Komisi IX DPR Nilai SPPG Bali Belum Merata, Pedesaan Tak Optimal, Tutik Wardhani Dukung Kantin Dilibatkan Program MBG

Denpasar (Atnews) - Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali, Tutik Kusuma Wardhani, menyoroti belum meratanya keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bali. 

Hingga saat ini, SPPG dinilai masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kecamatan, sementara daerah pedesaan belum tersentuh secara maksimal. 

Menurutnya, jumlah SPPG yang telah beroperasi di Bali saat ini berkisar antara 176 hingga 180 unit. Namun angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, terutama untuk menjangkau wilayah desa dan daerah terpencil.

"Saya minta sekarang lebih melebarkan ke desa. Jangan numpuk semua terus yang sudah terisi, terus ditumpuk-tumpuk, mentang-mentang yayasan punya tanah di kota, jangan begitu sistemnya," kata Tutik  Wardhani, saat diwawancarai awak media di Denpasar, Senin, 8 Juni 2026.

Hal itu disampaikan pasca Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk dan melantik Nanik Sudaryati Deyang (Nanik S. Deyang) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Ia resmi menggantikan pejabat sebelumnya, Dadan Hindayana. Presiden juga melantik dua Wakil Kepala BGN yang baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Selain itu, adanya penetapan dan penahanan yang dilaksanakan pada hari Rabu (03/06/2026) terhadap 3 (tiga) orang tersebut yakni merupakan Eks Pimpinan Lembaga BGN, Tersangka DH selaku Eks Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.m serta LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Tutik Kusuma Wardhani menilai kondisi tersebut terjadi karena sistem penempatan SPPG yang masih belum tepat sasaran. Bahkan, Tutik mengakui terdapat persoalan dari sistem yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.

"Jangan menumpuk-numpuk seperti itu. Seperti sekarang terjadi kesulitan SPPI," kata Tutik Kusuma Wardhani.

Permasalahan itu, lanjutnya, akan dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN pusat. Ia meminta agar aspirasi dari petugas dan staf BGN di daerah turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan.

Selain pemerataan SPPG, Tutik Kusuma Wardhani juga mengusulkan agar kantin dapat dilibatkan dalam program penyediaan makanan bergizi, khususnya untuk wilayah pedesaan dan daerah 3T.

Menurutnya, kantin memiliki potensi besar selama memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

Untuk prosesnya sama dengan SPPG, seperti dapur-dapur yang ada sekarang dan diarahkan, agar kantin ini mau mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"SOP ini sudah cukup bagus, sekarang tinggal diikuti saja. Kalau sudah mengikuti SOP, saya kira tidak ada kendala terjadi keracunan di daerah lain seperti itu. Jadi, SOP jangan sekali-kali dilanggar," tegasnya.

Tutik Kusuma Wardhani  juga menyoroti adanya sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi standar namun tetap lolos operasional. Selain itu, ia menemukan persoalan ketidakharmonisan antara yayasan dan pemodal yang terlibat dalam pengelolaan SPPG.

"Itu yang menjadi pertanyaan saya. Untuk itu, solusinya, saya minta pendapat dari Tim Badan Gizi Nasional (BGN). Saya akan bawa semua ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu supaya bagaimana solusinya seperti kondisi ini," paparnya.

Tutik Kusuma Wardhani menegaskan, target keberadaan SPPG di Bali seharusnya mencapai sekitar 370 unit. Namun hingga kini, baru sekitar separuh yang berhasil diwujudkan.

"SPPG di desa-desa, kita targetnya kira-kira 370-an, sekarang baru ada 176 sampai 180 mungkin ada yang sudah beroperasional lagi. Ya, kita ada 180 sisanya masih belum terwujud SPPG," kata Tutik Kusuma Wardhani.

Oleh karena itu, Tutik Kusuma Wardhani mendorong lahirnya kebijakan baru agar kantin di desa maupun wilayah 3T bisa ikut dilibatkan dalam distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

"Menurut saya, ini layak juga, karena yang pasti penyajian daripada makanan itu sampai di lokasi konsumsi masyarakat yang menerima konsumsi makanan itu dekat, sehingga lebih efisien. Jadi, kalau sudah seperti ini, saya pastikan kantin harus mau bertanggung jawab atas makanan yang distribusikan kepada masyarakat," tutupnya. (WIG/ART/002).