Kenapa MBG dan KDMP Bermasalah?

Secara ide dan narasi kebangsaan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah bagus dan mulia. Tetapi kalau mau jujur, semua program yang disampaikan pemerintahan manapun selalu terlihat bagus dan mulia. 

Lalu bagaimana MBG dan KDMP itu ketika berjalan...?

MBG

Tanpa perencanaan yang matang langsung genjot pembangunan SPPG besar besaran dan begitu lahap menikmati Rp 355 triliun uang rakyat. Anggaran pendidikan jadi korbannya.

Saran, kritik dan berbagai peringatan dari publik sejak awal dinyinyirin penguasa dinilai perusak dan penghambat program. Akibatnya BGN makin merasa diatas angin dan makin kalap. Korupsinya langsung kasat mata. Dari mark up seragam, TV, komputer, EO hingga pengadaan gila gilaan sepeda motor trail listrik dilakukan. Belum lagi jual beli titik SPPG.

BGN kemaruk karena yakin aman sebab TNI Polri Kejaksaan semua juga punya SPPG. Publik makin meradang dan luka makin nyeri dengan adanya fakta anggaran APBN tiap bulannya defisit makin besar, dan bhommm krisis keuangan negara terjadi, rupiah melemah drastis bahkan pernah menyentuh Rp 18 ribu an per USD dan IHSG rontok serontok rontoknya. 

Melihat fiskal makin kacau dan citra program harus tetap terjaga, maka palu hukum mau tidak mau harus dipakai. Tiga pemimpin BGN diciduk dengan kasus korupsi. Padahal kalau mau jujur, sejak awal sudah bisa dicegah kasusnya. Publik tepuk tangan gembira, momentum pengereman anggaran pun bisa dilakukan. 

Memanfaatkan momentum suci tersebut MBG ditata ulang alias biar alasan uang tekor tertutupi. Mulai SPPG stop pelayanan dengan alasan dievaluasi, ide kantin sekolah hidup lagi, fokus 3T mulai dimunculkan, Rp 6 juta per hari per SPPG ditinjau ulang dan lainnya.

Ujungnya MBG dimodifikasi ulang sesuai dengan saran banyak elemen masyarakat yang dulu diacuhkan. Intinya ada momentum mengurangi pengeluaran anggaran lewat momentum penegakan hukum. 

Jika saja tidak ngotot dan mau dilakukan bertahap dengan skala prioritas mungkin program ini akan berjalan gradual distematis dan positif. Tetapi kini posisi mayoritas masyarakat sudah marah uang rakyat dijarah secara terbuka dan vulgar begitu. 

Yang bertahan kini tentu para pengelola SPPG, pegawai SPPG dan penikmat kebijakan lama yang korup yang masih berusaha keras agar tidak ditutup. Program MBG adalah program bantuan sosial paling konyol, dimana dari Rp 15 ribu, jatah makannya Rp 8 ribu dan biaya pengelolanya Rp 7 ribu. Hampir belah semangka anggaran yang menjual doktrin penting nya gizi anak, tapi gizi pengelola lebih dulu menikmati. Itu diluar kasus yang lebih 30 ribuan anak yang keracunan selama program ini berjalan. 

MBG akhirnya menjadi program yang bagus diwacana,  sekaligus korupsi dalam waktu singkat yang paling produktif bagi koruptor.

KDMP

Koperasi Desa Merah Putih 

Sama, tanpa perencanaan matang dan gembar gembor inilah pembangunan koperasi terbesar di dunia. Lebih serem dari MBG siklus anggaran KDMP. Anggaran Dana Desa jadi korbannya. 

Skema Rp 3 miliar per koperasi didapat dari pinjaman Himbara dan dikelola oleh PT Agrinas. Rp 1,6 M untuk bangunan, 900 untuk sarana prasarana, Rp 500 juta untuk isi jualannya. Statusnya setiap Desa meminjam dengan bunga 6 persen setahun dan dana desa dipotong Rp 500 juta setiap tahun selama 6 tahun ditambah bunga.

Bagaimana mencicil dengan modal berputar Rp 500 juta untuk utang Rp 6 miliar. Dan itu ditanggung masyarakat desa, sementara yang membangun bukan mereka. 

Menariknya yang membangun adalah TNI sehingga seluruh Kodim Koramil berubah jadi kontraktor pengawas. Publik pun tahu bangunan intinya hanya senilai Rp 800-900 juta rupiah saja. Sisanya belum jelas. 

Lalu PT Agrinas datangkan Truk, Pick up, motor roda tiga, motor dan lainnya agar jatah Rp 900 juta segera ludes. Makin cepat makin baik begitu isi benak mereka. Truk India pun didatangkan 105 ribu kendaraan. Sementara setelah gonjang ganjing  dari rencana target 80 KDMP dikoreksi jadi 40 ribu KDMP. 

Tapi kendaraan sudah kadung dibeli walau bangunannya belum semua selesai. Entah kelebihan truknya untuk apa nanti. Ini korupsi yang paling nyata.

Ngeri sekali KDMP karena penegak hukum pasti takut masuk karena dari atas sampai bawah ditangani militer. Ini koperasi desa tetapi lebih berwajah koperasi militer.

Akibat prinsip sikat dulu urusan belakangan, akhirnya banyak bangunan KDMP ada di tengah sawah, tengah lapangan bola, pinggir hutan, ada yang berhadapan dan ada yang bersampingan. Ada juga bangunan KDMP di atas pegunungan bertapa bahkan menutup jalan umum dan menggusur sekolah dasar. 

UU Koperasi dilanggar dan prinsip ilmu koperasi dilanggar. Sebab koperasi itu dari dan untuk anggota. Tetapi warga desa dan kepala desa tidak banyak yang tahu menahu karena semua diurus tentara. Tidak ada rapat anggota bahkan tidak jelas sampai saat ini siapa anggotanya. Tapi dana desa sudah terambil. 

Sempat diresmikan beberapa KDMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto .... seremonialnya hebat dan heboh. Setelahnya tutup lagi. Alasannya karena juklak dan juknis belum ada. Bahkan beberapa gedung KDMP dipinjamkan untuk hajatan orang kawin. 

Yang lebih heboh lagi, ada rekrutmen manajer KDMP dan wajib dilatih militer serta tandatangan kalau mundur tengah jalan wajib bayar Rp 100 juta. Sementara apa hak mereka belum diketahui. Konon akan digaji lewat APBN...nah ini ini manajemen keuangan konyol. UU koperasi telah mengatur pengurus koperasi diangkat dan  digaji oleh koperasi itu sendiri bukan digaji APBN. Pelanggaran UU paling nyata akan terjadi jika benar skema. Gaji  ini dijalankan. 

Jika mereka akan digaji lewat APBN sampai Pemilu  2029 maka sejatinya mereka adalah calon tim sukses kekuasaan bukan untuk memajukan koperasi desa.  

Di era keterbukaan saat ini, sangat sulit menutupi berbagai hal yang dengan mudah didapatkan atau diuji faktanya. MBG dan KDMP saat ini yang tampil bukan hasilnya seperti yang dijanjikan, tetapi pembegalan uang rakyat yang nyata terang dan vulgar tanpa ada rasa malu dengan skema skema yang terlalu liar.

Wajar jika kemudian banyak pihak menuntut pembatalan program ini dan yang konservatif meminta agar ada modifikasi yang lebih terukur dari program ini. 

Dua program yang akan menjadi buah simalakama secara politik bagi kekuasaan. 

*) Gede Pasek Suardika, Ketum PKN