KPK Awasi SPMB TA 2026/2027, Pengumuman Hasil Seleksi SMA/SMK Bali Tanggal 29 Juni

Denpasar (Atnews) - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali memastikan pendaftaran tahap pertama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK Provinsi Bali Tahun Ajaran 2026/2027 seluruh proses berjalan lancar.

Hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka. Sebelumnya pendaftaran tahap pertama SPMB resmi ditutup pada Rabu (24/6) pukul 18.00 WITA. 

Kepala Disdikpora Bali Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“Astungkara berjalan dengan lancar. Nanti pengumuman akan dilakukan tanggal 29 Juni setelah pendaftaran ditutup pada 24 Juni. Dari proses ini kita bisa melihat perkembangan kemampuan anak-anak didik di Provinsi Bali yang berbasis nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA),” ujarnya, Rabu (24/6).

Menurut Wesnawa, hasil sementara menunjukkan kualitas akademik peserta didik Bali cukup baik. Bahkan terdapat peserta yang mampu meraih nilai sempurna pada mata uji tertentu, seperti Matematika maupun Bahasa Indonesia.

“Sudah barang tentu ini mencerminkan kualitas SDM Krama Bali yang akan bergabung di satuan pendidikan dan mempercepat terwujudnya karakteristik SDM Bali Unggul,” katanya.

Setelah pengumuman tahap pertama, Disdikpora Bali akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya.

Wesnawa menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik.

“Ini menjadi kesempatan bagi adik-adik yang belum tertampung pada tahap pertama untuk mengikuti seleksi berikutnya. Semua tetap berbasis TKA dan nilai rapor,” tegasnya.

Jalur domisili terdiri atas tiga kategori, yakni jalur sekolah dengan perjanjian, jalur krama desa adat, dan jalur administrasi kependudukan. Ketiganya menggunakan mekanisme seleksi yang sama dengan empat tahapan penilaian.

Tahap pertama dilakukan melalui verifikasi kesesuaian administrasi. Setelah itu peserta dirangking berdasarkan gabungan nilai TKA dan nilai rapor dengan bobot masing-masing 50 persen.

Apabila terdapat peserta dengan nilai yang sama, penentuan dilakukan berdasarkan jarak terdekat antara alamat tempat tinggal dengan sekolah tujuan yang dihitung menggunakan jarak udara. Jika masih terjadi kesamaan, prioritas diberikan kepada peserta yang berusia lebih tua.

Menurut Wesnawa, seluruh hasil seleksi nantinya dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Sistem yang digunakan memungkinkan publik melihat posisi peringkat peserta serta rentang nilai yang diterima di masing-masing sekolah.

“Kenapa seorang siswa tidak lolos di sekolah yang dituju akan terlihat secara jelas. Semua berbasis peringkat dan nilai TKA sehingga prosesnya terbuka,” katanya.

Ia menambahkan pola seleksi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan pemerataan kualitas peserta didik pada seluruh satuan pendidikan. Dengan sistem yang lebih terbuka, sekolah negeri maupun swasta diharapkan memperoleh distribusi peserta didik yang lebih merata.

Selain itu, sekolah swasta juga terus mendapat dukungan pemerintah melalui berbagai program pendanaan pendidikan, termasuk bantuan revitalisasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk peningkatan sarana pendidikan.

Dalam mencegah segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan SPMB di lapangan, jalur belakang atau adanya memakai bekingan.

Wesnawa mengaku mengikuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 25 Mei 2026. 

Wesnawa menjelaskan surat edaran tersebut berlaku secara nasional bagi seluruh dinas pendidikan dan satuan pendidikan di Indonesia sebagai upaya memastikan proses penerimaan murid baru berjalan bersih dan akuntabel.

Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai langkah pencegahan agar proses penerimaan murid baru berlangsung objektif, transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi.

“Surat edaran KPK ini berlaku di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Yang diharapkan adalah bagaimana pengelolaan penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak ada lagi kecurangan dalam prosesnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa SPMB harus menjadi pintu masuk pendidikan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

SPMB bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen pelayanan publik yang krusial dalam menjamin akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Oleh karena itu, pelaksanaannya harus transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat pengawas, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pelayanan publik, lembaga perlindungan anak dan disabilitas, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan pendidikan. 

Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk komitmen konkret untuk mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih.

Dengan dukungan DPR RI, DPD RI, Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, Kemendagri, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Ombudsman RI, KPAI, KND, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Badan Komunikasi Pemerintah, serta jajaran Kemendikdasmen, negara hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu.

Selain itu, Disdikpora Bali telah menerjemahkan amanat tersebut ke dalam sistem SPMB yang memungkinkan seluruh tahapan seleksi dipantau secara terbuka oleh masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan SPMB ini sesuai aturan. Harapannya, upaya mewujudkan SDM Bali Unggul dan Indonesia Emas 2045 dapat dimulai dari proses penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan,” tandasnya. 

Sementara itu, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan I Komang Agus Kariasa menambahkan akses ke web publik SPMB Online Provinsi Bali 2026. 

Bisa di salah satu dari link yakni:

"Bahwa perlu dipahami hasil sementara tentu bisa berubah sampai saat pengumuman resmi," ujarnya.

Hal itu disebabkan proses masih terus berjalan sampai batas waktu verifikasi.

Urutan prioritas seleksi tiap jalur dan jumlah pilihan sekolahnya penting untuk dicermati kembali 

Perbaikan/validasi/ataupun penolakan di salah satu sekolah bisa mempengaruhi hasil di sekolah pilihan berikutnya. (Z/ART)