FOR HATI Bali Datangi DPRD Bali, Pansus TRAP Ungkap Masalah Tata Ruang, Aset, dan Perizinan sudah Brutal dan Ugal - Ugalan
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar untuk menyatakan dukungan terhadap langkah pengawasan yang dilakukan Pansus Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Denpasar, Rabu (3/6).
Audiensi yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali tersebut diterima langsung oleh jajaran Pansus TRAP yang dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dan legislatif terkait berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, serta perizinan pembangunan yang saat ini menjadi perhatian publik di Bali.
Kehadiran FOR HATI Bali menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan Pulau Dewata agar tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi identitas Bali. Berbagai elemen masyarakat hadir dalam audiensi tersebut, mulai dari tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan mahasiswa.
Dari unsur tokoh agama hadir Ida Shri Bhagawan Yogananda, sementara dari kalangan tokoh masyarakat tampak mantan anggota MPR RI utusan Bali Jro Gede Sudibya. Turut hadir Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali dr. Wayan Sayoga, akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.
Dukungan generasi muda terhadap upaya pengawasan pembangunan Bali juga tampak kuat. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya BEM Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa Indonesia, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, hingga Universitas Saraswati.
Kehadiran mahasiswa dinilai menjadi simbol bahwa persoalan tata ruang, lingkungan hidup, dan keberlanjutan pembangunan Bali bukan hanya menjadi perhatian generasi saat ini, tetapi juga menyangkut masa depan Bali yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Koordinator FOR HATI Bali, Dr. Anak Agung Made Sudarsa, SE., SH., MH., mengatakan forum yang dipimpinnya lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan pembangunan yang berkembang di Bali. Mulai dari isu tata ruang, lingkungan hidup, pembangunan kawasan pariwisata, hingga keberlangsungan kawasan suci dan kawasan ekologis yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat Bali.
Menurutnya, FOR HATI Bali hadir dengan semangat “Rakyat Bersama Memantau Pembangunan Bali” sebagai gerakan sosial yang bertujuan memastikan pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjaga identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan Bali.
“Forum ini lahir sebagai gerakan moral dan sosial untuk mengawal pembangunan Bali agar tetap berpijak pada kelestarian alam, budaya, spiritualitas, serta kepentingan masyarakat Bali secara berkelanjutan,” ujar Sudarsa usai audiensi.
Ia menegaskan, audiensi tersebut bukan sekadar forum penyampaian aspirasi, melainkan simbol meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi arah pembangunan daerah. FOR HATI Bali memandang pengawasan yang konsisten sangat diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berada dalam koridor perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, serta keberpihakan kepada masyarakat lokal.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam audiensi tersebut adalah kondisi Pulau Serangan yang belakangan menjadi sorotan publik. FOR HATI Bali menilai dukungan kepada Pansus TRAP merupakan bagian dari upaya mendorong penyelamatan lingkungan Bali secara menyeluruh, termasuk memastikan pengelolaan dan pengawasan kawasan Pulau Serangan dilakukan secara berkelanjutan.
Di tengah pesatnya arus investasi dan pembangunan yang terus berkembang di Bali, FOR HATI Bali berharap pengawasan terhadap berbagai proyek strategis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan publik dinilai menjadi faktor penting dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup, lingkungan, serta warisan budaya Bali.
Sementara itu, Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bal Supartha menyebut berbagai persoalan yang terjadi saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan berlangsung secara “brutal dan ugal-ugalan”.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat audiensi FOR HATI Bali dengan Pansus TRAP DPRD Bali yang berlangsung di Wantilan DPRD Bali, Denpasar, Rabu (3/6). Forum tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh adat, pemuka agama, mahasiswa, hingga aktivis pemerhati pembangunan yang datang untuk menyampaikan dukungan terhadap upaya DPRD Bali dalam mengawal penataan ruang, aset daerah, dan perizinan di Pulau Dewata.
Dalam paparannya, Supartha mengungkapkan bahwa selama menjalankan fungsi pengawasan, Pansus TRAP menemukan berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan pelanggaran tata ruang, pengelolaan aset negara maupun aset daerah, hingga penerbitan perizinan yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dinilai telah memunculkan berbagai polemik pembangunan yang mengancam keberlanjutan Bali di masa depan.
