Sudirta Sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan: Besar, Tantangan Wujudkan  Demokrasi Substansial

Denpasar (Atnews) - Tantangan mewujudkan demokrasi substansial berdasarkan Pancasila, tetap relevan untuk diperjuangkan, karena nyatanya realitas di lapangan, demokrasi substansial belum terwujud. 

Sementara di pihak lain, secara filosofis dan teoritis, sebagian peraturan perundangan setidaknya secara procedural, sudah mulai bisa diwujudkan, melalui peraturan perundangan yang falsafah dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila. 

Anggota MPR RI dari Provinsi Bali, Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH mengungkapkan hal itu saat menyampaikan 4 konsensus kebangsaan RI di Denpasar, Selasa (29/4), di hadapan sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum misalnya, papar Sudirta, masih nyata di depan public, korupsi bahkan melibatkan peradilan seperti terungkapnya ketua PN di Jakarta, yang tertangkap menerima suap sampai total Rp 60 miliar maupun suap yang melibatkan mantan pegawai MA dengan temuan uang hampir Rp 1 triliun disertai sejumlah kilogram emas Batangan.

Belum lagi korupsi di berbagai sector yang nilai nominalnya mencapai ratusan bahkan ribuan triliun.

‘’Hal itu merupakan bukti nyata, bahwa demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia belum menghasilkan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, harmoni dan lainnya, sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa, maupun yang menjadi spirit dari falsafah negara, yaitu Pancasila,’’ papar Sudirta.

Selain memaparkan substansi 4 konsensus kebangsaan tersebut melalui jalur diskusi dan serap aspirasi masyarakat, Sudirta dalam setiap kesempatan turun ke akar rumput di desa-desa, senantiasa menegaskan bahwa aneka keragaman seni, budaya, religiusitas masyarakat Bali, tidak lepas dari rekatnya nilai-nilai 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam bulan April 2025, Sudirta turun menemui masyarakat di Banjar Adat Temukus, Desa Besakih, Karangasem, demikian juga di Banjar Belimbing, Desa Pidpid, Karangasem, Desa Tiingtali, Kecamatan Abang, Karangasem, dan belasan konstituen lainnya.

Semangat merawat dan menumbuhkan kebudayaan, semangat toleran dalam kebhinekaan, tidak bisa dijaga dengan kekuatan fisik baik TNI-POLRI maupun kekuatan kuantitatif organisasi massa, kalau fondasi kebangsaannya tidak kuat, papar Sudirta.

Sudirta mengutip percakapan Bung Karno dengan Presiden Yugoslavia Yoseph Bros Tito. Tito dengan semangat menyebut, ia menjaga negara dan bangsanya dengan Angkatan bersenjata yang kuat, sementara Bung Karno menjawab bahwa yang menjaga NKRI adalah Pancasila. 

Dan nyata dalam sejarah, Yugoslavia ternyata tidak bisa dijaga oleh Angkatan bersenjata, ketika negara itu bubar pada tahun 1990-an, sementara Indonesia yang menghadapi krisis, di tahun 1965 terjadi revolusi, lalu di tahun 1998 terjadi reformasi, setidaknya masih bertahan sampai sekarang, walaupun korupsi memang merajalela.

Masyarakat Bali sendiri, yang tetap menjaga toleransi kebangsaan dengan baik, memang mulai kritis terhadap perubahan komposisi demografis yang secara signifikan bisa mengubah tatanan sosial budaya, dan bisa mengancam tataruang sosial masyarakat dan kebudayaannya. 

Karenanya, selain menjaga Bali dengan nilai-nilai kearifan lokal, diantaranya dalam Perda Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan berbagai peraturan daerah lain yang terkait, diperlukan kepemimpinan daerah yang konsisten, serta kepemimpinan nasional yang menghargai budaya lokal, dan tidak membiarkan eksploitasi tata ruang yang berpotensi mengubah tatanan kearifan budaya lokal Bali. (GAB/001)