Pengelolaan Pasar Kreneng yang Sarat Masalah, Puncak Gunung Es dari Pemberdayaan UMKM di Bali Setengah Hati

Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Kebijakan Publik menilai buruknya manajemen Pasar Kreneng Denpasar oleh Perusda pengelolanya merupakan puncak gunung es dari kegagalan Pemda Bali, Pemda Kabupaten dan Kodya dalam keberpihakannya dalam pengembangan UMKM yang berelasi langsung dengan ekonomi Marhaen atau kerakyatan. 

Pasar Kreneng yang kumuh telah mendapatkan sorotan dari Warga Denpasar Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University, Ekonom Jro Gde Sudibya, Rektor Universitas Dhyana Pura Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, S.E., M.MA., M.A., Akademisi Guru Besar Teknik Mesin Fakultas Teknik (FT) Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ir I Gusti Ngurah Nitya Shantiarsa MT, Senior KITA Indonesia, Guru Besar Unud  Prof. Dewa Palguna, Pengamat Kebijakan Publik Agung Wirapramana yang dikenal Agung Pram yang juga engamat Ecosystem yang juga Managing Director Satonda Reserve dan Anggota DPRD Denpasar Yonathan Andre Baskoro, Founder Agro Learning Center dan Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri I Nyoman Baskara.

Selain kumuh, parkiran Pasar Kreneng juga berubah digunakan pedagang gerobak. Belum lagi Terminal Kreneng terbengkalai, saat ini digunakan pedagang berjualan.

Untuk itu, tampak ada kesalahan dalam alokasi APBD untuk pengembangan sektor perdagangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

Proyek Pasar megah dibangun di beberapa kota, tetapi tidak cocok dengan kebutuhan UMKM dan kenyamanan para pembeli yang umumnya konsumen kelas menengah bawah. 

Jadi proyek menjadi mubasir, merupakan pemborosan sumber daya negara (waste of state resourses). Arah kebijakan pengembangan sektor perdagangan yang salah arah. 

Blunder kebijakan dalam pembangunan Pasar ini, menimbulkan prasangka publik, ada dugaan moral hazard di sini, dengan mengabaikan kelayakannya dari stake holders: UMKM dan masyarakat konsumen. Jika konsisten untuk "ngajegang" Bali, semestinya yang dikembangkan Pasar Desa/Banjar sekala kecil, model TENTENE. 

Pasar dari dan oleh krama setempat, design kebijakan perdagangan yang berempati pada masyarakat luas, terutama "wong cilik". Ke depan, dana pengembangan perdagangan, UMKM semestinya memilih pendekatan, pengembangan TENTENE.

Membela "wong cilik" tidak sebatas wacana, "omon-omon", sekadar demagog politik, dijanjikan tidak untuk dilaksanakan.

Sementara itu, Warga asli Denpasar, Putu Suasta seorang aktivis sosial alumni UGM dan Cornell University sering mengunjungi Pasar Kreneng yang merupakan pasar tradisional yang bersejarah bagi masyarakat Kota Denpasar dan Bali.

Belakangan Pasar Kreneng tengah menjadi perbincangan publik yang meluas, melihat ketidakmampuan pemerintah, Pemkot Denpasar dalam mengelola pasar untuk kepentingan masyarakatnya, khususnya "wong cilik", masyarakat Marhen yang mayoritas di Kota Denpasar. 

"Hari Sabtu adalah hari kunjungan ke pasar tradisional, sebagai Gerakan solidaritas sosial, membeli tanpa menawar harga. Cara ini adalah salah satu upaya kita membela dan membantu para petani, pedagang, pengepul, pemasok hasil-hasil bumi, sembako dan barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang ada di pasar tradisional," kata Suasta di Denpasar, Sabtu (17/5).

Menurutnya, hanya setiap hari Sabtu saja sudah cukup membantu kaum petani dan pedagang, dengan datang kepasar tradisional lalu belilah sesuai kebutuhan.

