Menjadikan Pariwisata sebagai Agenda Strategis Presiden: Devisa, Lapangan Kerja, dan Kebangkitan Desa Wisata

 

Duta Besar RI untuk Selandia Baru (2017-2021), Ketua Umum IKA NHI Bandung; Presiden Komisaris KEK Kura Kura Bali 

 

Indonesia hari ini membutuhkan mesin ekonomi yang tidak hanya besar di atas kertas, tetapi nyata dirasakan oleh masyarakat. Mesin ekonomi itu harus mampu menciptakan pekerjaan, menghasilkan devisa, menggerakkan UMKM, menghidupkan desa, serta memperkuat optimisme generasi muda. Dalam pandangan saya, salah satu jawabannya adalah  pariwisata. 

 

Pariwisata tidak boleh lagi dipandang sebagai sektor pelengkap. Ia bukan sekadar urusan orang berlibur, hotel penuh, atau destinasi ramai dikunjungi. Pariwisata adalah ekosistem ekonomi yang menyambungkan pendidikan, tenaga kerja, investasi, transportasi, kuliner, budaya, desa, teknologi, diplomasi, dan devisa. Di tengah tekanan nilai tukar, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, serta besarnya jumlah anak muda yang harus diserap pasar kerja, pariwisata layak ditempatkan sebagai agenda strategis Presiden. 

 

Momentum International Hospitality and Tourism Grand Recruitment IKA NHI 2026 di Poltekpar NHI Bandung (8 & 9 Juni) memberi pesan yang sangat jelas. Ketika lebih dari enam ribu peluang kerja dapat dibuka melalui jejaring pendidikan dan industri pariwisata, sesungguhnya kita sedang melihat bukti bahwa sektor ini memiliki daya serap tenaga kerja yang luar biasa. Ini bukan teori. Ini adalah fakta lapangan. 

 

Anak-anak muda Indonesia datang dengan harapan. Industri datang dengan kebutuhan. Kampus hadir sebagai jembatan. Alumni menjadi penggerak jejaring. Negara seharusnya melihat momentum ini sebagai sinyal penting: pariwisata adalah salah satu jalan paling cepat untuk menghubungkan bonus demografi dengan produktivitas ekonomi. 

 

Keunggulan pariwisata terletak pada multiplier effect-nya. Ketika satu wisatawan datang, yang bergerak bukan hanya hotel. Sopir lokal bekerja. Restoran menerima tamu. Petani memasok bahan makanan. Nelayan menjual hasil laut. Seniman tampil. Pemandu wisata memperoleh penghasilan.

UMKM menjual produk. Homestay terisi. Desa menjadi hidup. Anak muda memperoleh pekerjaan. Perempuan desa mendapat ruang ekonomi. Pemerintah daerah menerima pajak dan retribusi. Inilah ekonomi yang berputar, menyebar, dan terasa. 

 

Karena itu, pariwisata adalah sektor yang sangat demokratis. Dampaknya tidak berhenti di korporasi besar. Jika dikelola dengan benar, pariwisata dapat menjadi instrumen pemerataan. Ia dapat membawa uang dari kota ke desa, dari wisatawan mancanegara ke pelaku UMKM, dari pasar global ke rumah tangga lokal. 

 

Dalam konteks dolar Amerika Serikat yang tinggi, pariwisata juga harus dilihat sebagai jalan masuk devisa. Indonesia memiliki alam, budaya, kuliner, keramahan, dan talenta hospitality yang diakui dunia. Kita memiliki Bali, Lombok, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Likupang, Mandalika, Raja Ampat, dan ratusan desa wisata yang belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Pertanyaannya bukan apakah Indonesia memiliki potensi. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup serius mengubah potensi itu menjadi strategi negara. 

 

Menurut saya, sudah waktunya Presiden mendorong lahirnya agenda nasional baru: Tourism for Jobs, Devisa, and Villages. Agenda ini tidak perlu menggantikan program lain. Justru ia dapat melengkapi berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. Bedanya, pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan perputaran ekonomi yang lebih panjang dan berkelanjutan. 

 

Ada beberapa solusi nyata yang dapat segera dipertimbangkan. 

 

Pertama, pemerintah perlu membangun Grand Design Tenaga Kerja Pariwisata Nasional. Poltekpar, SMK pariwisata, kampus vokasi, lembaga pelatihan, hotel, kapal pesiar, restoran, travel industry, dan jaringan diaspora harus disambungkan dalam satu sistem besar.

Indonesia harus memiliki peta kebutuhan tenaga kerja hospitality, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Jika Filipina mampu menjadikan tenaga kerja global sebagai kekuatan ekonomi, Indonesia dengan tradisi keramahan dan kekayaan pariwisata seharusnya bisa lebih besar. 

 

Kedua, desa wisata harus naik kelas dari program administratif menjadi mesin ekonomi lokal. Banyak desa wisata hari ini sudah memiliki potensi, tetapi belum memiliki paket wisata yang kuat, standar layanan, digital marketing, akses pembiayaan, storytelling, dan manajemen destinasi.

