Apresiasi Prestasi Pemprov. Bali, Gede Harja Minta Tak Euforia, Benahi Jalan - Jalan Rusak, Heran Presiden Prabowo Tanpa Didampingi Pejabat Daerah
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Ketua Fraksi Gerindra - PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa memberikan apreasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang mengantarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang meraih penghargaan.
Pemerintah Provinsi Bali berhasil memboyong peringkat 1 dalam dua kategori sekaligus yaitu peringkat 1 dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting Tingkat Provinsi, dan Peringkat 1 dalam Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Marriott Hotel Yogyakarta pada Kamis (4/6/2026).
Selain menerima trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp 6 Miliar untuk dua capaian peringkat 1 yang diperoleh. Dimana untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar 1 Miliar untuk Peringkat 3, 2 Miliar untuk peringkat 2 dan 3 Milyar untuk Peringkat 1.
"Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali (Wayan Koster-red) mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat," kata Harja di Denpasar, Selasa (9/6).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Untuk itu, capaian itu menjadi WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan hibah dan pelaksanaan proyek yang perlu segera dibenahi.
Terdapat realisasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, hingga hibah yang digunakan untuk pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai pada tahun sebelumnya.
Selain itu, masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh penerima hibah.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan hibah tidak tepat sasaran serta membuka risiko penyalahgunaan dana.
"Bahkan terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah senilai Rp100 juta yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya," kata Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (8/6).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dikenal Dewa Jack, didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi, dan Wakil Ketua III Komang Nova Sewi Putra.
Turut hadir, Gubernur Bali Wayan Koster, Sekda Bali Dewa Made Indra, DPD RI dapil Bali, Jajaran OPD Provinsi Bali, KPU Bali, Bawaslu Bali, Polda Bali, TNI beserta Walikota, Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota se-bali.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memperketat verifikasi dokumen permohonan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK juga meminta dilakukan peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Temuan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban jasa manajemen konstruksi pembangunan Menara Turyapada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Bali.
BPK menemukan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sepenuhnya berpedoman pada standar komponen biaya pembangunan gedung negara dan terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut BPK, terdapat potensi kelebihan pembayaran keuangan daerah mencapai Rp2,31 miliar.
Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran biaya personel dan nonpersonel sebesar Rp384,07 juta yang belum sesuai kondisi riil.
Dengan kondisi hal tersebut, BPK meminta Pemerintah Provinsi Bali melakukan perhitungan kembali dan menyesuaikan pembayaran yang belum dilakukan.
Diskominfos juga diminta lebih cermat dalam pengawasan pelaksanaan kontrak dan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan anggaran pekerjaan konsultan manajemen konstruksi.
Meski terdapat sejumlah catatan, BPK menilai temuan-temuan tersebut tidak berdampak material dan signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Karena itu, opini WTP tetap diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
“Ini prestasi yang luar biasa. WTP ke-13 berturut-turut menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan transparan,” kata Adhi Suryadnyana.
Ia juga mengapresiasi tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK di Bali yang mencapai 98,45 persen atau tertinggi secara nasional. Dari total 1.488 rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 1.465 rekomendasi telah ditindaklanjuti.
Meski demikian, BPK masih menyoroti adanya sejumlah temuan berulang yang terus muncul dari tahun ke tahun. Menurutnya, temuan berulang merupakan bentuk inefisiensi yang harus segera diminimalkan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik.
Dengan demikian, Harja juga memberikan masukan atau saran agar Pemerintah Bali mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat di bawah, khususnya infrastruktur.
Upaya itu agar Pemprov. Bali tidak euforia dengan penghargaan yang diraih. Namun jalan - jalan masih rusak, penerangan lampu mati maupun jalanan tanpa penerangan, khususnya daerah Buleleng.
"Jangan sampai masyarakat teriak-teriak baru ditindaklanjuti oleh pemerintah," sesalkan Harja yang berasal dari Buleleng.
Keluhan serupa juga diterima ketika melakukan reses ke daerah-daerah. Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa maupun kepala dusun.
Harja pun heran terhadap sikap apatis pemerintah. Tidak responsif terhadap persoalan pembabatan hutan hingga adanya reklamasi di Bukitser, Buleleng. "Dibiarkan saja," ungkapnya.
Maka dari itu, Harja pun merasa kepikiran dan menjadi sebuah pertanyaan dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu (7/6) tidak nampak pejabat daerah yang mendampingi.
Hal itu tentu menjadi pertanyaan publik pula, bahkan menimbulkan beragam spekulasi politik pasca dicopotnya Dadan Hindayana, digantikan dengan Nanik Sudaryati Deyang (Nanik S. Deyang) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.
Presiden juga melantik dua Wakil Kepala BGN yang baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Selain itu, adanya penetapan dan penahanan oleh Kejagung yang dilaksanakan pada hari Rabu (03/06/2026) terhadap 3 (tiga) orang tersebut yakni merupakan Eks Pimpinan Lembaga BGN, Tersangka DH selaku Eks Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.m serta LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
"Kok, kenapa pejabat yang mendampingi Bapak Presiden tidak ada ketika kunjungan ke Tabanan?," tanyanya.
Kondisi itu tidak biasa. Sinyal apakah ini?
Apakah Presiden Prabowo tidak mau jemput atau ada yang tidak sesuai dalam tanda petik atau sinyal politik?
"Kalau memeng tidak dijemput. Tetapi Ketua DPD Gerindra Kami (De Gadjah-red) ketemu di Meru," ungkapnya.
Mudah - mudahan kecurigaan pihaknya keliru. Mengingat pasca Pimpinan BGN diganti, besoknya sudah dijemput. "Insting politik berbicara begitu," imbuhnya.
