WWF Indonesia - KKP Gaungkan Aksi Nyata Kurangi Sampah Plastik ke Laut
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Peringatan Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day dan Coral Triangle Day serta Road to Ocean Impact Summit 2026 menegaskan keberadaan laut Indonesia sangatlah penting dengan komposisi terumbu karang terbesar di dunia. Apalagi, keanekaragaman hayati sangatlah tinggi sebesar 70 persen dari spesies yang ada di Indonesia.
Meski demikian, kondisi laut sangat berdampak kepada aktivitas yang ada di darat, lantaran 90 persen sampah plastik di laut berasal dari daratan.
Untuk itu, semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat melakukan aktivitas di darat sangatlah penting dengan membangun konektivitas di darat yang berdampak besar atas kondisi laut.
Untuk itu, tata kelola berbasis masyarakat seharusnya dilakukan di darat melalui sejumlah aksi nyata di darat yang nanti berdampak positif bagi kondisi laut.
Apalagi, penanganan sampah di laut selain bekerjasama dengan nelayan, sampah laut juga ditangani atas bantuan dari Pemerintah Swiss melalui NGO untuk pembersihan sampah ditempatkan di Sulawesi.
Hal tersebut mengemuka, saat WWF Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menyelenggarakan acara World Ocean Day & Coral Triangle Day 2026 mengambil tema "Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu" di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu, 7 Juni 2026.
Selain WWF Indonesia dan KKP, kegiatan kolaboratif ini juga digagas Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia, CTI-CFF, Coral Triangle Center, Yayasan Pesisir Lestari serta Coca Cola Europacitic Partners Indonesia.
Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga ekosistem laut melalui edukasi dan aksi nyata yang melibatkan masyarakat, komunitas, generasi muda, akademisi hingga sektor swasta.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ir. A. Koswara bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. Putu Sumardiana, M.P., dan Chief Conservation Officer Yayasan WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki serta Executive Director CTI-CFF Regional Secretariat, Dr. Frank Keith Griffin membuka secara resmi acara World Ocean Day & Coral Triangle Day 2026 yang ditandai dengan menaikkan layang-layang ke udara.
Acara juga diisi penandatanganan kerja sama strategis bersama mitra pemerintah dan lembaga terkait serta serah terima laporan tahunan CTI-CFF kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. A Koswara menegaskan laut Indonesia yang begitu luas memerlukan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat Bali untuk lebih dekat mengenal laut dan isu konservasi pesisir melalui terwujudnya momentum peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day), Coral Triangle Day dan Road to Ocean Impact Summit 2026.
Menurutnya, program prioritas pertama untuk menjaga laut adalah pengelolaan sampah, dalam mengurangi dan menangani sampah yang sudah ada.
Selain itu, pihaknya melakukan program proteksi hal-hal yang menjadi prioritas pertama, agar terintegrasi dengan Badan Otorita Pengelolaan Pantura, karena kondisi Pantura Jawa atau Pantai Utara sudah turun dan degradasi alamnya sangat tinggi disana.
"Kami melakukan program dari aspek penanaman mangrove. Nanti akan ada tanam mangrove skala besar bersama dengan dunia usaha disana," kata Koswara.
Kemudian, program ketiga itu tentang pulau-pulau kecil ini tidak bisa berdiri sendiri harus dalam sebuah konfigurasi yang kuat untuk menterjemahkan dalam semua kebijakan pembangunan antara pulau, laut dan gugusnya.
Karena persoalan utama, selain masalah lingkungan juga kolektivitas di pulau-pulau kecil menjadi PR, karena tidak bisa juga mengelola tanpa ada akses yang baik.
"Itu, tiga program yang kami lakukan dan hari ini program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) mendapatkan dukungan dari sebuah mitra untuk menjadi prioritas bersama," terangnya.
Lebih lanjut, Koswara juga menambahkan laut ibarat sebuah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) artinya perjalanan sampah mulai dari sumbernya hingga ujungnya bermuara di laut.
Hal Itu berarti pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan hanya di ujungnya semata, tapi harus terintegrasi antara sumber sampai hilirnya.
"Nah, kami didalam program Laut SEBASAH ini mengintegrasikan semua pihak, yang berkepentingan dan berkontribusi atas produksi sampah.
