga menunjang pariwisata berkelanjutan. Sebagai destinasi wisata utama, Bali memerlukan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Sebelum dihentikan, TMD mengangkut 5.000 penumpang per hari. Tanpa TMD, mereka beralih ke kendaraan pribadi, meningkatkan kemacetan dan polusi.
Mayoritas pengguna TMD adalah pekerja kantoran (32%), mahasiswa (19%), dan wiraswasta (15%).
BEM Unud menuntut DPRD Bali agar mengalokasikan anggaran APBD untuk reaktivasi layanan TMD. Menjamin keberlanjutan operasional TMD dengan mekanisme subsidi yang jelas. Dan meningkatkan sosialisasi dan integrasi TMD dengan moda transportasi lain.
"Kami percaya bahwa dengan dukungan DPRD, Bali dapat memiliki sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Mohon tuntutan ini ditindaklanjuti dengan serius demi kemajuan Bali dan kesejahteraan masyarakatnya," harapnya.
Hilangnya TMD membuat mahasiswa hanya bisa memanfaatkan ojok online atau offline yang membuat mereka merogoh kocek dalam-dalam Biayanya jauh lebih tinggi.
Biasanya hanya mengeluarkan Denpasar-Jimbaran Rp 4.400, tapi dengan pakai ojek bisa menghabiskan Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu dengan sekali pergi.”Itu pun sekali berangkat. Pulang pergi bisa Rp 150 ribu. Secara ekonomis mahasiswa terbatas,” ucapnya.
Mahasiswa meminta Pemprov Bali segera mengoperasikan bus ‘tayo’ yang menurutnya sangat membantu mahasiswa dan masyarakat Bali. Mereka mendesak anggaran APBD untuk reaktivasi layanan TMD.
Menjamin keberlanjutan operasional TMD dengan mekanisme subsidi yang jelas. Dan meningkatkan sosialisasi dan integrasi TMD dengan moda transportasi lain.
"Kami ingin Bus Trans Metro Dewata (TMD-red) diaktifkan kembali karena fasilitasnya beda dengan Sarbagita. Meminta halte juga dibenahi agar layak digunakan untuk konsumen. Jangan lagi ada halte cuma sekadar tangga. Jangan lagi ada halte tak isi tempat berteduh bagaimana pemerintah mengemas semenarik mungkin sehingga pengguna angkutan umum meningkat,” bebernya.
Sedangkan, Koordinator FDTB Dyah Rooslina yang juga yang juga Alumni FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung meminta DPRD Bali serius memberikan atensi karena citra Bali sebagai destinasi internasional tengah dipertaruhkan.
Daerah atau negara maju ditandai ketersediaan layanan transportasi publik. Saat ini transportasi publik, khususnya TMD sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.
Dengan berhentinya TMD hampir dua bulan sudah berdampak kemana-mana, disabilitas kesulitan berpergian, lansia tidak bisa berobat, siswa tidak bisa sekolah, mahasiswa sulit ke kampus bahkan kecelakaan pada siswa karena terpaksa mereka memakai kendaraan.
Orang tua yang memiliki penghasilan Rp1,7 juta, dibadapkan tingginya biaya ojek online tentu kesulitan.
Maka dari itu, diharapkan DPRD Bali bisa buka hati agar segera TMD bisa beroperasi kembali. Testimoni juga disampaikan oleh Jero Puri sebagai pengguna setia TMD yang mewakili disabilitas netra. Begitu jjga orang tua siswa yang anaknya kecelakaan setelah TMD dihentikan.
Selain itu, Manajer Operasional TMD Ida Bagus Eka Budi mengaku telah merumahkan karyawannya setelah dua bulan tidak beroperasi. Sebanyak 31 orang bekerja seperti biasa dari 307 pegawai.
Dengan adanya komitmen Ketua DPRD Bali Dewa Jack dan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan segera mengoperasikan kembali bisa menjadi harapan baru bagi pengguna TMD.
Termasuk para sopir dan pegawai TMD. Kendaraan yang masih tersedia sebanyak 80 dari 105 kendaraan TMD. Hal itu berlirang karena ada pembagian kepemilikan saham.
