Analisis: Indonesia Terlalu Sering Angkat Orang Pintar, Lupa Siapkan Pemimpin
Admin 2 - atnews
Oleh Drs. Nengah Sukartha, SU
Kegagalan MBG bukan soal korupsi, tapi krisis kapasitas kelola kompleksitas negara
Publik sibuk menghitung kerugian negara. Politisi sibuk mencari kambing hitam. Media sibuk mengikuti drama persidangan. Tidak ada yang menanyakan hal yang jauh lebih penting: Bagaimana negara ini memilih siapa yang memimpin organisasi sebesar MBG, dan mengapa sistem seleksi itu tidak pernah dianggap sebagai bagian dari masalah?
Itulah pertanyaan yang seharusnya menjadi inti perdebatan nasional. Bukan siapa yang menerima uang. Tetapi mengapa negara ini terus membangun program raksasa tanpa terlebih dahulu membangun kapasitas manusia dan sistem seleksi untuk menjalankannya.
MBG Bukan Program Makan Siang, Tapi Operasi Nasional
Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini operasi nasional. Skala penuh. Kompleksitas tinggi.
Untuk menjalankannya dengan benar, dibutuhkan penguasaan atas delapan domain sekaligus: logistik lintas pulau, food safety harian, procurement ratusan triliun rupiah, governance dan audit, sistem data real-time, manajemen risiko, koordinasi pusat-desa, hingga perubahan perilaku di lapangan.
Organisasi yang mampu menjalankan semua itu biasanya dibangun puluhan tahun. Dipimpin oleh orang yang seluruh kariernya dihabiskan untuk belajar mengelola kompleksitas semacam itu. Bukan diangkat karena reputasi akademik atau loyalitas politik.
Negara Gagal Bedakan Profesor dan CEO
Ini bukan soal figur. Ini soal pola berulang di Indonesia. Kita berkali-kali menempatkan orang yang unggul di satu domain ke posisi yang menuntut kompetensi domain yang sama sekali berbeda. Lalu ketika gagal, yang disalahkan adalah orangnya. Bukan sistem yang menempatkannya di sana.
Ahli serangga tidak otomatis mampu memimpin organisasi dengan anggaran ratusan triliun. Dokter terbaik tidak otomatis menjadi direktur rumah sakit terbaik. Jenderal dengan rekam tempur gemilang tidak otomatis efektif sebagai CEO. Profesor dengan publikasi internasional tidak otomatis sanggup menjadi nation-scale operator.
Kompetensi bersifat kontekstual. Keunggulan di satu domain tidak transferable begitu saja ke domain yang berbeda, apalagi ketika skala dan kompleksitasnya tidak sebanding.
“Negara yang sehat tidak hanya tahu cara merekrut orang pintar. Negara yang sehat tahu cara membedakan kecerdasan akademik dari kapasitas manajerial, dan menempatkan keduanya di tempat yang tepat.”
Prinsip Seleksi Kepemimpinan Organisasional
Ketika negara gagal membuat pembedaan ini, publik membayar harganya dua kali: sekali karena programnya gagal, sekali lagi karena orang baik dikurbankan untuk menutupi kesalahan sistem.
Organisasi Tidak Bisa Bergantung pada Pahlawan
Salah satu ciri organisasi yang belum matang adalah ketergantungannya pada figur.
Jika keberhasilan sebuah program nasional bergantung pada kecakapan luar biasa satu individu, maka organisasi itu sebenarnya sudah gagal sejak desain awalnya. Tidak ada manusia yang cukup hebat untuk mengkompensasi sistem yang cacat.
Organisasi modern tidak dibangun di atas pahlawan. Organisasi modern dibangun di atas empat pilar: struktur yang mendistribusikan kewenangan secara jelas, proses yang menghasilkan keputusan benar secara konsisten, sistem kontrol yang bekerja tanpa bergantung pada satu orang, dan mekanisme akuntabilitas yang tidak bisa dilewati.
Yang perlu diaudit bukan hanya keputusan pemimpinnya. Yang perlu diaudit adalah desain organisasinya, karena di situlah kegagalan sebenarnya berakar.
Krisis Sesungguhnya: Kosongnya Leadership Pipeline
Pertanyaan yang paling jarang diajukan dalam debat publik justru yang paling penting: Jika bukan dia, siapa?
Berapa banyak warga negara Indonesia yang pernah memimpin organisasi dengan puluhan ribu personel, anggaran ratusan triliun, dan distribusi harian jutaan unit layanan ke seluruh penjuru kepulauan?
Jawabannya: sangat sedikit. Dan inilah masalah sebenarnya.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan orang yang pernah benar-benar disiapkan untuk mengelola kompleksitas di skala nasional. Itu dua hal yang sangat berbeda. Selama keduanya terus disamakan, kita akan terus salah memilih.
Terlalu Sibuk Membangun Program, Lupa Membangun Kapasitas
Setiap periode pemerintahan, Indonesia meluncurkan program baru. Nama berganti. Anggaran bertambah. Badan baru dibentuk.
Yang tidak bertambah adalah kapasitas manusia yang ditugaskan untuk menjalankan semua itu.
Kita terlalu fokus membangun gedung, kementerian, aplikasi, dan regulasi. Tetapi lupa membangun tiga hal yang jauh lebih menentukan: leadership pipeline, succession pipeline, dan organizational capability yang sesungguhnya.
Hasilnya bisa diduga. Program berganti. Nama berbeda. Wajah pemimpin berbeda. Masalah strukturalnya sama.
Penutup: Ganti Kepala Tidak Menyelesaikan Masalah
Organisasi tidak pernah gagal hanya karena satu orang. Organisasi gagal ketika kompleksitas yang harus dikelola jauh melampaui kapasitas manusia dan kapasitas sistem yang disiapkan untuk mengelolanya.
Mengganti satu kepala tidak akan menyelesaikan apa pun selama akar masalahnya tidak disentuh.
Indonesia tidak kekurangan profesor. Tidak kekurangan jenderal. Tidak kekurangan orang pintar.
Yang kurang adalah kemampuan mengubah orang-orang itu menjadi pemimpin yang mampu mengelola kompleksitas negara. Dan sampai persoalan itu diselesaikan, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama: *Membangun program kelas dunia dengan kapasitas organisasi kelas proyek.
*) Drs. Nengah Sukartha, SU Wakil Ketua DHD Angkatan 45 Prov. Bali, Mantan PD 1 Fak Sas Univ Udayana
Baca Artikel Menarik Lainnya : Putri Koster Sosialisasikan HATINYA PKK di Desa Tiyinggading