Ditekankan kembali, penghargaan diperoleh Pemprov. Bali sebagai cambuk dalam melayani masyarakat dan kepentingan publik. (GAB/002)
Pemerintah Provinsi Bali berhasil memboyong peringkat 1 dalam dua kategori sekaligus yaitu peringkat 1 dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting Tingkat Provinsi, dan Peringkat 1 dalam Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Marriott Hotel Yogyakarta pada Kamis (4/6/2026).
Selain menerima trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp 6 Miliar untuk dua capaian peringkat 1 yang diperoleh. Dimana untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar 1 Miliar untuk Peringkat 3, 2 Miliar untuk peringkat 2 dan 3 Milyar untuk Peringkat 1.
"Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali (Wayan Koster-red) mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat," kata Harja di Denpasar, Selasa (9/6).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Untuk itu, capaian itu menjadi WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan hibah dan pelaksanaan proyek yang perlu segera dibenahi.
Terdapat realisasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, hingga hibah yang digunakan untuk pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai pada tahun sebelumnya.
Selain itu, masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh penerima hibah.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan hibah tidak tepat sasaran serta membuka risiko penyalahgunaan dana.
"Bahkan terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah senilai Rp100 juta yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya," kata Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (8/6).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dikenal Dewa Jack, didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi, dan Wakil Ketua III Komang Nova Sewi Putra.
Turut hadir, Gubernur Bali Wayan Koster, Sekda Bali Dewa Made Indra, DPD RI dapil Bali, Jajaran OPD Provinsi Bali, KPU Bali, Bawaslu Bali, Polda Bali, TNI beserta Walikota, Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota se-bali.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memperketat verifikasi dokumen permohonan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK juga meminta dilakukan peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Temuan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban jasa manajemen konstruksi pembangunan Menara Turyapada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Bali.
BPK menemukan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sepenuhnya berpedoman pada standar komponen biaya pembangunan gedung negara dan terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut BPK, terdapat potensi kelebihan pembayaran keuangan daerah mencapai Rp2,31 miliar.
Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran biaya personel dan nonpersonel sebesar Rp384,07 juta yang belum sesuai kondisi riil.
Dengan kondisi hal tersebut, BPK meminta Pemerintah Provinsi Bali melakukan perhitungan kembali dan menyesuaikan pembayaran yang belum dilakukan.
Diskominfos juga diminta lebih cermat dalam pengawasan pelaksanaan kontrak dan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan anggaran pekerjaan konsultan manajemen konstruksi.
Meski terdapat sejumlah catatan, BPK menilai temuan-temuan tersebut tidak berdampak material dan signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Karena itu, opini WTP tetap diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
“Ini prestasi yang luar biasa. WTP ke-13 berturut-turut menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan transparan,” kata Adhi Suryadnyana.
Ia juga mengapresiasi tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK di Bali yang mencapai 98,45 persen atau tertinggi secara nasional. Dari total 1.488 rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 1.465 rekomendasi telah ditindaklanjuti.
Meski demikian, BPK masih menyoroti adanya sejumlah temuan berulang yang terus muncul dari tahun ke tahun. Menurutnya, temuan berulang merupakan bentuk inefisiensi yang harus segera diminimalkan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik.
Dengan demikian, Harja juga memberikan masukan atau saran agar Pemerintah Bali mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat di bawah, khususnya infrastruktur.
Upaya itu agar Pemprov. Bali tidak euforia dengan penghargaan yang diraih. Namun jalan - jalan masih rusak, penerangan lampu mati maupun jalanan tanpa penerangan, khususnya daerah Buleleng.
"Jangan sampai masyarakat teriak-teriak baru ditindaklanjuti oleh pemerintah," sesalkan Harja yang berasal dari Buleleng.
Keluhan serupa juga diterima ketika melakukan reses ke daerah-daerah. Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa maupun kepala dusun.
Harja pun heran terhadap sikap apatis pemerintah. Tidak responsif terhadap persoalan pembabatan hutan hingga adanya reklamasi di Bukitser, Buleleng. "Dibiarkan saja," ungkapnya.
Maka dari itu, Harja pun merasa kepikiran dan menjadi sebuah pertanyaan dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu (7/6) tidak nampak pejabat daerah yang mendampingi.
Hal itu tentu menjadi pertanyaan publik pula, bahkan menimbulkan beragam spekulasi politik pasca dicopotnya Dadan Hindayana, digantikan dengan Nanik Sudaryati Deyang (Nanik S. Deyang) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.
Presiden juga melantik dua Wakil Kepala BGN yang baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Selain itu, adanya penetapan dan penahanan oleh Kejagung yang dilaksanakan pada hari Rabu (03/06/2026) terhadap 3 (tiga) orang tersebut yakni merupakan Eks Pimpinan Lembaga BGN, Tersangka DH selaku Eks Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.m serta LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
"Kok, kenapa pejabat yang mendampingi Bapak Presiden tidak ada ketika kunjungan ke Tabanan?," tanyanya.
Kondisi itu tidak biasa. Sinyal apakah ini?
Apakah Presiden Prabowo tidak mau jemput atau ada yang tidak sesuai dalam tanda petik atau sinyal politik?
"Kalau memeng tidak dijemput. Tetapi Ketua DPD Gerindra Kami (De Gadjah-red) ketemu di Meru," ungkapnya.
Mudah - mudahan kecurigaan pihaknya keliru. Mengingat pasca Pimpinan BGN diganti, besoknya sudah dijemput. "Insting politik berbicara begitu," imbuhnya.
Ditekankan kembali, penghargaan diperoleh Pemprov. Bali sebagai cambuk dalam melayani masyarakat dan kepentingan publik. (GAB/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sm@rtDesa Solusi Digitalisasi Pedesaan