“Masalah tata ruang, aset, dan perizinan itu sudah sangat brutal. Ya, sepakat sudah brutal? Sudah sangat brutal dan ugal-ugalan. Ya, setuju?” ujar Supartha yang disambut tepuk tangan peserta audiensi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali itu menilai berbagai persoalan yang mencuat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pembangunan. Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan yang menimbulkan kontroversi telah menjadi indikator bahwa tata kelola ruang dan perizinan di Bali memerlukan evaluasi menyeluruh.
Supartha mengaku prihatin melihat berbagai persoalan yang terus bermunculan dan berpotensi menggerus kualitas lingkungan hidup, merusak keseimbangan tata ruang, serta mengancam kelestarian budaya Bali yang selama ini menjadi identitas utama Pulau Dewata.
“Ini yang kita sedih sekali. Maka saya dengan istilah terindikasi brutal dan ugal-ugalan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan pembangunan Bali. Oleh karena itu, Pansus TRAP berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mendorong pemerintah daerah, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan dan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai persoalan yang ditemukan.
Menurut Supartha, pembangunan Bali harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Seluruh proses perizinan maupun pemanfaatan ruang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, audiensi berlangsung dalam suasana penuh semangat dan dialogis. Perwakilan FOR HATI Bali menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pansus TRAP dalam mengungkap berbagai persoalan tata ruang, aset, dan perizinan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Mereka menilai keberadaan Pansus TRAP menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Bali berjalan sesuai aturan, tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, serta tetap menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.
Dukungan yang mengalir dari berbagai elemen masyarakat tersebut juga mencerminkan tingginya harapan publik agar pemerintah lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran tata ruang, mengamankan aset-aset daerah dan negara, serta memastikan seluruh proses perizinan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, berbagai persoalan tata ruang, aset, dan perizinan yang selama ini menjadi sorotan diharapkan dapat segera dibenahi demi mewujudkan pembangunan Bali yang tertib, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada kepentingan generasi mendatang. (VAN/002)
Audiensi yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali tersebut diterima langsung oleh jajaran Pansus TRAP yang dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dan legislatif terkait berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, serta perizinan pembangunan yang saat ini menjadi perhatian publik di Bali.
Kehadiran FOR HATI Bali menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan Pulau Dewata agar tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi identitas Bali. Berbagai elemen masyarakat hadir dalam audiensi tersebut, mulai dari tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan mahasiswa.
Dari unsur tokoh agama hadir Ida Shri Bhagawan Yogananda, sementara dari kalangan tokoh masyarakat tampak mantan anggota MPR RI utusan Bali Jro Gede Sudibya. Turut hadir Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali dr. Wayan Sayoga, akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.
Dukungan generasi muda terhadap upaya pengawasan pembangunan Bali juga tampak kuat. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya BEM Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa Indonesia, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, hingga Universitas Saraswati.
Kehadiran mahasiswa dinilai menjadi simbol bahwa persoalan tata ruang, lingkungan hidup, dan keberlanjutan pembangunan Bali bukan hanya menjadi perhatian generasi saat ini, tetapi juga menyangkut masa depan Bali yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Koordinator FOR HATI Bali, Dr. Anak Agung Made Sudarsa, SE., SH., MH., mengatakan forum yang dipimpinnya lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan pembangunan yang berkembang di Bali. Mulai dari isu tata ruang, lingkungan hidup, pembangunan kawasan pariwisata, hingga keberlangsungan kawasan suci dan kawasan ekologis yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat Bali.
Menurutnya, FOR HATI Bali hadir dengan semangat “Rakyat Bersama Memantau Pembangunan Bali” sebagai gerakan sosial yang bertujuan memastikan pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjaga identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan Bali.
“Forum ini lahir sebagai gerakan moral dan sosial untuk mengawal pembangunan Bali agar tetap berpijak pada kelestarian alam, budaya, spiritualitas, serta kepentingan masyarakat Bali secara berkelanjutan,” ujar Sudarsa usai audiensi.