Didaerah darat melalui sungai, pihaknya melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Memang Pemda ini bisa mengurangi sampah yang dibuang secara ilegal ke sungai," terangnya.
Kemudian, di muara sungai, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) masing-masing wilayah.
Selain itu, pihaknya sudah menginisiasi untuk melakukan MOU dengan 2 provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Ini merupakan awalan dan nanti kedepan kita akan MOU dengan seluruh Pemerintah Daerah," urainya.
Lebih lanjut, pihaknya melakukan kerjasama dengan kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Hal tersebut diakui adanya produksi sampah yang harus diselesaikan secara mandiri di titik-titik tersebut.
"Jadi, jangan sampai ada sampah-sampah yang masuk. Kemudian, sampah yang sudah ada di laut itu juga menjadi penangangan bersama," ujarnya.
Selama ini, KKP melakukan penanganan sampah di laut bekerjasama dengan nelayan untuk pengambilan sampahnya.
"Nanti kedepan kita akan buatkan dengan seluruh pihak yang beraktivitas di laut, baik itu nelayan maupun para dunia usaha yang beraktivitas di laut. Itu menjadi target utama menangani sampah di laut," ujarnya.
Di wilayah hulunya, pihaknya mencegah sampah masuk laut dan wilayah hilirnya, yaitu lautnya, pihaknya menangani langsung sampah.
"Ini saya kira sudah cukup banyak, yang tertarik untuk ikut penanganan sampah melakukan dua strategi tersebut," kata Koswara.
Sementara itu, Chief Conservation Officer Yayasan WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki menegaskan pihaknya berupaya mengurangi kebocoran sampah dari darat ke laut yang bekerjasama dengan pemerintah daerah di lokasi-lokasi tempat kerja WWF Indonesia, terutama penanganan sampah plastik.
"90 persen sampah plastik di laut itu berasal dari daratan. Jadi, kami memang kerja betul-betul juga bekerjasama di daratan dengan para pemerintah daerah untuk mengurangi kebocoran sampah dari sungai ke laut," kata Dewi Lestari Yani Rizki.
Tak hanya itu, pihaknya dari WWF Indonesia juga bekerjasama dengan pemerintah di pulau-pulau kecil, seperti di Gili Terawangan. "Itu kita bangunkan TPA dan mungkin nanti kita bisa menjawab permasalahan di Gili Terawangan dan sebagainya," tutupnya. (WIG/002)
Meski demikian, kondisi laut sangat berdampak kepada aktivitas yang ada di darat, lantaran 90 persen sampah plastik di laut berasal dari daratan.
Untuk itu, semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat melakukan aktivitas di darat sangatlah penting dengan membangun konektivitas di darat yang berdampak besar atas kondisi laut.
Untuk itu, tata kelola berbasis masyarakat seharusnya dilakukan di darat melalui sejumlah aksi nyata di darat yang nanti berdampak positif bagi kondisi laut.
Apalagi, penanganan sampah di laut selain bekerjasama dengan nelayan, sampah laut juga ditangani atas bantuan dari Pemerintah Swiss melalui NGO untuk pembersihan sampah ditempatkan di Sulawesi.
Hal tersebut mengemuka, saat WWF Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menyelenggarakan acara World Ocean Day & Coral Triangle Day 2026 mengambil tema "Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu" di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu, 7 Juni 2026.
Selain WWF Indonesia dan KKP, kegiatan kolaboratif ini juga digagas Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia, CTI-CFF, Coral Triangle Center, Yayasan Pesisir Lestari serta Coca Cola Europacitic Partners Indonesia.
Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga ekosistem laut melalui edukasi dan aksi nyata yang melibatkan masyarakat, komunitas, generasi muda, akademisi hingga sektor swasta.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ir. A. Koswara bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. Putu Sumardiana, M.P., dan Chief Conservation Officer Yayasan WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki serta Executive Director CTI-CFF Regional Secretariat, Dr. Frank Keith Griffin membuka secara resmi acara World Ocean Day & Coral Triangle Day 2026 yang ditandai dengan menaikkan layang-layang ke udara.
Acara juga diisi penandatanganan kerja sama strategis bersama mitra pemerintah dan lembaga terkait serta serah terima laporan tahunan CTI-CFF kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. A Koswara menegaskan laut Indonesia yang begitu luas memerlukan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat Bali untuk lebih dekat mengenal laut dan isu konservasi pesisir melalui terwujudnya momentum peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day), Coral Triangle Day dan Road to Ocean Impact Summit 2026.
