Pengaduan Togar, BK DPD RI Selidiki dan Verifikasi Faktual Ni Luh Djelantik
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penyelidikan dan verifikasi faktual Anggota DPD RI Dapil Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atas laporan pengaduan dari Advokat Togar Situmorang di Denpasar, Jumat (7/3).
Luh Djelantik melakukan verifikasi faktual oleh BK DPD RI terkait polemik pengemudi online atau daring dengan KTP non-Bali.
Acara itu dihadiri Ketua BK DPD RI Drs. Ismeth Abdullah, Wakil Ketua Hj. Evi Apita Maya,SH., M.Kn., Wakil Ketua Hasby Yusuf, S.E., Anggota BK DPD RI Azhari Cage, S.IP., Dr. Badikenita BR Sitepu, S.E., S.H., M.Si, Abu Bakar Jamalia, Hj. Eva Susanti, S.E, M.M, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., Hilda Manafe, SE., MM., Sinta Rosme Yenti, S.A.P, Cherish Harriette, B.A. (Hons) M.B.A, A. Ian Ali Baal Masdar, S.H., Henock Puraro, S.Sos, Dr. Filep Wamafma, SH., M. Hum., C.L.A.
Dalam acara itu pula, Ni Luh Djelantik mendapatkan dukungan dari driver pariwisata Bali. Salah satunya Ketut Witra, seorang driver dan pramuwisata dan Freeland Sopir Gusti Kompyang asal Denpasar.
Niluh Djelantik ksatria menghadapi setiap permasalahan, menghormati proses sidang kode etik BK DPD RI.
Ia mengaskan statement yang disampaikan oleh Niluh Djelantik dalam kapasitas dan wewenangnya sebagai anggota DPD RI dapil Bali yang sah dipilih oleh masyarakat Bali.
Gusti Kompyang yang juga Kordinator pendukung Luh Djelantik, mengatakan aksi ini sebagai spontanitas. "Kami datang bersama-sama secara spontanitas untuk memberikan dukungan kepada bu Luh Djelantik," ujar Gusti Kompyang.
Ia tidak memungkiri peranan Luh Djelantik sebagai satu-satunya senator perempuan asal Bali, yang saat ini ikut memperjuangkan nasib para driver di Bali. "Kami di sini juga datang untuk memberikan support moral," tegas Kompyang.
Sementara itu, Ketut Witra, seorang driver merupakan spontanitas karena dinilai Luh Djelantik memperjuangkan rakyat daerah Bali.
"Sesuai UU DPD, wajar memperjuangkan kepentingan daerah, karena pariwisata Bali tidak baik -baik saja. Kami orang Bali yang sudah pasti bangun Bali dan membela Bali supaya lebih bagus," ujarnya.
Para pendukung Luh Djelantik berkumpul sejak pagi ke Kantor DPD RI Perwakilan Bali, diduga karena Luh Djelantik dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI oleh Togar Situmorang dan Axl Mattew Situmorang. Menyikapi persoalan kata-kata 'Lebian Munyi', yang disinyalir dilaporkan Advokat Togar Situmorang ke BK DPD RI.
Dari pihak Luh Djelantik, telah menyatakan siap memberikan penjelasan verifikasi faktual ke BK DPD RI.
Kisruh diduga awalnya saat pernyataan Togar terkait aturan driver online harus ber-KTP Bali dinilai melanggar konstitusi. Luh Djelantik kemudian memberikan merespons pernyataan terhadap Togar. Ia memberikan pandangan sebagai warga Bali, atas persoalan yang sedang terjadi di Bali.
Dalam konteks menanggapi dengan bahasa Bali yang baku. Luh Djelantik didampingi Kuasa Hukum Daniar Trisasongko dari LBH GP Ansor yang juga Ketua GP Ansor Bali menanggapi Togar dengan kata, 'lebian munyi' atau 'banyak omong'. Kala itu, Togar merasa hal itu berlebihan dan tidak terima balasan pernyataan Luh Djelantik, dia anggap hal itu menghina dirinya. Konflik ini berkepanjangan hingga ada pertemuan verifikasi faktual dengan BK DPD RI.
Diduga sebelum menyentuh laporan Togar ke BK DPD RI, somasi sempat diterima Luh Djelantik dari Togar. Akan tetapi, Luh Djelantik merespons tanggal surat somasi tersebut salah karena tertulis 24 Oktober 2025. Akibatnya, somasi tekait tidak tidak diperdulikan lebih lanjut.
