Kadin Bali Dorong Investasi Berkualitas di Luar Sarbagita, Dukung Pemetaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Denpasar (Atnews) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mengawal transformasi ekonomi dan mengurai ketimpangan investasi antardaerah di Pulau Dewata. Kadin mendorong hadirnya regulasi yang kuat demi menjaring investasi berkualitas tinggi, khususnya di kawasan luar Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

​Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Awal Kajian Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Kampus Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Selasa (9/6). Sinergi strategis ini mempertemukan Pemerintah Provinsi Bali melalui DPMPTSP, akademisi UNHI, dan Kadin Bali sebagai representasi dunia usaha.

​Ketua Kadin Bali, I Made Ariandi, S.H., yang hadir sebagai narasumber utama, membawakan materi strategis bertajuk “Penguatan Industri Unggulan dan Hilirisasi Produk Lokal sebagai Penggerak Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Bali”.

​Dalam paparannya, Ariandi menepis anggapan miring yang menyebut bahwa regulasi lokal, termasuk keberadaan awig-awig (aturan adat) di desa adat, menjadi batu sandungan bagi masuknya modal. Sebaliknya, Kadin menilai aturan adat adalah benteng untuk menjaga arah pembangunan Bali.

​"Saya mendukung regulasi yang kuat agar investasi yang datang berkualitas tinggi," tegas Made Ariandi.

​Ariandi mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah masih minimnya pelaku usaha di luar kawasan Sarbagita. Oleh karena itu, Kadin Bali menyambut baik langkah Pemprov menggandeng UNHI untuk memetakan potensi daerah. Peta investasi ini dinilai akan mempermudah para pengusaha dan investor dalam menentukan arah pengembangan bisnis ke depan.

​Kadin sendiri, lanjut Ariandi, telah bergerak dengan memetakan berbagai potensi lokal di lima kabupaten luar Sarbagita yang siap dikembangkan, terutama yang berbasis hilirisasi produk lokal.

​Langkah ini dipicu oleh realitas ketimpangan sebaran modal yang sangat mencolok di Bali. Kepala Dinas DPMPTSP Bali, Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si., memaparkan data investasi saat ini, dimana kawasan Sarbagita mendominasi hingga 93% investasi, sementara gabungan lima kabupaten lainnya hanya mencicipi sisa 7%. Di sektor ekonomi juga didominasi sektor tersier (pariwisata) sebesar 68,33%, disusul sektor sekunder 2,04%, dan sektor primer (pertanian) yang hanya 0,84%.

​Padahal pada tahun 2026 ini, Bali dibebani target investasi yang cukup menantang sebesar Rp47,8 Triliun (naik dari target tahun lalu sebesar Rp45 Triliun dengan realisasi sekitar Rp42 Triliun). Target ini menjadi krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo.

​Untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat tersebut, UNHI melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diketuai Dr. Ir. Made Novia Indriani, ST., MT., kini tengah menyusun dokumen kajian yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Kajian ini unik karena mengintegrasikan aspek ilmiah dengan konsep filosofis Bali seperti Sad Kerthi dan Padma Bhuana.

​Gayung bersambut, Ekonom Prof. Dr. IB Raka Suardana, SE., MM., mengingatkan bahwa selain pemetaan, konektivitas infrastruktur adalah kunci utama untuk memikat investor ke Bali Utara, Timur, dan Tengah.

​Acara FGD ini dibuka resmi oleh Wakil Rektor I UNHI, Dr. I Komang Santhyasa, ST., MT., yang menegaskan pentingnya peran kampus sebagai problem solver daerah. Melalui sinergi kuat antara Kadin Bali, Pemprov, dan akademisi, cetak biru transformasi ekonomi Bali diharapkan segera mewujud dalam bentuk proyek investasi yang siap ditawarkan (investment-ready projects). (SUK/002)