Ariandi Resmi Menakhodai KADIN Bali, Ketum Anindya Minta Dukung Program  Presiden Prabowo: MBG - KDMP

Denpasar (Atnews) - Made Ariandi resmi sebagai Ketua Umum Kadin Bali yang dilantik Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

Pada acara seremoni Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Kepala Badan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali Masa Bakti 2025-2030 yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Sabtu (25/4). 

Acara itu disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster, anggo a DPR RI seperti Gde Sumarjaya Linggih yang juga mantan Ketum KADIN Bali dan Nengah Senantara, serta Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih yang juga Ketua HIPMI Bali bersama sejumlah tokoh lainnya.

Ariandi kembali dipercaya menakhodai Kadin Bali setelah sukses memimpin pada periode pertama lima tahun sebelumnya. 

Ia menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap mendukung Pemda Bali dalam penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali secara berkelanjutan.

“Kadin Bali akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi perekonomian Bali,” kata Ariandi.

Maka acara itu mempromosikan produk UMKM lokal. Ketum KADIN Indonesia Anindya didampingi Gubernur Koster pun diajak berkeliling melihat pameran produk UMKM.

Selain itu, ada acara pokok ketiga yakni TalkShow yang mengahdirkan Ketum KADIN Indonesia dan Gubernur Bali dengan moderator Prof. Dr Ida Bagus Raka Suardana SE., MM.

Pada kesempatan itu, Ketum KADIN Indonesia membeli produk-produk tersebut, salah satunya Endek Alam Ekstrak dari Sinabun Buleleng.

Pewarnaan kain itu ramah lingkungan menggunakan bahan alam seperti tumbuh-tumbuhan yang mampu menghasilkan warna antik sesuai ajaran Tri Hita Karana.

Dikatakan juga, salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat konsolidasi organisasi melalui pembentukan badan-badan khusus dengan fungsi spesifik. 

Di antaranya, Kadin Bali membentuk Badan Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace). Badan ini dirancang memiliki kewenangan strategis dalam mengambil keputusan krusial terkait sektor pariwisata tanpa harus menunggu persetujuan ketua umum.

Menurut Ariandi, langkah ini penting untuk mempercepat respons terhadap dinamika sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

Sementara itu, Keum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie menegaskan bahwa Kadin memiliki mandat utama sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha. 

Ia mendorong KADIN Bali aktif mendukung program nasional yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berkolaborasi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Dalam pidatonya, Anindya juga menyinggung tekanan global yang tengah dihadapi dunia usaha, mulai dari konflik geopolitik hingga kenaikan harga energi yang berdampak pada biaya produksi dan daya beli masyarakat.

“Kita punya dua pilihan: bertahan dengan efisiensi, atau bertahan sambil mencari terobosan. Kadin memilih keduanya—efisiensi sekaligus inovasi untuk kembali ke jalur pertumbuhan,” tegasnya.

Ia juga menekankan posisi strategis Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Menurutnya, kemajuan Bali akan berdampak langsung pada citra dan ekonomi nasional. Karena itu, KADIN Indonesia siap mendukung penuh Bali, termasuk mendorong penyusunan kajian strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan penanganan sampah.

Tak hanya itu, Kadin Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “Kadin Business Pulse”, sebuah survei berkala untuk membaca sentimen pelaku usaha dan memetakan dinamika ekonomi secara berbasis data. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan di tengah ketidakpastian global.

Pada 2025 jumlah turis mancanegara yang datang sejumlah 7 juta lebih ke Bali dan jumlah PDB-nya capai Rp170 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Nah, ini saya lihat benar-benar suatu prestasi yang sangat dibutuhkan dan artinya pertumbuhan Indonesia di tahun lalu yang sampai ke angka 5,3 persen pada waktu itu banyak yang tidak percaya saya sudah merasa bahwa ini akan tercapai artinya penyumbang yang besar dan juga salah satu yang terbesar adalah Bali karena itu selamat Pak Gubernur," jelas, Anindya. 

Kadin sendiri menjadi mitra strategis pemerintah untuk menaikkan dunia usaha sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987. Anindya mengungkapkan, KADIN mendapatkan kesempatan untuk menaungi seluruh dunia usaha dari asosiasi yang banyak hadir di Bali. Ia juga menyoroti dampak konflik Israel-Amerika Serikat dan Iran dimana sebelumnya sudah terdapat konflik di Ukraina dengan Rusia. 

"Nah, ini benar-benar dampaknya sangat serius dan akan lebih serius dari hanya sejak perang dan satu dua bulan. Kenapa, karena satu BBM sudah naik baik buat ritel maupun industri yang artinya biaya produksi akan naik, lalu yang ketiga juga daya beli tentunya juga lagi kurang baik," imbuhnya. 

Menyikapi hal tersebut, Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi Bali memiliki dua pilihan, apakah fokus saja kepada efisiensi bertahan atau tetap bertahan namun cepat-cepat memikirkan terobosan agar ekonomi bisa berkembang kembali. Kadin Indonesia memilih opsi kedua untuk efisiensi pada saat ini tapi mencari terobosan agar dapat kembali kepada arah pertumbuhan yang baik.

"Saya lihat Bali ini benar-benar bisa menjadi salah satu bukan saja barometer tapi juga pendorong ekonomi nasional. Dan saya juga diskusi dengan Pak Gubernur dan teman-teman KADIN Indonesia dengan pengurus Kadin di sini bahwa ya apa nih yang kita mesti bantu untuk Bali karena membantu Bali adalah membantu nasional," paparnya. 

Ia juga menyambut baik rencana Gubernur Bali dalam pengembangan pertanian, selain mengandalkan sektor pariwisata.

Sementara itu, Gubernur Bali Koster menilai hubungan antara pemerintah daerah dan KADIN Bali selama ini telah berjalan baik. Namun, ia mendorong adanya perubahan paradigma dalam tubuh Kadin.

“KADIN harus berubah. Spiritnya harus baru memberdayakan, bukan sekadar mencari proyek. Harus fokus membangun daerah dengan memahami karakteristik ekonomi Bali,” tegas Koster.

Ia menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara Kadin dan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal.

Pelantikan ini menandai awal perjalanan baru Kadin Bali dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Di tengah tantangan global, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk menjaga Bali tetap tumbuh sebagai pusat ekonomi sekaligus wajah Indonesia di kancah internasional. 

Disamping itu, pengukuhan ini menjadi puncak dari rangkaian proses organisasi yang telah dimulai sejak Musyawarah Provinsi Kadin Bali pada 12 Desember 2025. 

Sesuai amanat Anggaran Dasar Kadin, hasil pemilihan pengurus kemudian diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari tingkat organisasi yang lebih tinggi sebelum akhirnya resmi dilantik.

Ketua Panitia Pengukuhan dan Pelantikan, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, menyampaikan bahwa pelaksanaan acara ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari panitia daerah, dukungan pelaku UMKM, hingga kontribusi pemerintah dan sponsor.

“Pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga bagian dari proses panjang organisasi dalam memperkuat peran Kadin Bali ke depan,” ujarnya.

Menariknya, dalam rangkaian acara pelantikan, panitia turut menghadirkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan membuka stan pameran di area kegiatan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong promosi produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

Panitia juga mengajak seluruh undangan untuk mendukung UMKM dengan mengunjungi dan berbelanja langsung di lokasi acara. Inisiatif ini menjadi bentuk nyata sinergi antara organisasi Kadin dan pelaku usaha lokal.

Dengan resmi dikukuhkannya kepengurusan baru, Kadin Bali diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi global.(GAB/002)