Keputusan 'Persampahan' Gubernur Koster 'Ambyar' setelah Ditegur Presiden Prabowo

Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya, Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 - 2004 yang juga Pengamat Ekonomi, Lingkungan dan Kecenderungan Masa Depan menyoroti kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster.

Pasca Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.

Mengatakan, perspektif kepemimpinan dan strategi manajemen, kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dihadapkan ke sejumlah tantangan.

Pertama, kepemimpinan sarat wacana, "bertimbun" himbauan tetapi lemah dalam kecerdasan implementasi, XQ dalam bahasa pakar strategi manajemen. 

Krisis sampah telah lama dibacakan, tetapi program aksi dengan "net work planning": alokasi anggaran, pilihan  teknologi, model pengelolaan tidak dituntaskan. 

Wacana krisis sampah berputar-putar tanpa ada kejelasan otoritas yang bertangung-jawab dalam menanganinya. 

"Lahir fenomena birokrasi klasik, sarat wacana, minim solusi, tumpang tindih dan saking lempar tanggung jawab," kata Sudibya di Denpasar, Selasa (3/2).

Kedua, kepemimpinan nyaris dengan ilusi, mewacanakan secara mengambang visi Bali 100 tahun yang akan datang, visi yang dibanggakan "Sat Kerthi Loka Bali".

Harapan menghadirkan sorga di dunia- dalam realitas keras kehidupan, krisis multi dimensi: sampah, kemacetan, darurat lingkungan dalam kondisi Bali "benyah latig" pada risiko yang nyaris tidak bisa dipulihkan.

Konversi lahan pertanian yang tidak terkendali, dashyatnya investasi yang merusak lingkungan alam dan kultural Bali dari penerapan  UU Cipta Kerja yang liberal kapitalistik dan "brutal" dalam pemanfaatan Alam Bali (yang secara filosofi disakralkan). 

Ketiga, pendekatan "kuno" pembangunan yang "memuja" pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan proyek "kebanggaan" 44 proyek fisik peradaban Bali.

Pendekatan yang sudah lama ditinggalkan, dengan pendekatan berbasis kepada penghargaan terhadap etika lingkungan. Dengan adanya banjir bandang  10 September 2025 semestinya menjadi pelajaran berharga untuk melakukan koreksi kebijakan pembangunan dan juga koreksi kepemimpinan.

Keempat, ada kesenjangan yang dalam dalam pemahaman phrase "Kepemimpinan Bali  Era Baru" antara elite kekuasaan dan "inner circle" nya dengan kalangan intelektual dan gerakan masyarakat sipil. 

Pihak pertama menganggap sebagai kisah sukses -succses story-, pihak lainnya berpendapat Bali memasuki masa multi krisis jika tidak  dikelola dengan baik, punya potensi mengantarkan Bali ke tubir jurang kehancuran.

Kelima, model kepemimpinan dengan mempromosikan warga untuk  "pesta kopi plus arak",dengan penetapan hari anak Bali, oleh publik yang masih mempunyai nalar sehat sebagai bentuk kepemimpinan yang "ambyar" , baca kegagalan kepemimpinan.

Sementara itu, Gubernur Bali Koster meningatkan agar Kepala Dinas Lingkungan baru harus segera menangani sampah di Bali. “Pola sudah dipercepat dengan berbasis sumber, TPS3R sebagaimananya serta teknologi jadi listrik,” kata Koster.

Hal itu disampaikan ketika Koster melantik Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) I Made Dwi Arbani, menjadi Kepala Dinas KLH Provinsi Bali pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Selasa (3/2).

Pada kesempatan itu, Koster mengatakan ia telah berbicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Menteri Investasi untuk segera melakukan groundbreaking Teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali. Akhirnya diputuskan groundbreaking akan dilakukan pada Bulan Maret 2026.

“Maret groundbreaking yang rencananya karena pindah lokasi akan ditender ulang saya bilang jangan supaya sesuai jadwal beliau setuju Danantara dan Pak Menteri sudah setuju.

Maret groundbreaking, paling lama  12 bulan. Kalau jalan astungkara Tahun 2027 paling lambat bisa beroperasi,” imbuhnya.

Koster juga meyakini saat PSEL beroperasi, maka permasalahan sampah akan segera tertangani dan dipercepat dengan teba modern, komposter dan upaya-upaya lainnya terutama untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

“Pak Presiden sangat concern terhadap Bali karena destinasi wisata utama. Tidak perlu sensi kok gini, saya paling senang beliau mengingatkan berarti harus gerak lebih cepat karena beliau sayang dan cinta kita. 

Respect dan terima kasih bapak presiden sudah mengingatkan meskipun DKI, Jawa Timur semua disayangin. Karena satu satunya destinas wisata utama sehingga Bali dapat streching,” terangnya.

Satgas kebersihan juga sudah dibentuk oleh Bupati Badung, Pangdam dan Kapolda Bali.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.

Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.

“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.

Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.

“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.

“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan, termasuk melibatkan sekolah-sekolah dan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin.

Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat.

Presiden bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.

“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakan anak buahmu korve. Setiap hari atau setiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan korve, korve, korve. Nanti dia bisa selamatkan,” tegas Presiden.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurut Kepala Negara sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan yang serius.

Pesan Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika lingkungan dijaga, dan kepemimpinan harus hadir tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Z/002)