"Kendaraan yang masih siswa masih layak. Tiap hari dilakukan pengecekan, seminggu sekali dicuci. Kendaraan kini berada di Sentral Parkir Kuta dan Terminal Ubung," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menjanjikan TMD akan diaktifkan dengan mengalokasikan anggaran APBD Bali. Meski APBD 2025 telah ditetapkan, akan dialokasikan lewat APBD Perubahan 2025 dengan cara mendahului. Hal itu bisa dilakukan karena kebutuhan mendesak.
”Hari ini kami memahami betul kebutuhan itu. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyepakati menyampaikan Bapak Gubernur Bapak ekesekutif mengusulkan anggaran perubahan tahun 2025 APBD mengusulkan memakai anggaran mendahului sehingga pengoperasian Trans Metro Dewata bisa segera dan secepat mungkin. Memenuhi aspirasi adik-adik mahasiswa moda transportasu umum ini,” ucapnya.
Selanjutnya, DPRD Bali akan mengkaji untuk mengetahui jumlah anggaran yang akan diusulkan. Diakuinya tidak ada penggeseran anggaran sektor lain untuk mengalokasikan anggaran TMD.”Angka baru kira-kira, belum bisa kami sampaikan. Kami kaji. Sudah kami kerja sama kabupaten/kota,” jelasnya.
Meski adanya pemangkasan anggaran di pemerintah pusat, menurut Dewa Jack hal itu dapat dilakukan karena APBD Bali tidak lagi defisit. Justru surplus Rp 120 miliar tahun 2025.”Percayalah, kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Bali. Kami akan gunakan anggaran mendahului anggaran perubahan 2025,” jelasnya.
Rencananya tidak semua bus akan diaktifkan lagi karena berdasarkan kelayakan. Sebab, ada bus yang usianya melebihi 5 tahun dan ada yang rusak. Enam koridor akan dijalankan, kemungkinan tidak semua bus dioperasikan.
” Jangan sampai menyewa atau memakai bus yang bannya kempes dan tidak bisa jalan. Ada bus yang lima tahun beroperasi ada layak dan tidak layak,” ungkap Politisi Buleleng ini.
Dewa Jack menambahkan, usulan itu akan disampaikan pada sidang paripurna. Perihal pengoperasian TMD bersifat urgen menjalankan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (2): Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang.”Mutlak kebutuhan rakyat transportasi umum. Segera ini. Mudah-mudahan Maret bisa,” tandasnya. (GAB/001)
TMD sebagai transportasi publik akan beroperasi setelah acara perkenalan Gubernur Bali Wayan Koster pada awal Maret mendatang pasca dilantik oleh Presiden Prabowo tanggal 20 Februari 2025.
Mahasiswa dan pengguna TMD merasa kecewa TMD hampir dua bulan tidak mengaspal, sejak tanggal 1 Januari 2025.
Oleh karena, TMD sebagai sarana transportasi murah, nyaman dan canggih bagi mahasiswa, pelajar, lansia bahkan disabilitas sudah berjalan selama lima tahun.
Untuk itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PM Universitas Udayana (Unud), bersama, sopir TMD, masyarakat penumpang setia ke DPRD Bali, Kamis (27/2).
Acara itu dihadiri Ketua BEM PM Unud I Wayan Arma Suryadarma Putra, Koordiantor Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTB) Dyah Rooslina yang juga Penggagas Petisi, Manajer Operasional TMD Ida Bagus Eka Budi.
Sedangkan mereka diterima Ketua DPRD Bali Dewa Jack didampingi Wakil Ketua Wayan Disel Astawa dan Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih dan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa.
Ketua BEM Arma Suryadarma mengatakan mahasiswa merasa kecewa TMD dihentikan yang sudah menjadi mandatori undang-undang kepada pemerintah daerah.
Mahasiswa merasa terbantu dengan kehadiran TMD, karena Unud memiliki dua kampus Denpasar dan Jimbaran, mahasiswa kerap menggunakan TMD.
Diharapkan TMD bisa segera dioperasikan, tidak hanya melayani enam koridor tetapi bisa nyambung dengan kabupaten/kota se-Bali.