"Tetapi tolong jangan menawar berapa pun harga yang disebutkan oleh pedagang di pasar tradisional itu, yang ada disekitar tempat tinggal bebas dimana saja biasa berbelanja," harapnya.

Dengan tidak menawar harga setiap hari Sabtu belanja di pasar tradisional. "Maka secara tidak langsung bapak/ibu, para sahabat sudah memberi donasi, menyumbang, melakukan perbuatan amal dan sedekah saat membayar tanpa menawar. Kalau hari lain selain Sabtu silahkan tawar - menawar," bebernya.

Kenapa Sabtu, karena sudah ditetapkan sebagai hari kunjungan ke pasar tradisional: beli saja tanpa menawar.

Kemenangan cara berpikirnya seperti itu, kalau di follow up dengan tindakan maka menjadi kemenangan cara bertindak.

Gerakan solidaritas untuk petani dan pedagang kecil. Maka jadilah pemenang hari ini di Hari Sabtu. Apalagi bisa dilakukan setiap saat, saat belanja ke pasar tradisional.

Jika setiap Sabtu ada 200 orang pembeli baru kepasar tradisional karena bergerak/digerakkan kompak peduli dengan gerakan belanja ke pasar tradisional tiap Sabtu tanpa menawar harga lalu belanjakan uang Rp.50.000 saja dan di satu kabupaten ada 10 pasar tradisional maka akan ada perputaran uang di kabupaten itu sebesar Rp. 100 juta dalam sehari di Hari Sabtu.

Dengan demikian, selama sebulan ada Rp 400 juta uang beredar di pasar se-kabupaten itu. Maka harus ada yang bergerak, menggerakkan dan mau bergerak tiap hari Sabtu belanja ke pasar tradisional cukup bawa Rp. 50.000 saja belanjakan sesuai keperluan tanpa menawar harga. 

"Inilah cara sederhana membantu petani, pedagang kecil dan menolong diri sendiri untuk terbiasa berbagi, berdonasi dengan belanja tidak menawar harga setiap hari Sabtu. Terimakasih Selamat mencoba Semoga bahagia, dan hari harinya menyenangkan," bebernya.

Begitu pula, pengelola pasar juga harus prudent sehingga pasar tetap bersih dan nyaman. Hilangkan kesan pasar kumuh dan jorok. 

Jalan menuju ke pasar tradisional jiga ditata seperti jalan menuju destinasi wisata. Apabila tidak mampu mewujudkan hal itu, semestinya pejabatnya diganti dengan yang baru.

Sementara itu, Founder Agro Learning Center dan Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri I Nyoman Baskara menyambut baik narasi yang lugas, aktifis tiga zaman ini hendak mengetuk hati semua untuk berempati pada petani. 

Dia juga berupaya untuk menstimulus keberpihakan kita pada perbaikan masa depan petani. Dan secara implisit, petualang dan penulis multi dimensi ini, juga hendak mengingatkan pemerintah agar bersungguh sungguh komit mewujudkan program pro wong cilik.

Gagasan itu yang tersebar meluas di berbagai medsos tersebut, juga mampir di WAG Ampik Cendekia. Seperti biasa, segala ide dan gagasan pro rakyat, senantiasa jadi diskursus hangat di group yang dihuni tokoh kritis.

Sedangkan Senior KITA Indonesia, Guru Besar Unud  Prof. Dewa Palguna pun menyampaikan hal serupa. Bahkan, pria berkumis yang menjadi sosok penting di Mahkamah Konstitusi,  juga penulis buku Welfare State ini,  selalu bersemangat  manakala berbicara tentang perbaikan kesejahteraan rakyat. Terlebih lebih untuk kaum abdi bumi.  

"Sebagai bagian kecil dari gerakan cinta pertanian,  kisah pilu yang hingga kini mendera kaum tani, sungguh menggelitik kita," ujarnya.