Ia menegaskan, audiensi tersebut bukan sekadar forum penyampaian aspirasi, melainkan simbol meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi arah pembangunan daerah. FOR HATI Bali memandang pengawasan yang konsisten sangat diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berada dalam koridor perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, serta keberpihakan kepada masyarakat lokal.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam audiensi tersebut adalah kondisi Pulau Serangan yang belakangan menjadi sorotan publik. FOR HATI Bali menilai dukungan kepada Pansus TRAP merupakan bagian dari upaya mendorong penyelamatan lingkungan Bali secara menyeluruh, termasuk memastikan pengelolaan dan pengawasan kawasan Pulau Serangan dilakukan secara berkelanjutan.
Di tengah pesatnya arus investasi dan pembangunan yang terus berkembang di Bali, FOR HATI Bali berharap pengawasan terhadap berbagai proyek strategis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan publik dinilai menjadi faktor penting dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup, lingkungan, serta warisan budaya Bali.
Sementara itu, Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bal Supartha menyebut berbagai persoalan yang terjadi saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan berlangsung secara “brutal dan ugal-ugalan”.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat audiensi FOR HATI Bali dengan Pansus TRAP DPRD Bali yang berlangsung di Wantilan DPRD Bali, Denpasar, Rabu (3/6). Forum tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh adat, pemuka agama, mahasiswa, hingga aktivis pemerhati pembangunan yang datang untuk menyampaikan dukungan terhadap upaya DPRD Bali dalam mengawal penataan ruang, aset daerah, dan perizinan di Pulau Dewata.
Dalam paparannya, Supartha mengungkapkan bahwa selama menjalankan fungsi pengawasan, Pansus TRAP menemukan berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan pelanggaran tata ruang, pengelolaan aset negara maupun aset daerah, hingga penerbitan perizinan yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dinilai telah memunculkan berbagai polemik pembangunan yang mengancam keberlanjutan Bali di masa depan.
“Masalah tata ruang, aset, dan perizinan itu sudah sangat brutal. Ya, sepakat sudah brutal? Sudah sangat brutal dan ugal-ugalan. Ya, setuju?” ujar Supartha yang disambut tepuk tangan peserta audiensi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali itu menilai berbagai persoalan yang mencuat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pembangunan. Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan yang menimbulkan kontroversi telah menjadi indikator bahwa tata kelola ruang dan perizinan di Bali memerlukan evaluasi menyeluruh.
Supartha mengaku prihatin melihat berbagai persoalan yang terus bermunculan dan berpotensi menggerus kualitas lingkungan hidup, merusak keseimbangan tata ruang, serta mengancam kelestarian budaya Bali yang selama ini menjadi identitas utama Pulau Dewata.
“Ini yang kita sedih sekali. Maka saya dengan istilah terindikasi brutal dan ugal-ugalan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan pembangunan Bali. Oleh karena itu, Pansus TRAP berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mendorong pemerintah daerah, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan dan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai persoalan yang ditemukan.
Menurut Supartha, pembangunan Bali harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Seluruh proses perizinan maupun pemanfaatan ruang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, audiensi berlangsung dalam suasana penuh semangat dan dialogis. Perwakilan FOR HATI Bali menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pansus TRAP dalam mengungkap berbagai persoalan tata ruang, aset, dan perizinan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Mereka menilai keberadaan Pansus TRAP menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Bali berjalan sesuai aturan, tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, serta tetap menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.
Dukungan yang mengalir dari berbagai elemen masyarakat tersebut juga mencerminkan tingginya harapan publik agar pemerintah lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran tata ruang, mengamankan aset-aset daerah dan negara, serta memastikan seluruh proses perizinan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, berbagai persoalan tata ruang, aset, dan perizinan yang selama ini menjadi sorotan diharapkan dapat segera dibenahi demi mewujudkan pembangunan Bali yang tertib, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada kepentingan generasi mendatang. (VAN/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Presiden Jokowi: Investasi Kilang Minyak Membuka Lapangan Kerja