TMD yang dibutuhkan dihentikan, padahal sudah nyata dibutuhkan warga, pelanggan. Tetapi ada wacana Bali ingin membangun Mass Rapid Transit (MRT).
"Kami memohon Pemerintah Provinsi Bali untuk mengaktifkan kembali layanan Trans Metro Dewata (TMD) sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali,” ungkap Arma.
Layanan TMD sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali.
Ditegaskan kembali, reaktivasi TMD bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kewajiban hukum pemerintah, sebagaimana diatur UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (2): Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang.
Pasal 158 ayat (1): Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi di kawasan perkotaan.
Selain itu, pada UU No. 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 105: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk transportasi publik.
Begitu juga pada Permenhub No. 83 Tahun 2021 Pasal 3: Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum di kawasan strategis nasional.
PP No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 25: Minimal 10% penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk pengembangan transportasi umum
Termasuk pada Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025. Lampiran 3.2.2: Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 40% APBD untuk infrastruktur pelayanan publik, termasuk transportasi umum.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyerahkan kajian kepada Ketua DPRD Bali.
Kehadiran TMD memiliki manfaat dalam memudahkan akses bagi lansia dan penyandang disabilitas. Banyak lansia dan penyandang disabilitas tidak dapat mengendarai kendaraan pribadi, sehingga mereka sangat bergantung pada transportasi umum yang terjangkau dan mudah diakses.
Mendukung masyarakat kelas menengah bawah. Banyak warga tidak mampu membeli kendaraan pribadi atau membayar transportasi online setiap hari. TMD memberikan solusi transportasi yang ekonomis bagi mereka.
Target utama layanan TMD adalah warga lokal, bukan wisatawan, sehingga tidak mengganggu pendapatan transportasi berbasis aplikasi dan bisnis sewa kendaraan pariwisata.
TMD juga menunjang pariwisata berkelanjutan. Sebagai destinasi wisata utama, Bali memerlukan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Sebelum dihentikan, TMD mengangkut 5.000 penumpang per hari. Tanpa TMD, mereka beralih ke kendaraan pribadi, meningkatkan kemacetan dan polusi.
Mayoritas pengguna TMD adalah pekerja kantoran (32%), mahasiswa (19%), dan wiraswasta (15%).
BEM Unud menuntut DPRD Bali agar mengalokasikan anggaran APBD untuk reaktivasi layanan TMD. Menjamin keberlanjutan operasional TMD dengan mekanisme subsidi yang jelas. Dan meningkatkan sosialisasi dan integrasi TMD dengan moda transportasi lain.
"Kami percaya bahwa dengan dukungan DPRD, Bali dapat memiliki sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Mohon tuntutan ini ditindaklanjuti dengan serius demi kemajuan Bali dan kesejahteraan masyarakatnya," harapnya.
Hilangnya TMD membuat mahasiswa hanya bisa memanfaatkan ojok online atau offline yang membuat mereka merogoh kocek dalam-dalam Biayanya jauh lebih tinggi.
Biasanya hanya mengeluarkan Denpasar-Jimbaran Rp 4.400, tapi dengan pakai ojek bisa menghabiskan Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu dengan sekali pergi.”Itu pun sekali berangkat. Pulang pergi bisa Rp 150 ribu. Secara ekonomis mahasiswa terbatas,” ucapnya.
Mahasiswa meminta Pemprov Bali segera mengoperasikan bus ‘tayo’ yang menurutnya sangat membantu mahasiswa dan masyarakat Bali. Mereka mendesak anggaran APBD untuk reaktivasi layanan TMD.
Menjamin keberlanjutan operasional TMD dengan mekanisme subsidi yang jelas. Dan meningkatkan sosialisasi dan integrasi TMD dengan moda transportasi lain.
"Kami ingin Bus Trans Metro Dewata (TMD-red) diaktifkan kembali karena fasilitasnya beda dengan Sarbagita. Meminta halte juga dibenahi agar layak digunakan untuk konsumen. Jangan lagi ada halte cuma sekadar tangga. Jangan lagi ada halte tak isi tempat berteduh bagaimana pemerintah mengemas semenarik mungkin sehingga pengguna angkutan umum meningkat,” bebernya.