Menurutnya, program prioritas pertama untuk menjaga laut adalah pengelolaan sampah, dalam mengurangi dan menangani sampah yang sudah ada.
Selain itu, pihaknya melakukan program proteksi hal-hal yang menjadi prioritas pertama, agar terintegrasi dengan Badan Otorita Pengelolaan Pantura, karena kondisi Pantura Jawa atau Pantai Utara sudah turun dan degradasi alamnya sangat tinggi disana.
"Kami melakukan program dari aspek penanaman mangrove. Nanti akan ada tanam mangrove skala besar bersama dengan dunia usaha disana," kata Koswara.
Kemudian, program ketiga itu tentang pulau-pulau kecil ini tidak bisa berdiri sendiri harus dalam sebuah konfigurasi yang kuat untuk menterjemahkan dalam semua kebijakan pembangunan antara pulau, laut dan gugusnya.
Karena persoalan utama, selain masalah lingkungan juga kolektivitas di pulau-pulau kecil menjadi PR, karena tidak bisa juga mengelola tanpa ada akses yang baik.
"Itu, tiga program yang kami lakukan dan hari ini program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) mendapatkan dukungan dari sebuah mitra untuk menjadi prioritas bersama," terangnya.
Lebih lanjut, Koswara juga menambahkan laut ibarat sebuah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) artinya perjalanan sampah mulai dari sumbernya hingga ujungnya bermuara di laut.
Hal Itu berarti pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan hanya di ujungnya semata, tapi harus terintegrasi antara sumber sampai hilirnya.
"Nah, kami didalam program Laut SEBASAH ini mengintegrasikan semua pihak, yang berkepentingan dan berkontribusi atas produksi sampah.
Didaerah darat melalui sungai, pihaknya melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Memang Pemda ini bisa mengurangi sampah yang dibuang secara ilegal ke sungai," terangnya.
Kemudian, di muara sungai, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) masing-masing wilayah.
Selain itu, pihaknya sudah menginisiasi untuk melakukan MOU dengan 2 provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Ini merupakan awalan dan nanti kedepan kita akan MOU dengan seluruh Pemerintah Daerah," urainya.
Lebih lanjut, pihaknya melakukan kerjasama dengan kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Hal tersebut diakui adanya produksi sampah yang harus diselesaikan secara mandiri di titik-titik tersebut.
"Jadi, jangan sampai ada sampah-sampah yang masuk. Kemudian, sampah yang sudah ada di laut itu juga menjadi penangangan bersama," ujarnya.
Selama ini, KKP melakukan penanganan sampah di laut bekerjasama dengan nelayan untuk pengambilan sampahnya.
"Nanti kedepan kita akan buatkan dengan seluruh pihak yang beraktivitas di laut, baik itu nelayan maupun para dunia usaha yang beraktivitas di laut. Itu menjadi target utama menangani sampah di laut," ujarnya.
Di wilayah hulunya, pihaknya mencegah sampah masuk laut dan wilayah hilirnya, yaitu lautnya, pihaknya menangani langsung sampah.
"Ini saya kira sudah cukup banyak, yang tertarik untuk ikut penanganan sampah melakukan dua strategi tersebut," kata Koswara.
Sementara itu, Chief Conservation Officer Yayasan WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki menegaskan pihaknya berupaya mengurangi kebocoran sampah dari darat ke laut yang bekerjasama dengan pemerintah daerah di lokasi-lokasi tempat kerja WWF Indonesia, terutama penanganan sampah plastik.
"90 persen sampah plastik di laut itu berasal dari daratan. Jadi, kami memang kerja betul-betul juga bekerjasama di daratan dengan para pemerintah daerah untuk mengurangi kebocoran sampah dari sungai ke laut," kata Dewi Lestari Yani Rizki.
Tak hanya itu, pihaknya dari WWF Indonesia juga bekerjasama dengan pemerintah di pulau-pulau kecil, seperti di Gili Terawangan. "Itu kita bangunkan TPA dan mungkin nanti kita bisa menjawab permasalahan di Gili Terawangan dan sebagainya," tutupnya. (WIG/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Mendes PDTT Pastikan Gaji PLD 2019 Meningkat