Somasi berlanjut dari Togar, dia kirim surat somasi tertanggal 24 Februari tetapi dikirimkan ke kantor DPD RI pada 1 Maret saat kantor tutup. Tim Niluh Djelantik baru menerima surat tersebut pada 3 Maret 2025. (GAB/001)
Luh Djelantik melakukan verifikasi faktual oleh BK DPD RI terkait polemik pengemudi online atau daring dengan KTP non-Bali.
Acara itu dihadiri Ketua BK DPD RI Drs. Ismeth Abdullah, Wakil Ketua Hj. Evi Apita Maya,SH., M.Kn., Wakil Ketua Hasby Yusuf, S.E., Anggota BK DPD RI Azhari Cage, S.IP., Dr. Badikenita BR Sitepu, S.E., S.H., M.Si, Abu Bakar Jamalia, Hj. Eva Susanti, S.E, M.M, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., Hilda Manafe, SE., MM., Sinta Rosme Yenti, S.A.P, Cherish Harriette, B.A. (Hons) M.B.A, A. Ian Ali Baal Masdar, S.H., Henock Puraro, S.Sos, Dr. Filep Wamafma, SH., M. Hum., C.L.A.
Dalam acara itu pula, Ni Luh Djelantik mendapatkan dukungan dari driver pariwisata Bali. Salah satunya Ketut Witra, seorang driver dan pramuwisata dan Freeland Sopir Gusti Kompyang asal Denpasar.
Niluh Djelantik ksatria menghadapi setiap permasalahan, menghormati proses sidang kode etik BK DPD RI.
Ia mengaskan statement yang disampaikan oleh Niluh Djelantik dalam kapasitas dan wewenangnya sebagai anggota DPD RI dapil Bali yang sah dipilih oleh masyarakat Bali.
Gusti Kompyang yang juga Kordinator pendukung Luh Djelantik, mengatakan aksi ini sebagai spontanitas. "Kami datang bersama-sama secara spontanitas untuk memberikan dukungan kepada bu Luh Djelantik," ujar Gusti Kompyang.
Ia tidak memungkiri peranan Luh Djelantik sebagai satu-satunya senator perempuan asal Bali, yang saat ini ikut memperjuangkan nasib para driver di Bali. "Kami di sini juga datang untuk memberikan support moral," tegas Kompyang.
Sementara itu, Ketut Witra, seorang driver merupakan spontanitas karena dinilai Luh Djelantik memperjuangkan rakyat daerah Bali.
"Sesuai UU DPD, wajar memperjuangkan kepentingan daerah, karena pariwisata Bali tidak baik -baik saja. Kami orang Bali yang sudah pasti bangun Bali dan membela Bali supaya lebih bagus," ujarnya.
Para pendukung Luh Djelantik berkumpul sejak pagi ke Kantor DPD RI Perwakilan Bali, diduga karena Luh Djelantik dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI oleh Togar Situmorang dan Axl Mattew Situmorang. Menyikapi persoalan kata-kata 'Lebian Munyi', yang disinyalir dilaporkan Advokat Togar Situmorang ke BK DPD RI.
Dari pihak Luh Djelantik, telah menyatakan siap memberikan penjelasan verifikasi faktual ke BK DPD RI.
Kisruh diduga awalnya saat pernyataan Togar terkait aturan driver online harus ber-KTP Bali dinilai melanggar konstitusi. Luh Djelantik kemudian memberikan merespons pernyataan terhadap Togar. Ia memberikan pandangan sebagai warga Bali, atas persoalan yang sedang terjadi di Bali.
Dalam konteks menanggapi dengan bahasa Bali yang baku. Luh Djelantik didampingi Kuasa Hukum Daniar Trisasongko dari LBH GP Ansor yang juga Ketua GP Ansor Bali menanggapi Togar dengan kata, 'lebian munyi' atau 'banyak omong'. Kala itu, Togar merasa hal itu berlebihan dan tidak terima balasan pernyataan Luh Djelantik, dia anggap hal itu menghina dirinya. Konflik ini berkepanjangan hingga ada pertemuan verifikasi faktual dengan BK DPD RI.
Diduga sebelum menyentuh laporan Togar ke BK DPD RI, somasi sempat diterima Luh Djelantik dari Togar. Akan tetapi, Luh Djelantik merespons tanggal surat somasi tersebut salah karena tertulis 24 Oktober 2025. Akibatnya, somasi tekait tidak tidak diperdulikan lebih lanjut.
Somasi berlanjut dari Togar, dia kirim surat somasi tertanggal 24 Februari tetapi dikirimkan ke kantor DPD RI pada 1 Maret saat kantor tutup. Tim Niluh Djelantik baru menerima surat tersebut pada 3 Maret 2025. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Informasi Update Aplikasi atnews v.1.2