Negara perlu menghadirkan pendampingan yang konkret: pelatihan hospitality, kurasi produk UMKM, sertifikasi pemandu lokal, standar homestay, kalender event desa, serta integrasi dengan platform digital. 

 

Ketiga, perlu dibuat skema insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja pariwisata dalam jumlah besar. Hotel, restoran, kapal pesiar, event organizer, travel agent, dan kawasan ekonomi khusus yang membuka lapangan kerja bagi lulusan vokasi pariwisata harus diberi ruang tumbuh.

Insentif tidak selalu harus berupa uang. Bisa berupa kemudahan perizinan, fasilitasi pelatihan, promosi bersama, atau prioritas dalam program kemitraan pemerintah. 

 

Keempat, Indonesia perlu memperkuat diplomasi pariwisata. Pengalaman saya dalam diplomasi menunjukkan bahwa people-to-people connection sering kali lebih efektif daripada promosi formal. Kuliner, seni, budaya, musik, hospitality, dan destinasi adalah bahasa universal.

KBRI, diaspora, maskapai, pelaku industri, dan alumni pariwisata harus menjadi duta ekonomi Indonesia di luar negeri. Setiap perwakilan Indonesia di luar negeri seharusnya menjadi etalase pariwisata Indonesia. 

 

Kelima, perlu ada Tourism Data Command Center yang memantau secara real time pergerakan wisatawan, kebutuhan tenaga kerja, belanja wisatawan, okupansi, tren destinasi, dan kontribusi UMKM. Kebijakan pariwisata tidak boleh hanya mengandalkan asumsi. Ia harus berbasis data, cepat membaca perubahan pasar, dan mampu mengarahkan intervensi secara tepat.  

 

Keenam, konektivitas menuju destinasi dan desa wisata harus menjadi prioritas. Banyak destinasi indah tidak berkembang bukan karena tidak menarik, tetapi karena sulit dijangkau, mahal dicapai, atau kurang nyaman dikunjungi.

Pariwisata membutuhkan jalan, bandara, pelabuhan, transportasi lokal, kebersihan, keamanan, internet, dan pelayanan publik. Infrastruktur pariwisata adalah infrastruktur ekonomi rakyat. 

 

Ketujuh, Indonesia harus menjadikan event sebagai mesin penggerak destinasi. Setiap daerah perlu memiliki kalender event yang kuat, konsisten, dan terkurasi. Festival kuliner, sport tourism, wellness tourism, music tourism, MICE, budaya, dan ekonomi kreatif dapat menjadi magnet kunjungan. Event yang baik bukan hanya menciptakan keramaian, tetapi juga menciptakan transaksi. Indonesia harus mempunyai lebih banyak lagi tempat pertunjukan bertaraf internasional.

 

Dalam kerangka yang lebih besar, pariwisata adalah cara Indonesia menjual keindahan tanpa kehilangan kedaulatan, membuka diri tanpa kehilangan identitas, dan menghasilkan devisa tanpa meninggalkan akar budaya. Inilah sektor yang menyatukan ekonomi dan martabat bangsa. 

 

Bapak Presiden tentu memahami bahwa Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada komoditas, konsumsi domestik, atau investasi besar yang dampaknya sering kali membutuhkan waktu panjang. Kita membutuhkan sektor yang cepat menyerap tenaga kerja, inklusif, menyentuh desa, dan memiliki pasar global. Pariwisata memiliki semua syarat itu. 

 

Namun, pariwisata membutuhkan keberpihakan politik yang lebih tinggi. Ia tidak bisa hanya menjadi urusan satu kementerian. Pariwisata harus menjadi agenda lintas kementerian: pendidikan, tenaga kerja, perhubungan, desa, UMKM, investasi, luar negeri, keuangan, dan pemerintah daerah. Jika seluruh orkestrasi ini dipimpin langsung sebagai agenda strategis nasional, dampaknya akan besar. 

 

International Grand Recruitment di Poltekpar NHI Bandung hanyalah satu contoh. Tetapi dari satu contoh itu, kita melihat masa depan. Kita melihat anak muda yang ingin bekerja. Kita melihat industri yang membutuhkan talenta.

Kita melihat kampus yang mampu menjadi jembatan. Kita melihat alumni yang bisa menjadi kekuatan jaringan. Dan kita melihat bahwa tourism bukan sekadar harapan, melainkan solusi. 

 

Indonesia adalah negara yang terlalu indah untuk tidak dijadikan kekuatan ekonomi. Indonesia adalah bangsa yang terlalu kaya budaya untuk hanya menjadi penonton pasar global. Indonesia memiliki semua modal untuk menjadikan tourism sebagai jalan masuk devisa, jalan keluar pengangguran, dan jalan kebangkitan desa. 

 

Kini saatnya pariwisata ditempatkan di meja utama kebijakan nasional. 

Bukan sebagai pelengkap. 

Bukan sebagai seremoni. 

Tetapi sebagai agenda strategis Presiden untuk pekerjaan, devisa, dan masa depan Indonesia.(*)