Baskara kembali mengungkapkan kegundahgulanaan alm. Prof. Ir. I Wayan Windia, Tokoh Subak Bali, tidak pernah lelah menyampaikan, godaan dan ancaman terhadap sektor pertanian Bali. 

Berikut dengan berbagai dampaknya bagi peradaban Bali. "Masih segar dalam ingatan saya, saat beliau menjadi narasumber dalam acara podcast Ampik Cendekia," ujarnya.

Beberapa cacatan kritis diutarakan beliau, agar KITA berkomitmen menjaga pertanian Bali. Khususnya Lembaga Subak, yang sudah diakui dunia. Namun, keberadaanya, kian hari kian merana. Jika Subak hilang, maka budaya Bali pun turut menghilang.

Maka kebijakan melindungi pertanian menjadi sesuatu yang esensial. Regulasi terkait keberadaan lahan pertanian berkelanjutan harus diwujudnyatakan. 

"Apakah Pak Gubernur Koster dan Pak Wakil Gubernur Giri Prasta, sudah mempersiapkan kebijakan dan program serta politik anggaran untuk lindungi sektor primer ini?," tanyanya.

Dalam konteks sumber daya manusia pertanian, sektor pertanian hadapi ancaman yang amat sangat serius. Usia rata-rata petani saat ini, lima puluh tahun. Kelompok usia yang sudah tergolong tidak produktif. Apalagi tingkat pendidikan mereka rata - rata lulusan SD.

Sementara itu, kelompok anak muda, cenderung mengabaikan dunia pertanian. Sejumlah alasan yang melatari antara lain: kotor, tidak didukung orang tua, tak ada kepastian akan kesejahteraan, pariwisata lebih menjanjikan, dan seterusnya.

Jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka hipotesis Prof Windia, bahwa peradaban Bali segera akan lenyap, akan menjadi kenyataan.

Merespon kondisi tersebut, para kepala daerah di Bali didukungan oleh para anggota dewan, mesti mencari solusi komprehensif.

"Beberapa waktu silam, kita simak  isu bagi - bagi bantuan kepada warga miskin oleh Pemkab Badung," imbuhnya.

Program bansos ini adalah realisasi dari janji kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung. Pro dan kontra mewarnai ruang publik Bali, hingga saat ini.

Dalam sebuah diskusi kecil, bersama tokoh dan pejabat Daerah, pihaknya sempat menyampaikan agar program serupa itu ditinjau kembali. 

Sebagai destinasi pariwisata yang berbasis budaya Bali, maka sebaiknya bantuan tersebut dialokasikan kepada konservator budaya dan lingkungan. 

Konservator yang maksud antara lain : Subak, Petani dan Nelayan, Desa Adat, Prajuru Adat, Pecalang, Sulinggih, Pemangku,  Sanggar Seni Budaya, dan lembaga terkait lainnya.

Kembali pada minimnya minat anak muda menekuni dunia pertanian, saya sarankan agar pemerintah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) membuat program insentif khusus kepada pertanian dan petani.

Sekali lagi, tempatkankah mereka sebagai konservator budaya, yang selama ini berkontribusi besar terhadap pembangunan pariwisata Bali. Amat tidak "fair", pariwisata dapat rupiah dan dolar,  namun petani dapat susahnya.

Bentuk insentif antara lain berupa bebas pajak untuk lahan pertanian, petani dapat gaji bulanan (min garapan 1 hektar dg pola merger kepemilikan ), sarana produksi yang berkualitas, pendampingan oleh penyuluh berkualitas, hasil produksi dibeli dengan harga bagus, asuransi gagal panen, dst.

"Kiranya ide dan saran saya, dapat bedah bersama. Dan khusus untuk kolega KITA Indonesia yang menjadi tim percepatan pembangunan Bali, ide sederhana tersebut dapat dipertimbangkan," pungkasnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana merespon singkat. "Matur suksma, Tiang (Saya-red) atensi," singkatnya. (GAB/001)