Sedangkan, Koordinator FDTB Dyah Rooslina yang juga yang juga Alumni FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung meminta DPRD Bali serius memberikan atensi karena citra Bali sebagai destinasi internasional tengah dipertaruhkan.
Daerah atau negara maju ditandai ketersediaan layanan transportasi publik. Saat ini transportasi publik, khususnya TMD sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.
Dengan berhentinya TMD hampir dua bulan sudah berdampak kemana-mana, disabilitas kesulitan berpergian, lansia tidak bisa berobat, siswa tidak bisa sekolah, mahasiswa sulit ke kampus bahkan kecelakaan pada siswa karena terpaksa mereka memakai kendaraan.
Orang tua yang memiliki penghasilan Rp1,7 juta, dibadapkan tingginya biaya ojek online tentu kesulitan.
Maka dari itu, diharapkan DPRD Bali bisa buka hati agar segera TMD bisa beroperasi kembali. Testimoni juga disampaikan oleh Jero Puri sebagai pengguna setia TMD yang mewakili disabilitas netra. Begitu jjga orang tua siswa yang anaknya kecelakaan setelah TMD dihentikan.
Selain itu, Manajer Operasional TMD Ida Bagus Eka Budi mengaku telah merumahkan karyawannya setelah dua bulan tidak beroperasi. Sebanyak 31 orang bekerja seperti biasa dari 307 pegawai.
Dengan adanya komitmen Ketua DPRD Bali Dewa Jack dan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan segera mengoperasikan kembali bisa menjadi harapan baru bagi pengguna TMD.
Termasuk para sopir dan pegawai TMD. Kendaraan yang masih tersedia sebanyak 80 dari 105 kendaraan TMD. Hal itu berlirang karena ada pembagian kepemilikan saham.
"Kendaraan yang masih siswa masih layak. Tiap hari dilakukan pengecekan, seminggu sekali dicuci. Kendaraan kini berada di Sentral Parkir Kuta dan Terminal Ubung," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menjanjikan TMD akan diaktifkan dengan mengalokasikan anggaran APBD Bali. Meski APBD 2025 telah ditetapkan, akan dialokasikan lewat APBD Perubahan 2025 dengan cara mendahului. Hal itu bisa dilakukan karena kebutuhan mendesak.
”Hari ini kami memahami betul kebutuhan itu. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyepakati menyampaikan Bapak Gubernur Bapak ekesekutif mengusulkan anggaran perubahan tahun 2025 APBD mengusulkan memakai anggaran mendahului sehingga pengoperasian Trans Metro Dewata bisa segera dan secepat mungkin. Memenuhi aspirasi adik-adik mahasiswa moda transportasu umum ini,” ucapnya.
Selanjutnya, DPRD Bali akan mengkaji untuk mengetahui jumlah anggaran yang akan diusulkan. Diakuinya tidak ada penggeseran anggaran sektor lain untuk mengalokasikan anggaran TMD.”Angka baru kira-kira, belum bisa kami sampaikan. Kami kaji. Sudah kami kerja sama kabupaten/kota,” jelasnya.
Meski adanya pemangkasan anggaran di pemerintah pusat, menurut Dewa Jack hal itu dapat dilakukan karena APBD Bali tidak lagi defisit. Justru surplus Rp 120 miliar tahun 2025.”Percayalah, kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Bali. Kami akan gunakan anggaran mendahului anggaran perubahan 2025,” jelasnya.
Rencananya tidak semua bus akan diaktifkan lagi karena berdasarkan kelayakan. Sebab, ada bus yang usianya melebihi 5 tahun dan ada yang rusak. Enam koridor akan dijalankan, kemungkinan tidak semua bus dioperasikan.
” Jangan sampai menyewa atau memakai bus yang bannya kempes dan tidak bisa jalan. Ada bus yang lima tahun beroperasi ada layak dan tidak layak,” ungkap Politisi Buleleng ini.
Dewa Jack menambahkan, usulan itu akan disampaikan pada sidang paripurna. Perihal pengoperasian TMD bersifat urgen menjalankan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (2): Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang.”Mutlak kebutuhan rakyat transportasi umum. Segera ini. Mudah-mudahan Maret bisa,” tandasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Satpol PP Tutup Paksa Tambang Liar di Tabanan
